MALUKUnews, Namlea: Setelah PPS Desa Namlea bersama PPK dan Panwascam melakukan verifikasi faktual (verfak) dari rumah ke rumah untuk bertemu orang-orang yang memberikan dukungan kepada paslon Hermat Koedoeben-Abdullah Vanath (HEBAT), baru ketahuan kalau ada dua teman yang bekerja sebagai kuli tinta (wartawan) turut dicatut nama mereka. Dua orang wartawan itu adalah Adam Kiat dan Usman Tasidjawa.

Usman mengaku kaget saat PPS datang ke rumahnya untuk verfak. "Beta seng pernah beri dukungan ke Paslon HEBAT. Beta juga anggota HANURA sebagai bendahara. Jadi seng mungkin beta dukung HEBAT,"tegasnya.

Untuk itu, di hadapan PPS dan pengawas Pemilu, dia sudah menyampaikan keberatan dengan mengisi formulir B5-KWK. "Esok, beta juga akan lapor pidana," katanya gerah.

Adam Kiat, satu rekan wartawan yang bertugas di Namlea, juga mengaku akan melapor ke Bawaslu karena namanya digunakan mendukung HEBAT."Beta seng pernah beri foto copy KTP dan meneken surat dukungan perseorangan,"ungkap mantan Ketua Panwaslu Buru dan juga Panwaslu Bursel ini.

Adam Kiat mengingatkan, bahwa pada Pasal 185 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi :“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan danpaling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta)rupiah.”

Kemudian pada Pasal 185A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,menyatakan : “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72(tujuh puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Untuk itu, dia meminta Bawaslu Buru agar serius mengusut masalah ini. "Nama wartawan, nama PNS, nama tentara juga dicatut di dukungan perseorangan. Apalagi masyarakat biasa, lebih banyak lagi dicatut," ucap Kiat. (LO)