Oleh: Lutfi Abdullah Wael ( Ketua DPD IMM Maluku dan Kordinator JPPR Maluku )

“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang di miliki Pemuda “Generasi Millenials” (Tan Malaka)

MALUKUnews: Sesuai amanat konstitusi, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana perwujudan “kedaulatan rakyat”, sekaligus sarana aktualisasi “partisipasi” masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu bukanlah obyek untuk dieksploitasi dukungannya, melainkan harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi terwujudnya Pilkada dan Pemilu yang Jujur, Transparan, Adil, Dan Berintegritas. salah satunya melalui keterlibatan dan partisipasi “Generasi Millenials” yang merupakan subjek pembangunan pada proses Demokrasi baik level lokal maupun nasional.

Data KPU (DPS) pilkada serentak tahun 2018 di Maluku jumlah “Pemilih Millenials /Pemuda” sebanyak 224.335 Pemilih. Sebuah angka yang sangat fantastis yang sangat berpengaruh peningkatan partisipasi masyarakta terhadap kualitas demokarsi lokal maupun nasional. Angka tersebut di prediksi meningkat pada Pemilu 2019. Potensi “Pemilih Pemula” yang sangat besar ini merupakan problem dan tantangan bagi stekholder Penyelenggara Demokrasi (KPU & Bawaslu) di provinsi Maluku. Sebab “Generasi Millenials” Pemilu Pemula” salah satu segmen pemilih yang memilih beberapa kelemahan dan keunggulan yang jika tidak di kelola dengan baik bisa memberikan dampak bagi menurun kualitas demokrasi khususnya pada Pilkada Gubernur & Wakil Gubernur provinsi Maluku tahum 2018 dan Pemilu 2019. Antara lain :

1.Jumlah Generasi Millenials/Pemilih Muda, sebanyak 224.335 Pemilih merupakan jumlah voters sangat besar dalam konteks keterlibatan memberikan hak pilihnya pada Pilkada Provinsi Maluku 2018.

  1. Generasi Millenials/Pemilih Pemula,merupakan “Segmen Pemilih” yang baru mengikuti proses Demokrasi (Pilkada) tahun 2018 dan Pemilu 2019.

  2. Generasi Millenials/Pemilih Muda, memiliki resistensi terhadap “Money Politik, Isu Sara, Hoax dan Politik Identitas”, sebab mereka belum terkonsolidasi secara matang dan massif baik mental maupun psikology terhadap proses Demokrasi

  3. Generasi Millenials/Pemilih Muda, Belum memiliki rangkaian pengetahuan, terkait Demokrasi, kepemiluan dan Pilkada baik secara memadai, pada tataran konsep maupun teknis penyelenggaraan Pilkada maupun Pemilu.

  4. Generasi Millenials/Pemilih Muda, Memiliki kemampuan “Literasi Teknology” yang baik dan memiliki perangkat teknologi yang bisa di oprerasikan dalam rangka “Voters Education”.

  5. Genrasi Millenials/Pemilih Muda, Memiliki semangat dan “Idealisme” yang tinggi.

Potensi besar “Pemilih Millenials/Pemuda” yang merupakan bagian masyarakat sipil (Civil Society). harusdi konsolidasikan guna penguatan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses Demokrasi (Pilkada Gubernur Maluku 2018dan Pemilu 2019. Pelibatan “pemilih pemula” sebagai Subjek Demokrasi sesungguhnya adalah bagian dari transformasi Gerakan Moral (Moral Force) menuju Gerakan Sosial (Social Movement) di dalam masyarakat demi terwujudnya pelaksanaan pilkada Gubernur provinsi Maluku 2018 dan Pemilu 2019 yang berkualitas, adil, transparan demokratis & berintegritas.

Di sisi lain realitas politik dan demokrasi baik pada aras lokal maupun nasional masih menujukan tantangan dan problem yang sangat massif dan serius seperti Money Politics, isu Hoax, Isu Sara dan Politik Identitas). Di mana Money Politics, isu Hoax, Isu Sara dan Politik Identitas, Sebab realitas Massif “Money Politics, isu Hoax, Isu Sara dan Politik Identitas”, berpengaruh menciderai proses demokrasi (Pilkada 2018 dan pemilu 2019). Yang merupakan konsensus kita bersama, dan pada giliranya akan mengubur cita-cita luhur Demokrasi yang berujung pada gagal proses pembangunan.

Potensi “Pemilih Millenials/Pemuda” yang sangat besar dan strategis tersebut, menjadi “segmen’ yang rentang terhadap “Money Politics, isu Hoax, Isu Sara dan Politik Identitas” pada Pilkada Maluku 2018 dan pemilu 2019. Sebab, “Potensi “Pemilih Millenials Pemuda” yang sangat signifikan tersebut, merupakan “Segmen &Voters” yang potensial bagi kemenangan kandidat gubernur & wakil gubernur pada Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. Sehingga “Pemilih Millenials/Pemuda” bisa menjadi sasaran “Buying Voters” dan determinasi “isu Hoax, Isu Sara dan Politik Identitas”, oleh para kandidat, timses maupun tokoh masyarakat sendiri.

Bawaslu RI mencata pada 2015 1.090 kasus Pelanggaran Pilkada 929 kasus sedangkan pada Pilkada 2017 Temuan Bawaslu RI sebanyak 600 kasus dugaan “Money Politic”. Realitas “Money Politik” pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, merupakan tantangan & persoalan yang akut dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Realitas Money Politic pada proses Demokrasi (Pilkada) bukan lagi rahasia, sebagaai mana data Bawaslu RI tersebut.

Disisin “Trauma” konflik sosial berbau (SARA), sesungguhnya masih menujukan “potensi laten radikalisme berbasis “Sara maupun politik Identitas” yang sangat potensial untuk di eksploitasi pada momentum pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur (Pilkada) Maluku tahun 2018 dan Pemilu 2019. Konstruksi realitas ini, semakin di perkuat oleh hasil Pemetaan Potensi Kerawanan Pilkada tahun 2018 oleh beberapa yaitu: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, merilis hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018, dengan menemukan tiga provinsi memiliki nilai “Kerawana” tinggi, yaitu Papua, Kalimantan Barat dan Maluku. Sedangkan Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) 2018, berdasarkan pemetaan potensi konflik pada pilkada 2018 menempatkan provinsi Maluku merupakan satu dari lima daerah yang Rawan Konflik Pilkada 2018. Bahkan Satu Kota Di Maluku (Kota Tual) Yang Akan Menggelar Pilkada 2018 Merupakan Daerah dengan tngkat “Kerawanan tertinggi seindonesia”

Dalam konteks itu, Maka semua stekholder dalam proses Demokrasi Parpol, penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dan LSM,GJO di provinsi Maluku harus memassifkan proses pendidikan politik (voter education) bagi “Generasi Millenials” sebagai sebuah Subjek Transformasi gerakan Moral (Moral Force) menuju gerakan Sosial (Social Movement) baik dalam rangka meningkatkan partipasi dan penguatan keterlibatan “Generasi Millenials” dalam proses Demokrasi (pilkada) Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2018. Dan Pemilu 2019.

Keterlibatan dan Peran Genrasi Millenials/Pemilih Muda, pada momentum Demokrasi (Pilkada) provinsi Maluku 2018 dan Pemilu 2019, memberikan dampak yang sangat besar bagi terwujudnya Pilkada Gubernur provinsi Maluku 2018 dan Pemilu 2019, baik dari sisi Partisipasi maupun Keterlibatan dalam proses pengawalan serta timbulnya kesadaran politik “Generasi Millenials” merupakan “Social Capital” bagi tumbuh dan berkembang kematangan berdemokrasi itu sendiri khususnya di kalangan “Generasi Millenials”. Sebab proses Demokrasi kita masih menujukan realitas penggunaan hak politik “Generasi Millenials” nampaknya tidak diiringi dengan pendidikan politik (political education) yang memadai. Akibatnya bisa dirasakan ketiadaan “Kesadaran” Politik yang hadir disetiap kenampakan partisipasi “Generasi Millenials” yang mereka lakukan. Hal ini tidak lebih dari sekedar aksi “ritual” lima tahuanan yang lebih mensyaratkan untuk digugurkan, tanpa makna, semoga bukan sebagai aksi “apatisme akut” akibat “Kejenuhan Emosional dan Kesadaran Palsu”. Selama sudut pandang ini tidak mengalami perubahan, sudah bisa dipastikan hanya akan memicu lahirnya “eksploitasi politik” dikalangan “

Generasi Millennialls" ini. Selamanya mereka hanya akan menjadi objek penderita, dan objek kepentingan dari sekelompok golongan yang menginginkan dukungan suara semata. (***)