MALUKUnews, Ambon: Aliansi Pemuda Maluku Untuk Demokrasi (APMD) terus melakukan presur atas kebijakan Walikota Ambon, Ricard Louhenapessy yang bersikukuh tetap melantik mantan narapidana kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 161 juta, Jacky Talahatu.

“ Kami mengajak masyarakat kota Ambon agar bersama mengawal persoalan ini, bila ada indikasi-indikasi korupsi lain dari kebijakan Walikota agar segera dilaporkan ke aparat berwenang agar segera memeriksa yang bersangkutan, “ ujar Koordinator APMD, Yanto Lemosol saat berbincang dengan Malukunews.co, kemarin.

Lemosol mengatakan, rekomendasi KSN terkait pembatalan SK Walikota yang mengangkat SKPD korupsi dianggap remeh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Bahkan Walikota dinilai cuek dan mengabaikan hasil kerja pansus DPRD kota Ambon.

“ Walikota membuat lembaga rakyat tersebut seakan kehilangan wibawa. Bahkan para wakil rakyat ini dibuat tak berkutik kala berhadapan dengan orang nomor satu di kota berjuluk Manise ini, sehingga rekomendasi pansus DPRD Kota Ambon mengevaluasi kebijakannya itu tak membuatnya bergeming, “ terangnya.

Lemosol mempertanyakan sikap Walikota Ambon yang tetap pada pendiriannya mengangkat dan melantik mantan narapidana menduduki jabatan strategis di lingkup Pemkot Ambon, “ ada apa? Apakah ada indikasi kejahatan tersistematis atau ada kepentingan yang perlu diamankan, sehinga yang bersangkutan posisinya sangat penting dipertahankan oleh Walikota Ambon, “ ungkap Lemosol penuh tanya.

Lanjutnya, sejumlah pejabat esalon III & IV yang dinonjobkan oleh Walikota Ambon dinilai hanya karena beda pililihan politik pada periodesasi kedua Walikota Ambon. Hal ini mengakibatkan Walikota tidak lagi memakai standarisasi pengankatan seseorang menjadi pejabat, dia menafikan itu sampai UU diabaikan dan ditabrak hanya untuk mewujudkan tujuan dan nafsu kekuasaannya semata. (MN-02)