MALUKUnews, Ambon: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai perubahan nomenklatur telah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) akan menjadi perhatian terutama dalam menata sistem pemerintahan dan pemberdayaannya.

Terkait hal ini Dinas PMD Provinsi Maluku, pekan kemarin, menggelar rapat kerja dan koordinasi (forum bersama) dengan melibatkan Kabupaten dan Kota serta instansi terkait, yang berlangsung di Hotel Evert Bright kota Ambon.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, Rusdi Ambon kepada Malukunews.co mengatakan, agenda penting pada rapat kerja itu yaitu menata pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, sehingga sangat diharapkan peserta dapat pro aktif supaya terjadi sinkronisasi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

Lanjutnya, sampai dengan hari ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku masih mengalami kendala dalam berbagai proses, dikarenakan masih banyak kepala Desa yang belum definitif.

Dirinya berharap, ada perhatian dari para Bupati dan Walikota untuk melihat hal tersebut, sebab ini semua ada kaitan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pempus).

" Kita sekarang sementara menunggu program Pusat yang diusulkan pada tahun 2019, sebab anggaran belum ditentukan dan sementara menunggu Pagu. Sedangkan untuk tahun 2018 anggaran yang dikuncurkan sebesar Rp. 3 Miliar lebih dan untuk tahun 2019 kemungkinan besar penetapan anggaran di bulan Agustus mendatang. Dimana sesuai penentuan kita harus punya rencana srategis selama lima tahun," tuturnya. (JA)