MALUKUnews, Ambon: Bagi dia apa yang dilakukan pihaknya murni penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan politik. Mengungkap dugaan tiga skandal korupsi di Kabupaten Buru yang melibat Sekda Ahmad Assagaf terus dikebut. Pemeriksaan lanjutan, Sekda, Kamis (3/5) ditunda, gara-gara sakit, tapi hari ini pemeriksaan dilanjutkan.

Wadir Reskrimsus Polda Maluku AKBP Harold Huwae mengatakan, rencana pemeriksaan lanjutan Sekda Buru Ahmad Assagaf hari ini (kemarin), batal dilakukan, karena yang bersangkutan dilaporkan sakit.

“Rencananya ada pemeriksaan lanjutan Sekda Buru, tapi karena ada laporan bahwa yang bersangkutan sakit, maka pemeriksaan ditunda. Tapi, besok (hari ini), pemeriksaan akan dilakukan lanjut,” kata Huwae menjawab Kabar Timur, Kamis, kemarin.

Meski pemeriksaan Sekda ditunda, kata Huwae proses pemeriksaan terhadap bendahara rutin La Joni, tetap berjalan. “Sekda ditunda pemeriksaan, karena sakit. Tapi pemeriksaan La Joni tetap dilakukan,” kata Huwae.

Dikatakan, La Joni diperiksa terkait kasus serupa yakni anggaran makan minum. Menurut Huwae, hingga pukul 17.45.WIT, La Joni yang merupakan bendahara rutin masih menjalani pemeriksaan. “Masih diperiksa hingga pukul 17.45.WIT,” terang Huwae.

Huwae menolak berspekulasi soal kasus yang tengah ditangani Polda Maluku ini. Bagi dia apa yang dilakukan pihaknya murni penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan politik. “Ini murni penegakan hukum. Jadi jangan dipolitisir,” tutup Huwae.

Sementara itu, Ketua Progres 98, Faezal Assegaf, yang ditunjuk sebagai kuasa hukum pribadi dan keluarga Sekda Buru mengatakan, sejumlah peristiwa hukum yang terjadi saat ini, dalam dinamika Pilkada Maluku. Sehingga ia menilai apakah merupakan preseden buruk ataukah langkah-langkah yang positif.

“Jangan sampai Maluku yang menjadi problem kemunduran ekonomi, kemiskinan dan lain-lain dihantui terus menerus. Birokrasi kita mendapat terror yang terus menerus dari perspektif hukum yang tidak produktif. Sehingga itu menjadi satu dinamika politik yang tidak sehat. Hal seperti ini harus dihindari,” pinta Faezal kepada wartawan di Ambon, Kamis (4/5).

Perlu menjadi catatan, lanjut Faezal, bahwa Negara memberikan otoritas penuh terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga resmi dalam auditor Negara. Hasil auditor BPK dapat menjadi rujukan untuk penyelidikan.

“Sehingga dalam proses penegakan hukum gerakan anti korupsi harus merujuk pada aspek itu (auditor BPK). Nah untuk kasus Pulau Buru ini kan tidak,” ujarnya.

Kendati demikian, Faezal memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Sebab, setelah mempelajari hasil klarifikasi sekda kepada Polda, Ia menemukan adanya sinergi, dan komunikasi bagus yang merupakan sesuatu positif. Selain itu juga pemerintah daerah dan kepolisian memiliki kerjasama dalam rangka pengawasan anggaran.

“Saya akan mendeklarasi, all out mendampingi saudara saya Ahmad Assagaf. Secara detil saya sudah pelajari proses klarifikasi. Kita memberikan apresiasi terhadap pihak Polda Maluku dan sekaligus saya senang karena abang saya sangat kooperatif dalam masalah ini. Adapun pemberitaan yang mungkin overload terhadap dugaan dugaan korupsi dan lain lain kita mohon juga untuk pemberitaan yang proporsional,” pintanya.

Dalam kasus ini, Faezal mengaku akan menjadikannya sebagai pintu masuk serta sebuah proses pengalaman. Hal terpenting, Ia mengaku akan terus melangkah lebih jauh agar masalah ini dapat lebih menjadi jernih.

“Kasus ini menarik untuk dijadikan sebagai pintu masuk, untuk melihat Gubernur, dan kandidat-kandidat lain. Situasi itu akan saya lihat juga dengan apa relevansinya dengan gunung botak yang melibatkan kebijakan yang strategis. Saya himbau jangan main-main pintu masuk ini. Bisa berakibat fatal terhadap situasi yang lebih gawat,” tegasnya.

Faezal mengaku akan berkomunikasi dengan Bupati Buru, Ramli Umasugi dan Wakil Bupati Amos Besan. Sebab, kewenangan pengawasan internal sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah berada di tangan Wakil Bupati.

“Saya akan berkomunikasi secara khusus dengan Bupati Buru Ramli Umasugi, dan lebih khusus pak Wakil Bupati Amos Besan. Dimana Undang-Undang Otonomi daerah itu kewenangan pengawasan internal ada pada Wakil Bupati. Ini akan kita lihat secara komperhensif. Tidak spesifik masalah ini saja. Kita akan siapkan tim dari Progres 98 untuk memetakan secara komperhensif agar neraca pemberantasan KKN itu punya prioritas,” tegasnya.

Dikatakan, kasus ini memiliki sisi positif yang harus terus didorong untuk transparansi anggaran. Bukan saja Pulau Buru. “Seluruh kandidat (Gubernur) juga nanti saya akan all out. Karena sudah ada dinamika politik. Kami menghimbau kepada pendukung pemerintah daerah di Kabupaten Buru, keluarga besar Ahmad Assagaf untuk menahan diri dan mendorong pendekatan hukum ini sebagai langkah yang positif,” tandasnya. (CR1)

Sumber: Kabar Timur