MALUKUnews, Ambon: Sebagai kuasa pengguna anggaran, M Saleh Thio harus bertanggung jawab atas kasus SPPD fiktif Tahun 2011 di Kabupaten Buru Selatan. Jangan hanya sekda dan bendahara yang dikorbankan.

Saleh Thio yang saat itu menjabat caretaker Bupati Buru Selatan memiliki peran yang jelas sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang penga­daan ba­rang/ jasa pemerintah.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan, tugas dan peran KPA antara lain menyusun dokumen pelaksanaan angga­ran (DPA), menerbitkan surat keputusan pengangkatan ben­dahara pengeluaran dan me­nyusun sistem penga­wa­san dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBD dilaksa­na­kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, Saleh Thio layak ditetapkan sebagai tersangka, karena tidak mungkin peru­bahan anggaran dan pencai­ran anggaran tanpa diketahui oleh dirinya selaku KPA.

“Jelas disebutkan tugas dan fungsi KPA sebagaimana tertuang dalam Perpres No­mor 54 tahun 2010, sehingga Saleh Thio sebagai KPA da­lam penetapan anggaran SP­PD itu harus juga ditetapkan sebagai tersangka, bukan hanya sekda dan bendahara pengeluaran,” tandas akade­misi Fakultas Hukum Unpatti, Jhon Pasalbessy, kepada Si­walima, melalui telepon selu­lernya, Selasa (10/4).

Menurut Pasalbessy, tidak mungkin perubahan anggaran dari Rp 5.112. 419. 286 menjadi Rp 7.169.706.306 untuk biaya perjalanan dinas, tidak dike­tahui oleh KPA.

“Pasti perubahan anggaran itu diketahui KPA dan pen­cai­ran dana pun diketahui oleh KPA sehingga KPA juga ha­rus bertanggung jawab ka­re­na pengawasannya,” tegasnya.

Selaku KPA, kata Pasal­bessy, Saleh Thio tidak boleh diloloskan, sehingga penyi­dik Ditreskrimsus harus me­ngusut keterlibatannya dalam kasus yang merugikan Rp 1.386.225.000.000 itu.

“Kasus ini harus disidik kembali oleh penyidik Ditres­krimsus Polda Maluku dan menjerat orang-orang yang turut terlibat didalamnya ter­masuk KPA,” tandasnya.

Senada dengan itu, Praktisi Hukum Justin Tuny meminta agar polisi tidak diskriminasi dan tebang pilih.

“Siapapun yang terlibat harus dijerat, hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, namun hukum harus di­te­gakan tanpa pandang bulu sehingga jangan diskriminasi dan melo­loskan Saleh Thio,” ujarnya.

Tuny menegaskan, Saleh Thio harus mempertanggung­ja­wabkan perbuatannya se­cara hukum, sehingga publik mem­percayai kinerja polisi dalam menuntaskan kasus korupsi. (S5)