MALUKUnews, Ambon: Walikota Ambon Richard Louhenapessy telah resmi melantik eks narapidana kasus korupsi, Jacky Talahatu menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Pelantikan itu berlangsung di Pantai Hukurila, Kota Ambon, Jumat (29/12) lalu bersama seluruh pejabat esalon dua lainnya.

Sayangnya pelantikan eks narapidana Talahatu itu menuai kecaman dari Mendagri Tjahjo Kumolo.

Dilansir dari koran Siwalima, hari ini, Senin (08/01), Mendagri Tjahjo Kumolo, menegaskan, Walikota Ambon seharusnya memahami dan menerjemahkan aturan sebelum mengeluarkan keputusan mutasi.

“Walikota harus memahami dan menerjemahkan aturan sebelum mengeluarkan keputusan mutasi. Aturannya sudah ada sejak mendagri sebelumnya,” tandas Mendagri.

Ia menjelaskan, padahal, Surat Edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 tentang PNS telah menegaskan, seseorang mantan narapidana dilarang untuk diangkat menjadi pejabat struktural.

Mendagri mengingatkan, sebelum mengambil keputusan mengangkat ASN ke dalam jabatan struktural, para kepala daerah harus merujuk dan mempedomani peraturan perun­dang-undangan, diantaranya PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 105-108.

“Kemendagri pernah meng­himbau daerah untuk tidak mengangkat mantan napi. Hal ini pernah dilaku­kan di Riau dan Bengkulu di era Mendagri Gamawan Fauzi,” ung­kapnya.

Untuk diketahui, Jacky Talahatu, tersandung kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012, yang merugikan negara Rp 161.406. 921 sehingga harus mendekam di penjara selama setahun. (Qin)