MALUKUnews, Ambon: Intimidasi dilakukan pejabat ASN bersama Calon Gubernur Maluku Said Asagaff terhadap jurnalis di Rumah Kopi Lela, adalah upaya pmbungkaman kerja jurnalis yang dilindungi oleh UU nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Upaya pengambilan gambar oleh Sam Hatuina, wartawan Rakya Maluku, itu karena naluri jurnalis dimana melihat sejumlah ASN duduk bersama calon kepala daerah yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menyikapi kasus tersebut Pratisi Hukum Onisimus Abarahams Hattu dimintai pendapat hukumnya oleh wartawan di Ambon Selasa (3/4/2018), mengatakan, pengambilan gambar seperti yang dilakukan Sam Hatuina (korban yang diintimidasi), tentu akan menjadi materi pemberitaan.

Menurutnya, sebagai insen pers dalam menajalnkan tugas dilindungi UU nomor 40 Tahun 1999. Jika adanya intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis mesti diselesaikan secara hukum. Karena pers (jurnalis) sebagai pilar demokrasi punya fungsi kontrol.

“hemat saya, kasus intimidasi dan kekerasan yang telah dilakukan calon gubernur maluku dan Staf Ahli Gubernur bersama pendukunganya, agar dikawal. Karena kasus ini sedang ditangani pihak Polda Maluku. Insan pers di Maluku dan masyrakat umumnya harus bersama mengawalnya, sehngga kasusu ini diusut hingga bergulir ke pengadilan. Laporan sudah dilakukan, ya pengawalan juga patut dilakukan intensif,” anjurnya.

Menurutnya, ruang publik seperti rumah kopi itu sah-sah saja wartawan mengabadikan suatu momentum untuk dipublikasikan. Apalagi saat itu, Calon Gubernur Maluku bersama sejumlah pimpinan SKPD.

“Bagi wartawan hal itu adalah momentum berharga yang patut diabadikan. Yang menjadi persolaan, apa alasan cagub dan oknum SKPD bersama pendukung melarang wartawan mengambil gambar? apakah saat itu adalah pertemuan rahasia dan mengapa harus bersama sejumlah pimpinan SKPD?” sentilnya.

Proses hukum kasus ini sedang berjalan dan pada prinsipnya penegakan hukum tidak pandang bulu soal golongan, pangkat dan lain-lain. Karena semua warga negara di mata hukum sama. “Pasal 153 KUHP pantas diberikan untuk mereka yang diduga melakukan tindak intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis,” tegasnya.

Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Maluku , HeImans Pattileuw, menyayangkan sikap cagub Said Assagaff dan Staf Ahli Gubernur Husain Marasabessy bersama pendukung bertindak melanggar hukum.

“intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan tidak bisa dibenarkan, proses hukum wajib tuntas. Harapan kita pihak Polda Maluku agar profesional dalam memproses kasus ini. Tidak semenstinya calon kepala daerah bertindak demikian. Walau kita berbeda oragnisasi wartawan, sebenarnya kita ini punya ikatan emosional sesama insan pers,” tandasnya.(tim)