MALUKUnews, Ambon: KPU Buru terpaksa meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,639 milyar akibat masih terlilit utang.

Anehnya, dalam APBD Kabupaten Buru tahun 2016, APBD-P tahun 2016, dan APBD 2017, KPU telah menerima kucuran dana yang totalnya Rp 19 milyar.

Ketua KPU Buru, Munir Soamole bahkan terlihat hadir di gedung DPRD Buru, Sabtu (15/4) guna menemui Ketua DPRD Iksan Tinggapy guna melobi memuluskan dana tersebut dalam APBD-P tahun anggaran 2017.

Kepada Siwalima di gedung DPRD Buru, Sabtu (15/4), Munir, KPU Buru awalnya mengusulkan anggaran pilkada sebesar Rp 23,6 milyar, tetapi pemkab berdalih kekurangan dana, sehingga tiga kali KPU diundang untuk rasionalisasi anggaran pilkada dengan Pemkab Buru.

“Saat itu pemkab mengaku mengalami defisit anggaran, sehingga tidak mampu akomodir katong punya anggaran Rp 23,6 milyar. Saat pertemuan di kemendagri, sekda ngaku mampu akomodir Rp 20 milyar,” kata Munir.

Namun setelah kembali dari Jakarta dan rapat lagi dengan tim anggaran dan final di DPRD, jelasnya, anggaran Pilkada Buru hanya diakomodir sebesar Rp 19 milyar yang disalurkan melalui tiga tahap.

Tahap pertama APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp 9 milyar, APBD-P 2016 Rp 3 milyar dan APBD 2017 Rp 7 milyar.

Namun dalam perjalanan, ujar Munir ada terjadi pembengkakan anggaran akibat adanya perubahan regulasi dengan terbitnya Peraturn KPU yang baru.

“Pembengkakan anggaran itu terjadi misalnya pada tahapan pemeriksaan kesehatan misalnya, perencanaan awal hanya Rp 15 juta. Namun membengkak menjadi Rp 400 juta dengan melibatkan 30 tenaga dokter. Pembengkakan anggaran juga terjadi pada perubahan DPT atas rekomendasi Panwaslu yang mengalami perubahan sampai dua kali, kemudian mempengaruhi akomodasi logistik sehingga biaya juga membengkak. Kita minta rasionalisasi anggaran dan kita sudah melampirkan semua kekurangan biaya agar mendapat persetujuan,” ungkapnya.

Munir juga mengatakan, siap memaparkan hal itu bila diminta oleh DPRD Buru. “Agar tidak ada keragu-raguan dari teman-teman di DPRD. Saya siap memaparkannya saat pembahasan nanti,” kata Munir.

Masalah dana talangan yang diminta KPU Rp 1,63 milyar ini juga sempat bikin sekda Ahmad Assagaf dan anggota Fraksi Partai Golkar, Jaidun Saanun sempat beradu pendapat saat rapat internal di ruang kerja Ketua DPRD pada Kamis (13/4) lalu.

Sementara itu, sumber Siwalima di DPRD Buru yang enggan namanya dikorankan mengungkapkan, usulan permintaan dana itu sudah dilayangkan KPU Buru melalui Surat Nomor 45/KPU.Kab-Buru/029.433691/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Buru, perihal mohon bantuan penambahan anggaran hibah pilkada untuk KPU Kabupaten Buru tahun 2017.

“Dalam surat itu, KPU Buru beralasan dana Rp 19 milyar tak mencukupi. Setelaj direalisasi berdasarkan PKPU Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp 20,639 milyar, sehingga terjadi kekurangan,” ungkap sumber tersebut.

Dalam surat tersebut, ada 10 item rincian kekurangan dana yang disodorkan KPU Buru, yaitu, 1). Honor PPK/PPS bulan Maret Rp 453,2 juta; 2). Sewa kendaraan operasional roda empat Rp 60 juta; 3). Biaya distribusi logistik Rp.300 juta;, 4). Advokasi sengketa hukum Rp 500 juta; 5). Proses perhitungan dan rekapitulasi Rp.50 juta; 6). Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Rp 70 juta; 7). Rapat pleno penetapan hasil perhitungan suara Rp 70 juta; 8). Pokja pelaksanaan pemungutan suara Rp 47,2 juta; 9). Pokja penyelesaian sengketa hukum Rp 51,6 juta dan 10). Pokja penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Rp 37 juta. (siwalima)