MALUKUnews, Jakarta: Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menyerukan agar Indonesia kembali ke UUD 1945 yang asli untuk disempurnakan. Menurut Djoko, konstitusi saat ini telah dimanfaatkan untuk keuntungan beberapa pihak saja.

Menurutnya, konstitusi membuat Indonesia tidak berdaya diserang bisnis dari asing. Hal itu terbukti dengan banyaknya merek asing yang membanjiri Indonesia.

“Itu yang salah amandemen UUD itu. Maka dari itu perlu kita sempurnakan. Makar itu ya merebut kekuasaan secara konstitusi itu. Kita harus melakukan rekonstruksi konstitusi yaitu dengan kembali ke UUD 45 karena ini biangnya,” kata Djoko saat mendeklarasikan Gerakan Kebangkitan Indonesia bersama sejumlah jenderal purnawirawan dan tokoh masyarakat lainnya, Minggu (7/1).

Gerakan Kebangsaan Nasional yang diusung oleh Rumah Kebangkitan Indonesia, memiliki visi untuk menjadikan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Djoko, konstitusi seharusnya membawa keadilan sosial dengan menyusun ekonomi dengan asas kerakyatan. "Bukan bebas pasar yang menyebabkan berkembangnya liberalisme dan kapitalisme untuk kemudian melebarkan kesenjangan sosial," kata Djoko.

Mantan Panglima TNI itu juga menegaskan bahwa Indonesia perlu memiliki pemimpin yang Pancasilais dalam menjaga persatuan dan mempertahankan NKRI sebagai negara yang maju.

"Sekarang ini terjadi persimpangan. Kita perlu memiliki pemimpin pemimpin yang Pancasilais, bukan yang naik karena duit. Sekarang tidak peduli dia sudah dididik sedemikian rupa tetapi kalau tidak punya uang ya tidak bisa memimpin. Itu yg kita alami sekarang,” kata Djoko.

Djoko juga mengungkap ancaman lain yang harus disikapi Indonesia dalam era global. Antara lain adalah Ancaman-Gangguan-Hambatan-Tangangan yang bersumber dari kekuatan modal dan teknologi.

Lebih lanjut, Djoko juga menyatakan bahwa Indonesia harus mampu mencermati perubahan geopolitik dan perkembangan strategis nasional, regional dan global. Hal-hal seperti bencana alam, konflik politik di laut China selatan dan Semenanjung Korea dan ancaman narkoba perlu diwaspadai.

“Kita semua harus membangun kesadaran dan pemahaman tentang kondisi bangsa dab kewaspadaan nasional. Di bidang ekonomi kita harus bisa menahan serangan ekonomi dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945. Dari sisi peradaban kita harus merevitalisasi peradaban dalam gerak maki bangsa ke depan,” kata dia.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan kebangkitan nasional dimulai dari Jakarta yang penuh dengan kesenjangan sosial. Apalagi Jakarta adalah tempat di mana banyak kesepakatan yang bersifat nasional dibuat.

“Mari kita wujudkan itu di Jakarta karena di sinilah kita masih melihat ketimpangan. Saya mengajak pada semuanya, kita boleh berpikir global dan nasional tetapi mari kita mulai di kota ini,” kata Anies yang menutup deklarasi dengan pemotongan tumpeng.

Gerakan Kebangkitan Nasional yang diusung Rumah Kebangkitan Nasional memiliki empat misi utama. Yakni mengedukasi dan mengajak kembali ke UUD 45 yang asli untuk disempurnakan, mengedukasi dan mengajak “Memilih Pemimpin Pancasilais”, mengedukasi dan mengajak persaudaraan Indonesia sesuai jati diri bangsa Indonesia, dan yang keempat mengedukasi serta mengajak memperkuat kemandirian bidang ekonomi dengan basis ekonomi kerakyatan.

Gerakan yang lahir dari grup WhatsApp ini dibangun dengan tujuan untuk mengingatkan situasi kritis yang dihadapi Indonesia di tengah percaturan global masa kini yang dikuasai asing. Menghadapi itu, Indonesia dinilai harus melakukan beberapa gerakan yang direkomendasikan oleh Rumah Kebangkitan Nasional.

Deklarasi tersebut juga dihadiri mantan aktivis Hariman Siregar, ekonom senior Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Lily Chodidjah Wahid, serta sejumlah jenderal purnawirawan seperti Mayjen TNI (Purn) Prijanto yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. (nat)

Sumber: cnnindonesia.com