Oleh: Astuti Usman, MH ( Komisioner Bawaslu Maluku, Devisi SDM & Organisasi )

MALUKUnews, Ambon: Harapan dan Keinginan buat lepas dari praktek politik uang belumlah keinginan yang bulat. Buktinya, meski menabukan politik uang, tapi pada kenyataannya praktek ini masih kerap digunakan diam-diam sebagai senjata yang ampuh buat mengeruk suara di setiap proses pemilihan termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini menjadi Perhatian Serius Bawaslu Maluku dan seluruh masarakat Maluku Agar tetap mengawasi dan melaporkan segala bentuk pelanggaran ke Bawaslu provinsi. Bawaslu Kab/kota dan panwascam.

Hal inilah yang kemudian juga menjadi sorotan banyak pihak jelang Pilkada serentak tahun 2018. Upaya mengubah pola pikir pasangan calon, partai politik, serta masyarakat pemilih itu katanya ada. Namun kalau ingin lebih baik, pekerjaan rumah itu tentunya harus segera diatasi. Sebab bila tidak, tren khawatirnya tetap masif.

Perilaku politik uang ini memang dilakukan dengan tujuan agar memilih calon tertentu. Pengawas pemilu pun masih mengakui maraknya keberadaan politik uang. Pimpinan Bawaslu Maluku dimana sanksi yang tercantum dalam UU Pilkada tidak membuat tren politik uang menurun.

“Sebenarnya UU sudah mengatur tegas berkaitan dengan money politik. Pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan hukuman di Pemilu,”

Untuk diketahui, “Pasal 187 A (1) ‘Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (2) berbunyi: ‎"Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Sayangnya, pembuktian kasus politik uang ini jarang terungkap. Alasan Bawaslu Maluku, mereka kesulitan untuk mendapatkan saksi, terlebih karena penerima dan pelaku mendapatkan perlakukan sama dihadapan hukum. Artinya, sulit memenuhi syarat pemberian sanksi hukum untuk kasus ini.

Apalagi dalam Pilgub 2018 hanya hanya memiliki waktu lima hari untuk melakukan kajian dan pembuktian fakta-fakta money politik. Kondisi ini membuat pihaknya susah mengumpulkan saksi,walapun demikian Bawaslu Maluku Mempunyai semangat yang tinggi utuk menindak kasus money politk tersebut.

“Kalau di kepolisian itu ada 14 hari tambah 3 hari di penyidik. Itu waktunya panjang. Karena itu, kami di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) harus solid mengatasi masalah politik uang.

Meski begitu, Saya atas Pimpinan Bawaslu Maluku mengingatkan kembali kalau politik uang merupakan kejahatan luar biasa di pesta demokrasi Maluku 2018 ini. Sebab katanya politik uang itu masuk dalam kategori korupsi. Ironisnya, korupsi yang menyasar rakyat kecil ini masih menodai pesta demokrasi ini.

Dampak politik transaksional inilah yang pada akhirnya membuat kepala daerah banyak melakukan korupsi. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini terjadi kembali, kami berharap masyarakat harus memiliki tanggung jawab bersama. Termasuk dalam hal ikut mengawasi agar jalannya pemilihan tetap di jalur yang sehat dan bersih utuk menuju filosofi bangun Maluku dengan kerja bersih dan berwibawah.

“Dengan ini kita bisa men-zero kan persoalan politik uang ini. Minimal kita tekan angkanya. Tentunya ini peran masyarakat juga besar dengan partai politik (parpol) peserta pemilu bersama-sama mensosialiasikan kepada publik mengenai bahayanya proses money politik.

Maraknya politik transaksional di masyarakat ini bukan hanya menjadi masalah yang harus dipikirkan penyelenggara pemilu, namun di pikirkan bersama.

“Sehingga akses untuk politik uang jadi besar, dan sebetulnya itu kan juga dibungkus oleh etika politik yang baik. Sekarang ini politik uang tentu saja harus ada kesadaran dari stakeholder Pemilu, kami juga dari Pengawas pemilu, bahkan mengampanyekan untuk menolak money politik.

Parpol harusnya secara tegas menolak politik uang. Langkah awalnya dengan melarang para kadernya untuk tidak melakukan politik uang. Selain itu para kader juga dibimbing untuk tidak merusak demokrasi lewat politik transaksional.

Olehnya itu Bawaslu Maluku berharap dalam kanca Pilgub 2018 ini, tidak terjadi politik uang di Provinsi Maluku yang kita cintai ini. Negeri para raja-raja ini jangan sampai kita mencederai asas Pemilu yang di filosofikan sebagai Pemilu yang bersih. Mari bagandeng tangan tolak politik uang. Kampanye hitam. Kampanye yang bermuatan SARA dan fitnah yang memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa dan negeri ini. (***)