MALUKUnews, Ambon: Pemprov Maluku memastikan me­mecat 10 PNS terlibat kasus korupsi, yang putusan pengadilannya telah inkrah.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Dae­rah Maluku, Donald Saimima me­ngaku, pihaknya sudah menyurati Pe­ngadilan Negeri Ambon untuk me­minta putusan terhadap 10 PNS itu.

“Kita sudah meminta dan kita ber­harap secepatnya kita dapatkan hasil putusannya,”kata Saimima kepada Siwalima di ruang kerjanya, Rabu (2/1).

Saimima mengatakan, perintah untuk memecat PNS korup juga sudah ditegaskan lagi dalam rapat dengan Ke­menterian Pendayaagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke­men­pan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada ta­nggal 27 Desember 2018, di Jakarta.

“Jadi hasil rapat bersama dengan Kemenpan RB, Kemendagri dan BKN pada tanggal 27 Desember di Ja­karta sudah diinstruksikan kepada pemerintah daerah segera melaksanakan SKB,” jelas Saimima.

Sesuai SKB Mendagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, batas pemecatan PNS korup pada Desember 2018. Namun kata Saimima, proses peme­ca­tan terhambat karena PNS di beberapa provinsi dan ka­bu­paten/kota mengajukan ju­dicial review terhadap UU No­mor 5 Tahun 2014 tentang ASN ke Mahkamah Kons­titusi.

“Awalnya proses sedikit ter­tunda akibat ada bebe­rapa daerah yang menga­jukan banding, namun da­lam rapat di Jakarta sudah jelas setiap pemda harus melaksanakan SKB. Kepu­tusan SKB harus dilaksa­nakan setiap daerah terma­suk di lingkup Pemprov Ma­luku dan juga kabupaten dan kota,” tegas Saimima.

Masih kata Saimima, se­suai data yang diterima dari pimpinan organisasi pera­ng­kat daerah (OPD) di ling­kup Pemprov Maluku, ada sebanyak 10 PNS yang harus dipecat.

“Jadi ada 10 orang dan mau atau tidak mau harus segera kita pecat sesuai perintah dari pemerintah pusat,” tegasnya lagi.

Ditanya nama-nama PNS itu Saimima enggan mem­be­berkannya. Ia beralasan, SK pemecatan akan dise­rah­kan kepada masing-masing.

“Nanti kita serahkan SK­nya, baru lihat siapa saja ASN yang dipecat yang jum­lahnya ada 10 orang,” ujarnya.

Sementara data yang diperoleh Siwalima, sejum­lah PNS Pemprov Maluku yang terlilit kasus korupsi dan putusannya sudah ink­rah diantaranya, mantan Kabid Dikmen Dinas Pendi­dikan dan Kebudayaan Ma­luku Bernadus Jamlaay alias Andre Jamlaay, mantan ben­dahara Setda Maluku Lode­wyk Breemer, mantan Ke­pala Dinas Perhubungan Maluku Benny Gaspersz, mantan Kabid Darat Dinas Perhubungan Maluku John Rante, staf Dinas Sosial Maluku Winson Lalu dan Jacomina Patty, serta Jama­ludin Masuku, Karo Admini­strasi Pembangunan Pem­prov Maluku.

Saimima mengatakan, pi­haknya sudah menyurati kepala BKD di kabupaten kota untuk segera mem­pro­ses pemecatan PNS korup.

“Perintah dari pusat itu segera mungkin dilakukan. Untuk di pemprov, kita tu­nggu putusan dari pengadilan, kalau sudah diterima lang­sung kita proses pemeca­tan,” tandasnya.

Sementara Humas Peng­adilan Ambon, Herry Setyo­budi yang dikonfirmasi Siwa­lima melalui telepon selu­ler­nya, Kamis (3/1) mengaku, belum mengetahui surat dari Pemprov Maluku yang meminta putusan terhadap 10 PNS korup. Ia berjanji akan mengecek besok. “Saya belum tahu, nanti saya cek besok,” katanya.

Terbitkan SKB

Seperti diberitakan, Men­dagri Tjahjo Kumolo, Men­PAN-RB Syafruddin dan Ke­pala BKN Bima Haria Wibi­sana mengeluarkan SKB untuk memberhentikan PNS yang terlibat korupsi dan putusannya sudah inkrah.

Pemecatan itu dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Apabila PPK tidak melaksanakan isi SKB itu, akan dikenai san­ksi. SKB Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018, tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah di­jatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ka­rena melakukan tindak pida­na kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya de­ngan jabatan, diterbitkan pa­da Kamis, 13 September 2018.

“Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desem­ber 2018,” kata Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, seperti dilansir detiknews, Kamis (13/9).

Korupsi PNS

Selain di Pemprov Maluku, sejumlah PNS di kabupaten kota yang terlibat kasus korupsi, namun masih aktif sebagai PNS, sebut saja Jacky Talahatu. Ia divonis satu tahun penjara dalam kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012.

Usai menjalani hukuman di Lapas Klas IIA Ambon, Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengangkat mantan Kepala Inspektorat ini sebagai Kepala Keua­ngan. Komisi ASN sudah menyurati walikota untuk membatalkan keputusannya ini, namun tidak dihiraukan.

Kemudian Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon Moritz Lantu, juga dalam kasus yang sama. Ia sementara menjalani huku­man satu tahun penjara di Lapas Klas IIA Ambon.

PNS lainnya, Haidee AR Nikijuluw yang menjabat Kasi Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebu­dayaan Kota Ambon. Ia ter­jerat kasus proyek penga­daan mobil penyuluh di Di­nas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon ditahun 2014, dan dijatuhi hukuman 1,6 tahun penjara. Ia sementara menjalani hukumannya di Lapas Klas IIA Ambon.

Sementara di Kabupaten SBT, ada Nurdin Mony, yang saat ini menjabat Asisten I. Mony terlibat kasus korupsi proyek jembatan Gaa tahun 2007. Ia divonis satu tahun penjara pada Agustus 2015, dan sudah selesai menja­lani hukumannya itu.

Di Kabupaten Buru Sela­tan, ada Cornes Sahetapy. Ia di­vonis 1,2 tahun penjara da­lam kasus proyek rumput laut tahun 2010. Selesai men­ja­lani hukumannya, ia diangkat menjadi Kepala Ekbang.

Ada juga PNS di RSU Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Abdul Mutalib Latuamury dan Nirwaty. Mah­kamah Agung memvonis keduanya lima tahun penjara dalam kasus korupsi penga­daan alat kesehatan tahun 2013. Keduanya telah menjalani hukuman sejak Agustus 2016 lalu. (S-39)

Sumber: Koran siwalima