MOLUKEN, Namrole: Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013, maka anggota DPRD yang partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu Tahun 2014 dan mencalonkan diri dari partai lain, wajib untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Namun hingga Sabtu (27/7), belum juga ada tanda-tanda akan dilakukannya proses PAW terhadap tujuh orang anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang kembali mencalonkan diri dari partai lain. Ketujuh anggota DPRD Bursel tersebut yaitu, Imanuel Teslatu dari Partai Patriot, Faizal Souwakil dari PBR, La Hamidi (PPRN), Jhon Huku­nala (PDS), Basir Solissa (PPD), Eduard Lesbatta dari Pakar Pangan, yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bursel, dan Bachtiar La Galep yang kali ini mendaftarkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dari dapil Kabupaten Buru dan Kabu­paten Bursel. Menyikapi hal itu, Panwaslu Kabupaten Bursel tak tinggal diam, tetapi pihaknya telah menyurati Ketua DPRD Kabupaten Bursel, Zainuddin Booy untuk mem­percepat pengusulan pember­hen­tian ke tujuh anggota DPRD itu ke Gubernur Maluku, KA Ralahalu. “Kami suah melayangkan surat ke DPRD Kabupaten Bursel, Selasa (23/7) untuk mempercepat proses Surat Keputusan pemberhentian ketujuh anggota DPRD Bursel yang pinah partai tersebut. Jadi, kami telah mendesak agar Ketua DPRD Bursel agar secepatnya mengusulkan pro­ses pemberhentian terhadap ketujuh anggota DPRD itu,”jelas Ketua Panwaslu Kabupaten Bursel, Hasan Souwakil kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin. Sesuai dengan SE Mendagri, lan­jutnya, telah diisyaratkan agar peme­rintah dapat melakukan peng­usulan PAW bagi anggota DPR dan DPRD yang mencalonkan diri seba­gai caleg pada Pemilu 2014 dari partai politik lain. Kata dia, berdasarkan SE Menda­gri itu, telah dibuka ruang bagi Ke­tua DPRD kabupaten/kota, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Bursel untuk mengusulkan proses PAW ketujuh anggota DPRD Bursel itu. Sampai saat ini, kata dia, ketujuh anggota DPRD yang mencalonkan diri dari partai politik lain itu masih cacat dari sisi administrasi, sebab belum mengantongi dan menyam­pai­kan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD ke KPU Kabupaten Bursel. “Sampai saat ini belum ada surat pemberhentian yang disampaikan ke KPU dan dari hasil konfirmasi kita ke KPU, mereka masih menunggu surat pemberhentian dari gubernur. Sebab yang berhak menerbitkan SK pemberhentian anggota DPRD adalah Gubernur,” bebernya. Jika sampai dengan sebelum penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2014 menda­tang, belum ada surat pemberhen­tian yang disampaikan ke KPU, maka KPU sudah wajib untuk mencoret para anggota DPRD yang pindah partai politik itu dari daftar caleg. “Kalau sampai tidak ada surat pemberhentian sebagai anggota DPRD yang dimasukkan ke KPU, maka secara otomatis para anggota DPRD itu haruslah digugurkan,” tandasnya. (S5)