MALUKUnews, Ambon: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum sepenuhnya terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Maluku.

PPID penting untuk dibentuk sebagai tanggungjawab kementerian dalam negeri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga sebagai pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

“ Di provinsi Maluku ini, PPID baru terbentuk di kabupaten Buru dan Kota Ambon, “ kata Kabag Humas Pemda Buru, Syahfan Umasugi dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Kamis (08/02) siang.

Lanjutnya, PPID ini perlu dibentuk dalam rangka menindaklanjuti intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016, tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditindaklanjuti oleh Kementerian dalam negeri melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 480/568/SJ tentang percepatan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di daerah.

Surat edaran tertanggal 29 januari yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo itu menerangkan, bahwasanya terdapat 100 Kabupaten dan 8 kota di Indonesia yang belum membentuk PPID. Dan di Maluku sendiri ada sembilan kabupaten kota yang belum membentuk PPID. Yakni masing-masing, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Kota Tual. (MN)