Oleh: Drs. Ibrahim Suneth (Pemerhati Masalah Politik)

MALUKUnews,: Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Namun, perbedaan itu lahir akibat pelembagaan yang mengupayakan kontrol terhadap penyelenggara pemilu. Pelembagaan fungsi kontrol ini muncul akibat maraknya bentuk praktek pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu, yakni manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu. Atas persoalan itu, perundang-undangan pemilu melahirkan lembaga pengawas pemilu yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejak saat itu, fungsi kontrol diperankan oleh Bawaslu, yang oleh undang-undang diberikan tugas mengawasi segala hal terkait proses pemilu.

Fungsi kontrol juga tetap diperankan oleh warga negara melalui apa yang disebut pemantauan pemilu. Pertanyaannya, bagaimana relasi pengawas dan pemantau pemilu dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemilihan umum yang jujur dan adil? Berdasarkan hal itulah,maka tulisan ini menyorot pada pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pemilu. Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban Bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.Namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Mengingat hal itu, penting kiranya melihat upaya Bawaslu dalam mengawasi dan juga mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai fungsi yang terlembagakan, apakah Bawaslu sudah cukup maksimal mendorong partisipasi masyarakat? Ataukah justru mendominasi fungsi pengawasannya? Beban pengawasan dan upaya mendorong partisipasi masyarakat memang diletakkan pada Bawaslu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, Bawaslu telah diberikan mandat undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu juga telah dibekali struktur kelembagaan yang kuat, bahkan hingga tingkat paling bawah. Begitu juga dengan anggaran pengawasan, diberikan negara untuk mengontrol secara berkala.Artinya, beban kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu lebih besar diberikan kepada Bawaslu.

Bawaslu sebagai struktur yang terlembaga, “pengawasan” tidak hanya menjadi domain tugas dan kewenangan Bawaslu, tetapi di dalamnya melingkupi juga pemantauan oleh warga negara. Makna pengawasan dipilih sebagai satu identitas fungsi kontrol sebagai upaya mendorong penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Tantangan penyelenggaraan pemilu kedepan semakin kompleks, yakni kecenderungan hadirnya beragam pelanggaran. Pelanggaran pemilu tidak hanya mengganggu kerja penyelenggara, tetapi juga hak politik warga negara. Pelanggaran berupa manipulasi suara pemilih seakan-akan tidak bisa dihindarkan. Ini dibuktikan dari maraknya pelanggaran sistematis-terstruktur dan masif disetiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Bentuk pelanggaran tersebut secara nyata telah mengkhianati kedaulatan rakyat, mengkhianati suara pemilih dengan menjadikan suara pemilih menjadi tidak berarti. Bentuk-bentuk pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif, menjadi dasar empirik yang menjadikan penting pelibatan dan partisipasi masyarakat. Pelibatan dan partisipasi yang cukup tinggi diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya manipulasi suara rakyat. Partisipasi ini diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Pelanggaran pemilu khususnya yang bersifat sistematis-ter-struktur, dan masif tidak lagi bisa dilakukan secara leluasa, karena pemilih turut-serta mengawasi, memantau, dan memastikan pilihannya.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat berupa; melaksanakan sosialisasi pemilu, melaksanakan pendidikan pemilih, memilih calon atau pasangan calon partai politik dan membahas rencana visi, misi dan program partai dalam pemilu, memberikan suara sebagai pemilih, menulis atau menyiarkan berita tentang pemilu, mendukung peserta pemilu/calon tertentu, mengorganisasi warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu, menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu, melakukan survey dan menyebarluaskan hasil survey tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang peserta pemilu/calon, mmelaksanakan dan menyebarluaskan hasil perhitungan cepat pemilu (Perludem, 2015).

Bawaslu, pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019, mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hal ini sejalan dengan semangat dan paradigma baru pengawasan , yaitu Pencegahan Pelanggaran. Bawaslu berupaya menyosialisasikan berbagai regulasi terkait Pemilu kepada masyarakat dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu, dengan harapan bahwa pelanggaran pemilu semakin berkurang karena adanya kesadaran dari masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran. Itulah esensi dari paradigma pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu yang dipandang oleh beberapa pihak, sebagai lembaga ‘pencari kesalahan’ diubah cara pandangnya sebagai lembaga yang pro-aktif melakukan pencegahan dini pelanggaran melalui sosialisasi, pendidikan pemilih tanpa melupakan keseriusan dan kesungguhan dalam menangani pelanggaran yang terjadi untuk memberi efek jera bagi para pelanggar-pelanggar hukum/ketentuan yang berlaku.

Dengan perubahan regulasi terkait pemantauan pemilu, yang kewenangannya sekarang berada di Bawaslu, kiranya dapat saling munguatkan posisi bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Lembaga Pemantau yang kredibel dan akuntabel akan sangat membantu dan menunjang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam kaitan dengan pengawasan partisipatif, adanya Pemantau Pemilu dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam mengamati, mengawasi dan memantau berbagai persoalan yang rentan terjadi dalam Pemilu, baik itu pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran kode etik yang rentan dilakukan oleh penyelenggara.(***)