MALUKUnews, Ambon: Politisi PKB Buru mendukung langkah membongkar skandal korupsi di Kabupaten Buru. Dia berharap penyidik Reskrimsus tidak hanya fokus tiga item kasus saja. Masih banyak dugaan Tipikor lainnya.

Kinerja Tim Ditreskrimsus “Pemburu Koruptor” dari Polda Maluku mendapat apresiasi positif masyarakat maupun politisi di Kabupaten Buru. Upaya untuk membongkar tiga skandal korupsi tidak harus terhenti disitu saja. Masih banyak dugaan skandal korupsi yang belum tersentuh.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga Anggota DPRD Maluku, Dapil Kabupaten Buru, Ikram Umasugi memberikan apresiasi positif bagi Tim Resmkrimsus Polda Maluku dalam mengungkap tiga skandal dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Pemerintah Kabupaten Buru.

Apresiasi itu, disampaikan Ikram Umasugi, menjawab Kabar Timur, yang menghubungi via telepon selulernya, Minggu, kemarin. Dia mengatakan, kehadiran Tim reskrimsus Polda Maluku telah membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di Kabupaten Buru.

Pasalnya, menurut dia, dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di kabupaten itu tergolong banyak yang belum disentuh. Karena itu, lanjut dia, Tim Pemburu Koruptor dari Reskrimsus Polda Maluku tidak harus berhenti pada tiga skandal dugaan korupsi itu saja.

“Sebagai politisi yang representasi dari masyarakat Kabupaten Buru saya memberikan apresiasi atas tekad Polda Maluku memberantas korupsi di Kabupaten Buru. Saya berharap upaya untuk membongkar dugaan skandal korupsi tidak hanya pada tiga kasus itu semata. Sebab, masih banyak dugaan Tipikor yang belum dikorek aparat penegak hukum,” tandas Umasugi.

Dikatakan, saat ini yang menjadi fokus Tim reskrimsus Polda Maluku, yakni tiga dugaan korupsi, yakni: SPPD, Uang makan minum dan Anggaran Dana Desa (ADD), padahal, tambah dia, masih banyak dugaan korupsi yang juga harus menjadi prioritas Tim Reskrimsus Polda Maluku untuk memberantasnya.

Soal masih banyak dugaan korupsi Politisi PKB ini, mengacuh pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana banyak pos anggaran, berpotensi terjadi Tipikor. “Referensi saya tentang dugaan-dugaan korupsi bukan dari isu-isu di jalan atau warung-warung kopi. Tapi, saya gunakan data hasil audit BPK sebagai lembaga audit resmi negara. Sehingga apa yang saya katakan tidak dianggap fitnah,” papar Ikram Umasugi.

Hanya saja, pos anggaran mana saja yang dianggap berpotensi terjadi dugaan Tipikor Ikram menolak merinci lewat sambungan telepon. “Tidak perlu disampaikan disini. Nanti saya tiba di Ambon akan saya sampaikan kepada wartawan,” ucap Umasugi berjanji. Yang pasti, lanjut dia, potensi korupsi tidak hanya pada tiga item yang menjadi fokus Tim Reskrimsus Polda Maluku, masih banyak yang harus dibongkar.

Dia berharap, Tim Ditreskrimsus yang saat berada di Buru untuk bisa melebar penyelidikan ke Pos Anggaran lain, karena dicurigai bermasalah sama seperti tiga item yang tengah diitensifkan penyelidikan itu. “Untuk melebarkan penyelidikan ke pos anggaran lainnya, saya kira pintu masuk mengolah data cukup dengan hasil audit BPK,” sebutnya.

Ikram juga meminta, pejabat lain juga harus ikut diperiksa Tim Ditreskrimsus. “Jangan Sekda saja yang diperiksa. Banyak pejabat yang diduga terlibat, dalam pelbagai skandal dugaan korupsi harus menjadi bidikan Ti penyidik,”tegasnya.

Kendati begitu, Ikram mengingatkan, semuanya masih sebatas dugaan dan, asas hukum “praduga tak bersalah” harus dikedepankan. “Kalau tidak bersalah jangan takut. Kalau ada bukti hukum silakan jalan terus. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum,’’ingatnya.

Karenanya, harap dia, tidak ada upaya untuk intervensi atau menghalangi penyidikan yang dilakukan Tim Ditreskrimsus. “Apa yang dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku. Biarkan mereka (Ditreskrimsu) bekerja. Siapa diduga terlibat diperiksa. Kita tidak justifikasi,’’sebutnya.

Sekdar tahu, tim Direskrimsus telah memeriksa Sekda Buru, Ahmad Assagaff, dan sejumlah pejabat di daerah itu,Jumat (27/4). Mereka diperiksa terkait dugaan tipikor SPPD, uang makan minum dan ADD.(KTM)

Sumber: kabar timur