MALUKUnews, Ambon: Menjamurnya media lokal di Maluku mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Terutama media online yang status dan kedudukannya perlu diketahui.

Perusahaan media harusnya jelas dan harus terferivikasi di dewan pers. Agar ada sinergi antara pekerja media dengan stakeholder yakni pemerintah itu sendiri, " demikian disampikan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemkot Ambon, Joy R. Ardiansz dalam sesi tanya jawab pada acara workshop yang digelar dewan pers, bersama sejumlah pimpinan media di Maluku, yang berlangsung di Hotel Santika kota Ambon, Kamis (27/09).

Pentingnya media yang terverifikasi kata Ardiansz, agar dengan mudah mengetahui alamat dan kedudukan media tersebut. Sebab pihak pemerintah bisa merasa dirugikan dengan pemberitaan media yang statusnya tidak jelas, dan akan menyulitkan untuk memberikan hak jawab.

" Selain lembaganya juga jelas, pekerja media (wartawan) harus jelas agar kita mudah dalam kerjasama informasi, " pinta Ardiansz.

Apalagi Pemkot Ambon terkait keterbukaan informasi kata Adriansz, telah menerapkan free goverment, kebebasan informasi pemerintahan, sehingga perusahaan harus jelas untuk mensinergikan keterbukaan informasi.

Hal ini disampaikan mengingat kondisi perkembangan media di Maluku yang begitu bebas, sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap nilai profesionaitas media. Sebab banyak media yang statusnya tidak jelas dan tidak memiliki alamat yang jelas.

Untuk itu, pihak dewan pers diminta untuk melakukan verifikasi media untuk memastikan kejelasan sehingga pihak pemerintah mempunyai rujukan atas kejelasan tentang media dan kompentensi wartawannya untuk kepentingan kerjasama informasi.

Menanggapi masukan Kadis Infokom Pemkot Ambon itu, Ketua Komisi verifikasi dan ratifikasi perusahaan pers, Ratna Komala, menegaskan, fungsi dari dewan pers sesuai amanat undang-undang nomor 40 tahun 1999 pasal 15 ayat 2 (g), di antaranya bertujuan meningkatkan profesionalitas media dan wartawannya. Dewan pers ditugaskan untuk melakukan verifikasi, penelitian dan ratifikasi untuk mengetahui kedudukan dan status media serta memberi pemahaman dan kemampuan jurnalis terhadap kode etik jurnalis.

Lanjutnya, soal ferivikasi media, dewan pers melakukan pengecekan atas kesiapan media untuk bersedia dilakukan verifikasi yang diantaranya berkenaan dengan badan hukum media beserta perangkat media lainnya yang memenuhi syarat kriteria dewan pers. (MN-02)