MALUKUnews: Kepala desa yang terlibat Pilkada (Politik Praktis) bisa dikenai sangsi pidana dan mendekam rumah pesakitan. Sehingga Kepala desa harus bersikap netral dan profesional.

Hal senada juga disampaikan oleh, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Dr H Sindawa Tarang mengimbau para kepala desa (kades) agar tetap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. “ Kades harus Netral, dalam artian tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepentingan siapa pun,”.

Para Kapala desa kerap kali dijadikan sebagai tim sukses yang bertugas mendulang suara di level desa atau kelurahan. Gerakan dari para Kades terbilang efektif karena mereka adalah pemegang kendali utama di level Rt/Rw setempat.

Bila berani menerabas masuk gelangang pilkada. Maka bersiaplah memcicipi jeruji besi. Seperti yang pernah di alami oleh Kepala Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Ikin Sodikin pada 2015 lalu. Ikin akhirnya diganjar dua bulan penjara dengan percobaan 4 bulan. Setelah terbukti melakukan tindakan menguntungkan salah seorang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Enam Kades di Karawan sedang berpose bersama Deddy Mizwar, Cagub Pilkada Jabar 2018. Nasib serupa juga sedang didera oleh enam kepala desa di Karawang. Mereka ditetapkan menjadi tersangka setelah kompak berpose (foto) mengangkat empat jari yang melambangkan nomor urut empat, nomor urut pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2018.

Bukan hanya itu, Panwaslu Bangkalan, Jawa Timur, memeriksa empat Kepala Desa (Kades) sebagai saksi atas laporan dugaan politik uang yang dilakukan calon Bupati Bangkalan Farid Alfausi, Senin 19 Februari 2018. Bila terbukti maka jeruji besi siap menanti.

Kades semakin superior tatkala dana desa dikucurkan. Sehingga keterlibatan Pamong Desa sebagai tim sukses kandidat dapat berakibat fatal. Yaitu adanya peluang pengunaan dana desa untuk untuk kepentingan kampanye dan dapat pula menimbulkan segregasi dan instabilitas di level desa.

Larangan dan sanksi kades berpolitik praktis, termasuk pilkada, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (wartapolitik.id)