MALUKUnews, Ambon: Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Provinsi Maluku, Mercy Barends menegaskan Maluku selaku daerah penghasil wajib turut dilibatkan dalam pengambilan persetujuan terhadap pengelolaan blok migas masela. “Entah itu dia mau dikerjakan di daratan dan di lautan yang jelas pada posisi pengambilan keputusan, Maluku sebagai daerah penghasil sekaligus tempat dimana cadangan migas itu bernaung harus dilibatkan demi dan untuk kesejahteraan masyarakat,”ujar Barends kepada wartawan di Ambon, Kamis (05/11).

Dia mengatakan, ada perbedaan statemen antara Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramly dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipusat terhadap sistem pengerjaan apakah di darat ataukah di lautan. “Lucunya mendekati finalisasi Participating Interest (PI) 10 persen, tiba-tiba ada statemen baru yang keluar terhadap pemilihan atau proses pengerjaannya,”katanya.

Barends menjelaskan, pendekatan Rizal Ramly selaku Menko Kemaritiman dianggap lebih baik dan berpihak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan hilirisasi terjadi di daratan dimana nantinya seluruh industri hilir akan memberikan ruang pertumbuhan yang sangat luar biasa. Namun katanya, jangan sampai menjadi kepentingan politik banyak pihak. “Kalau proses dilakukan di daratan kurang lebih membutuhkan sistem pipanisasi hampir sekitar 600 km, dari sistem tersebut sudah tersiar kabar bahwa ada permainan pipanisasi dengan beberapa perusahaan cina,”jelasnya. Untuk itu Maluku harus lebih berhati-hati jika hal ini dibawa oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sengaja meraub keuntungan terhadap proses pipanisasi 600 km ini.

Politisi kondang jebolan PDI-Perjuangan ini mengancam, jika benar terjadi hal demikian maka masyarakat Maluku harus berani menyatakan sikap, lantaran hal tersebut masuk pada ranah eksploitasi yang dimainkan oleh pemerintah pusat.

Mantan Wakil Ketua DPRD Maluku itu menturkan perkembangan blok masela hingga kini berada pada tahapan pemerintah pusat melalui menteri ESDM telah mendapatkan pengakuan negara yang telah mengakui pada waktunya Maluku yang akan mengelola PI10 persen. (Shella)