MALUKUnews, Ambon: Menyikapi keputusan Walikota Ambon atas pengangkatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat skandal korupsi, membuat DPRD kota Ambon bersikap dengan dengan cara melakukan evaluasi lewat pemanggilan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy SH dan Sekkot Ambon, Anthony Latuheru.

“ Dari hasil pertemuan dengan unsur pimpinan dan para anggota dewan kota Ambon lainnya, mereka menyatakan akan memanggil Walikota dan Sekkot Ambon untuk menindaklanjuti keputusan pengangkatan dan penempatan SKPD koruptor itu, “ ujar koordinator Walang Aspirasi Maluku, Christian Sea kepada Malukunews.co di Ambon, kemarin.

Pemanggilan Walikota Ambon itu, kata Sea disampaikan langsung Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Ambon, Rustam Latupono saat menerima warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Maluku Untuk Demokrasi (APMD) yang berunjukrasa di kantor DPRD kota Ambon, kemarin.

Hal ini disampaikan Latupono merespon tuntutan masyarakat terkait persoalan pansus pencopotan sejumlah ASN eselon 2 dan 3 yang dilakukan Walikota Ambon, pada beberapa waktu lalu. Latupono juga dalam Pansus tersebut telah diputuskan dan kini sedang memasuki tahap rekomendasi.

“ Apabila rekomendasi tersebut masih diacuhkan Walikota Ambon , maka DPRD Kota Ambon akan mengambil langkah untuk berkonsultasi dengan Presiden lewat Kemendagri dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), “ ujar Sea mengutip pernyataan Legislator partai Gerindra itu.

Kata Sea ternyata keputusan Walikota Ambon ini juga mendapatkan tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. KPK melalui biro hukum menjawab surat pernyataan yang dikirimkan Aliansi Pemuda Maluku Untuk Demokrasi (APMD) menyatakan bahwa untuk pengangkatan SKPD yang pernah tersangkut masalah korupsi tidak diperbolehkan lagi menduduki jabatan Strategis.

Untuk diketahui, Keputusan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy menunjuk mantan terpidana kasus korupsi, Jacky Talahatu sebagai pejabat birokrasi di lingkup pemerintah kota Ambon sebagai staf ahli wali kota terhitung sejak Agustus 2017 lalu. Meski dijatuhi kurungan satu tahun penjara karena terlibat kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 161 juta. Namun setelah masa tahanannya berakhir, Wali Kota Ambon, secara diam-diam melantik mantan narapidana korupsi ini. (Bil)