Oleh: Drs. Ibrahim Suneth ( Pemerhati Masalah Politik )

MALUKUnews: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang baru saja disahkan oleh Presiden yang dihasilkan dari pembahasan bersama DPR dan Pemerintah berisi 537 Pasal dan terbagi dalam 6 buku. Seiring dengan perkembangan pembahasan baik di tingkat Panja dan Timus/Timsin, jumlah pasalnya menjadi bertambah, yaitu 573 pasal.

Pemilu 2019 yang akan dicatat sebagai sejarah baru dalam perjalanan Demokrasi Indonesia karena penyatuan dan keserentakan. Sekligus juga Undang-Undang mengenai Pemilu yang kali pertama mengatur soal Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Penyelenggara Pemilu dalam satu Undang-Undang. Dari aspek konstitusi ini merupakan langkah baik dalam memantapkan regulasi Pemilu agar tidak tumpang tindih serta menciptakan konsistensi dan harmonisasi. Sebab secara filosofis modifikasi Undang-Undang Pemilu dilakukan untuk mewujudkan tata aturan dan sekaligus tata kelola (pemerintahan) yang terususun secara logis, serasi dan pasti.

Terdapat banyak hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ini yang dihasilkan dari beberapa isu krusial yang dibahas Pansus RUU Pemilu. Secara substansi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengalami perubahan yang cukup signifikan bila dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dalam waktu pembahasan lebih dari 8 bulan, Pansus dan Pemerintah menyepakati sejumlah hal yang membawa konsekwensi pada pengaturan teknis oleh KPU dan Bawaslu. Misalnya, Pansus sepakat memperkuat kelembagaan penyelenggaraan pemilu dengan formula menambah jumlah Anggota KPU dan Bawaslu di daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Sebelum muncul wacana untuk juga menambah jumlah Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat, namun hal itu tidak terwujud.

Nampaknya beban kerja karena keserentakan Penyelenggara Pemilu Legislatif dan Presiden juga Pilkada Serentak seluruh Indonesia di daerah menjadi alasan yang mendorong Penambahan jumlah penyelenggara Pemilu di tingkat daerah. Dalam Undang-Undang Pemilu yang baru, anggota KPU dan Bawaslu Provinsi berkisar 5-7 orang, sementara di Kabupaten/Kota 3-5 orang. Begitu pula kanggotaan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang. KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan.

Payung Hukum yang baru ini juga akan mengatur saksi peserta Pemilu dilatih oleh Bawaslu. Ini merupakan tugas baru yang dibebankan pada Bawaslu, sehingga Bawaslu bukan hanya fokus pada pengawasan tahapan dan penegakan hukum, tetapi diperluas untuk melayani kepentingan peserta pemilu dalam pengawasan proses Pemilu. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, desain pengawasan proses Pemilu khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara juga menjadi hak peserta Pemilu. Tetapi bukan keharusan dalam arti undang-undang membuka kehadiran saksi peserta Pemilu dalam memantau tahapan yang proses suara menjadi kursi sesuai kemampuan tiap peserta Pemilu.

Itulah Indonsia Baru, Indonesia yang sedang berbenah dalam berbagai dimensi kehidupan termasuk aspek demokrasi, setelah sekian lama terbelenggu dari Orde-Orde sebelumnya yang dinilai demokrasi belum berjalan maksimal. Pertanyaannya, apakah Pemilu Serentak dengan UU 7 nya dapat menjawab persoalan bangsa secara substansial dan menyeluruh. Kita tunggu saatnya terlaksana tahun depan dan akan tercatat dalam sejarah negeri ini. (***)