MALUKUnews, Ambon: KPU Kabupaten Kepulauan Aru akhrinya harus menjalankan keputusan Panwaslu Aru yang menginstruksikan KPU mengakomodir dua pasangan balon calkada, GAA Gainau-Djafruddin Hamu dan Joseph ‘Obed’ Barends–Eliza Darakay dalam pertarungan pilkada serentak di Aru, Desember mendatang.

KPU Aru sebelumnya tidak mengakomodir dua calkada ter­sebut karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calkada. Pasangan Gainau-Hamu dalam lembaran formulir B-KWK Parpol dan lampirannya tidak ditanda­tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Aru, yang diklaim pasangan tersebut memberi rekomendasi dukungan kepada mereka. Begitu juga lembaran formulir B.1-KWK Parpol.

Khusus pasangan Barends–Darakay, tidak diakomodir sebagai calon oleh KPU karena dalam proses pendaftaran memasukan formulir B.1-KWK Parpol Parpol dalam bentuk scan bukan dokumen asli yang dibubuhi tandatangan dan stempel basah.

Langkah tersebut harus dijalankan KPU Aru menyusul hasil konsultasi yang dilakukan dengan KPU RI, Jumat (18/9) di kantor KPU RI Jakarta.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (19/9), Ketua KPU Maluku, Musa Toekan, menjelaskan KPU Maluku maupun KPU Aru diinstruksikan harus menjalankan apa yang telah diputuskan Panwaslu Aru dalam sidang sengketa, Kamis (10/9) lalu.

“Keputusan harus dilaksanakan walaupun itu menurut KPU sendiri tidak sesuai dengan aturan karena KPU dalam Undang-Undang Nomor 8 pasal 144. Sudah jelas posisinya sebagai pelaksana keputusan Panwaslu dan KPU tidak diberi ruang untuk mengajukan gugatan,” jelasnya.

Dijelaskan pertemuan yang dilakukan berlangsung hampir 2 jam dan dihadiri oleh 4 komisioner KPU RI yaitu Ketua KPU RI Husni Kamil Maliki, Korwil KPU wilayah Maluku Ferry Rizkiyansyah, Komisoner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Ida Budhiati serta Komisioner KPU Divisi Perencanaan Arief Budiman.

Selain Ketua KPU Maluku, hadir juga 2 Komisioner KPU Maluku, Syamsul Kubangun dan La Alwi serta Ketua KPU Aru, Victor Sjaair dan Divisi Hukum KPU Aru, Mustafa Darakay.

Sementara itu, Komisoner KPU Maluku Divisi Teknis, La Alwi kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (19/9) menjelaskan saat pertemuan tersebut KPU Maluku dan KPU Aru telah menjelaskan seluruh proses yang terjadi dalam kasus pilkada di Aru.

“Prinsipnya KPU RI tidak menyalahkan apa yang sudah diputuskan oleh KPU Aru dalam penetapan calon. Namun karena ada regulasi dalam pasal 144 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat, maka tidak ada pilihan lain bagi KPU Aru selain menjalankan putusan Panwaslu,” jelasnya.

Dikatakan, dalam melaksanakan keputusan Panwaslu Aru, nantinya KPU tidak lagi mempertimbangkan substansi putusannya apakah itu telah sesuai aturan atau tidak dan bila terjadi permasalahan dikemudian hari, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Panwaslu.

“Untuk melaksanakan putusan Panwaslu, KPU Aru akan menggelar rapat pleno mengenai kembali untuk merevisi keputusan KPU Aru Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 yang hanya mengakomodir 2 pasangan calkada dan akan menambah 2 pasangan calon yang mengajukan gugatan sengketa di Panwaslu. Jika misalnya dalam pilkada nanti yang terpilih adalah pasangan Gainau-Hamu atau Barends-Darakay dan diusulkan ke Mendagri namun ada permasalahan mengenai dokumen persyaratan calon dan langsung ditolak oleh Depdagri, itu diluar tanggung jawab KPU Aru karena memang KPU sudah mengugurkan mereka dalam penetapan calkada sebelum ini,” kata Alwi.

Implikasi dari pelaksanaan putusan Panwaslu oleh KPU, jelasnya, nanti akan juga turut mengubah jadwal kampanye yang semulanya hanya diperuntukan untuk 2 pasangan calon harus dibagi lagi kepada 4 pasangan calon, Selain itu, Alat Peraga Kampanye (APK) kedua calon yang baru ditambahkan harus segera disusulkan segera.

Untuk nomor urut calkada, ia menjelaskan untuk pasangan Johan Gonga-Muin Sogalrey dan Welhelm Kurnala-Azis Goin yang sebelumnya telah menerima nomor urut 1 dan 2 dan tidak akan lagi diubah,

“Dua pasangan berikutnya, hanya akan melakukan pengundian nomor urut 3 dan 4. Kami tegaskan lagi KPU Aru melaksanakan ini atas dasar lembaga negara yang patuh kepada Undang-Undang,” jelasnya.

Tanggung Jawab

Meskipun KPU telah menyatakan sikapnya untuk tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi kedepan jika menjalankan keputusan Panwaslu Aru, namun apapun hasilnya KPU tidak bisa lepas tangan begitu saja.

Pasalnya KPU secara Undang-Undang adalah penyelenggara pilkada dan mereka yang akan merevisi putusan mengenai pasangan calon yang bisa maju di pilkada Aru.

“Walaupun mereka merasa putusan Panwaslu Aru tidak sesuai aturan namun tetap harus dilaksankan karena undang-undang berkata demikian. Apapun nanti yang terjadi, hasil pilkada ini merupakan tanggung jawab dari KPU. Jadi mereka tidak boleh lepas tangan begitu saja. KPU harus mencari cara bagaimana bisa meminimalisir masalah mengenai permasalahan calon yang belum lengkap itu,” ujar Akademisi FISIP Unpatti, Said Lestaluhu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (19/9).

Ia mengatakan posisi KPU Aru saat ini bagai buah simalakama yang memang harus menjalankan sesuatu yang dinilai bertentangan dengan PKPU karena pasangan calon Gainau-Hamu dan Barends–Darakay tidak memenuhi syarat adminstrasi pada saat pendaftaran.

“Namun KPU juga berkewajiban mengakomodir mereka karena Panwaslu telah menjatuhkan putusan yang mengharuskan KPU mengakomodir dua pasangan calon karena berdasarkan aturan Undang-Undang keputusan Panwas bersifat final dan mengikat. Bahkan tidak ada ruang bagi KPU untuk mengajukan gugatan,” katanya.

Ia mengkhawatirkan keputusan Panwaslu Aru yang dipertanyakan sebagian pihak dan diduga produk putusannya karena Panwaslu Aru telah ‘masuk angin’ akan mempengaruhi kualitas pilkada nanti.

“Jika nantinya KPU menjalankan putusan Panwaslu Aru, maka otomatis tidak ada lagi permasalahan diantara kedua lembaga ini. Karena itu, yang bisa terus mengawal adalah kelompok masyarakat di Aru. Dan selama tidak ada yang mengugat putusan KPU nanti ke DKPP, maka dipastikan akan ada 4 pasangan calon di pilkada Aru,” jelasnya

Lestaluhu menyatakan jika ada pihak-pihak yang merasa bermasalah bila KPU memutuskan dalam pilkada Aru ada 4 pasangan calon maka mereka memiliki ruang untuk mengugat ke DKPP misalnya saja pengamat demokrasi, atau tim dari dua pasangan calon terdahulu yang telah ditetapkan.

“Untuk pilkada kedepan, pengawasan partisipasif sangat penting dari masyarakat. Kita lihat saja jika lembaga pengawasannya tidak melakukan hal yang sesuai apalagi di pilkada nanti bisa saja mereka bermain untuk calon tertentu. Untuk itu, kalau masyarakat temukan kenjanggalan harus segera dilaporkan,” tandasnya

Ditambahkan, undang-undang pilkada di Indonesia juga harus perlu ditinjau kembali oleh DPR RI karena KPU harus tetap melaksanakan keputusan Panwaslu padahal tidak semua yang mereka putuskan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan, Panwaslu Aru yang menginstruksikan KPU Aru mengakomodir pasangan Gainau-Hamu dan Barends–Darakay sebagai peserta pilkada menimbulkan polemik berkepanjangan.

Hal itu sesuai putusan majelis penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru dipimpin Ketua Moksen Sinamur didampingi anggota Jordan Boro Bahi dan Baco Djabumir, di Gedung sita Kena, Dobo, Kamis (10/9).

Walau disampaikan di waktu yang berbeda namun amar putusannya sama. Putusan yang dibacakan oleh pimpinan Majelis Musyawarah, Moksen Sinamur menyatakan pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; kedua, membatalkan keputusan KPU Aru Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/029433676 /VIII/2015 tentang Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015; ketiga, memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Aru mene­tapkan pemohon sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan aru tahun 2015 yang ditetapkan dengan surat ke­putusan; keempat, meminta kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk melaksanakan keputusan ini. (siwalima)