Oleh: Mario. J. Kakisina ( Mahasiswa Fakultas Pertanian Unpatti/Sosek )

MALUKUnews: Mengapa maluku miskin dibanding provinsi lain ?. Maluku memang menghadapi konflik sosial berkepanjangan selama 1999 s.d 2004 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hingga diangka -1,6% tahun 2001.

Penyebab kemiskinan ada dua: patologis dan struktural. Pada penyebab pertama, kemiskinan itu seperti suatu penyakit dan penyakit tersebut ada pada penduduk miskin itu sendiri berupa ketidakmampuan dan lingkaran deprivasi budaya. Penyebab kedua adalah faktor-faktor di luar diri penduduk miskin, yakni kombinasi silang antara proses kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang berperan sebagai mesin produksi kemiskinan.

Jika ada kegagalan mengidentifikasi kemiskinan, maka itu sebenarnya adalah kegagalan politisi dan birokrat. Alasannya politisi dan pemerintah memiliki otoritas hukum, politik dan kekuasaan atas kekuatan ekonomi. Jika tidak, maka dilemanya adalah paradox kebijakan anti kemiskinan. Hal yang bahaya dalam kebijakan anti kemiskinan adalah jika dalam waktu bersamaan terjadi kolaborasi politisi, pemerintahan dan pengusaha dan menyatu menjadi dwiatatritunggal menciptakan birokrasi koruptif, privatisasi dliberalisasi yang berpihak pada usaha besar dan pasar tenaga kerja upah murah.

Pada dasarnya ada berbagai hubungan yang kompleks antar indikator kemiskinan. Pertama, kondisi pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan rendah yang berdampak pada jenis pekerjaan tidak menentu, buruh kasar dan atau rentan menjadi pengangguran Kedua, akses terbatas meraih kesempatan bekerja dan berusaha. pola pewarisan tanah yang cenderung menimbulkan fragmentasi pemilikan telah menciptakan skala ekonomi usahatani yang kurang layak, rumah tangga tunakisma (landless) dan buruh tani.

Ketiga, sebagian penduduk miskin hidup lebih sulit khususnya janda atau wanita kepala rumah tangga. Golongan penduduk demikian memiliki tantangan psikologis berat karena harus mencari nafkah keluarga sendirian. Keempat, rendahnya pendapatan rumah tangga oleh karena penggunaan teknologi konvensional, posisi tawar lemah dan nilai tukar petani yang semakin rendah, akan menurunkan daya beli dan sulitnya memiliki cadangan modal untuk pengembangan usaha. Pendapatan rendah tersebut selanjutnya berakibat gizi buruk dan kualitas sumberdaya manusia yang kurang produktif dan sensitif terhadap berbagai jenis penyakit.

Dengan demikian, penduduk miskin tidak memiliki akses dan kapasitas keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Mereka terjebak dalam deprivasi kemiskinan khususnya aksessibilitas, isolasi dan ketidakberdayaan. Maka intervensi kebijakan politik anti kemiskinan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mencari akar penyebab (bukan akibat) agar keluar dari kemiskinan.

Apa saja Kebijakan anti kemiskinan…???

Selama ini kebijakan kemiskinan didesain menurut ‘blue print’ pemerintah pusat. Salah satu bentuk alternatif intervensi kebijakan yang terlupankan adalah tidak melibatkan institusi atau kelembagaan lokal sejak awal proses mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan merencanakan kegiatan hingga pelaksanaan serta evaluasinya. Kelembagaan dimaksud bukan bangunan fisik semata, tetapi bangunan sosial yang mengandung sejumlah nilai-nilai, norma dan aturan yang diyakini masyarakat. membangunan dan intervensi kebijakan yang membebaskan dan memberdayakan akan lebih efisien dan efektif jika sejak awal berbasis pada kelembagaan lokal.

Pada aras kebijakan, ada paradox kebijakan anti kemiskinan di Indonesia, karena mengikuti pola pemikiran kaum neo-liberalis dan konservatif sekaligus. Dalam perspektif neo-liberalis, negara tidak mengintervensi pasar untuk melindungi produsen (petani) dan peduduk miskin. Prinsipnya, menanggulangi kemiskinan lebih baik diserahkan kepada penduduk miskin itu sendiri. Intervensi negara hanya akan memperburuk situasi yakni menciptakan ketergantungan dan mengabaikan kemandirian. Kebijakan ini tampak dari kebijakan pemerintah yang pernah mencabut subsidi pupuk untuk petani, mencabut subsidi minyak tanah dan membiarkan harga beras ditentukan oleh pasar sesuai hukum permintaan dan penawaran. Kenyataannya, mereka yang memiliki modal kuat, khususnya pedagang antar pulau di pualu kecil, senantiasa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga. Sebaliknya, kebijakan kaum konservatif berpendapat bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menanggulangi masalah mereka sendiri karena tidak akan berdaya (vulnerable) menghadapi kekuatan ekonomi pasar.

Apa saja Potensi sumberdaya alam dan kemiskinan…??

Kekayaan sumberdaya alam memang tidak memberikan jaminan rendahnya angka kemiskinan. Provinsi Maluku sejak 400 tahun silam sudah dikenal di Eropa sebagai daerah kaya sumberdaya alam khususnya rempah-rempah (pala dan cengkeh). Disamping kekayaan di darat, luas laut Maluku terhitung seluas 658294, 69 km2 memiliki kekayaan potensi ikan laut sekitar 1.640.030 ton per tahun yang tersebar di 3 lokasi yakni laut Banda, Arafura dan Seram. Namun tingkat pemanfaatan potensi ikan laut tersebut diperkirakan baru mencapai 40% (BKPMD Promal, 2007).

Kekayaan sumberdaya alam Maluku diikuti pula dengan angka pertumbuhan ekonomi yang relatif semakin membaik. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku membaik secara berarti, dari minus 1,58% (-1.58%) tahun 2001 menjadi 4% tahun 2004. Pada tahun 2005-2007 pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat terus menjadi 5,07% tahun 2005 dan sekitar 6,17% tahun 2007 (Bappeda Promal, 2008). Angka pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti nilai ekspor Maluku yang diperkirakan rata-rata US $82,847,900 atau sekitar Rp 828,5 miliar per tahun antara 2003 dan 2005 (BKPMD Promal, 2007). Sebagian besar produk ekspor adalah hasil laut, perkebunan dan kehutanan. Negara tujuan ekspor terpenting bagi Maluku adalah Singapura dan Thailand karena menyerap 70% nilai ekspor Maluku, disusul Jepang dan China masing-masing 18% dan 10%. Taiwan, Hongkong, Amerika dan negara lain hanya mengimpor kurang dari 1% nilai ekspor Maluku.

Namun kualitas pertumbuhan ekonomi Maluku perlu dipertanyakan mengingat kesenjangan dan kemiskinan yang cukup tinggi. Pendapatan per kapita, misalnya, sekitar Rp 3,26 juta/tahun pada hal nilai upah minimum sektor pertanian saja sekitar Rp 6 juta per tahun. Pemerataan yang terjadi ternyata karena otonomi daerah bukan disebabkan nilai investasi dan ekspor. Angka persentase penduduk miskin Maluku memang cenderung menurun perlahan tetapi masih cukup tinggi yakni 27,7% tahun 2010 dan turun drastis menjadi 23% tahun 2011.

Pasca kerusuhan sosial, jumlah penduduk miskin meningkat signifikan dari tahun 2005 ke 2006 sehubungan dengan kenaikan harga minyak dunia dan nasional. Tingkat kemiskinan kemudian menurun kembali menjadi 29.88% pada tahun 2008. Sebenarnya kemiskinan provinsi Maluku menggambarkan angka rata-rata yang belum tentu representasi dari daerah kabupaten/kota. Jika dianalisis per kabupaten/kota, hanya kota Ambon memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah (6%-7%), sedang di 10 kabupaten lain, seperti kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat daya dan Kepulauan Aru masih mempunyai angka kemiskinan antara 30% dan 40%. Ketika muncul angka kemiskinan 27,77% dengan ranking nomor tiga provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010, kemiskinan menjadi isu serius di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat Maluku. Pada hal angka kemiskinan di Maluku sebenarnya cenderung menurun, walau perlahan, jika dibanding dengan angka kemiskinan pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu ranking 3 atau 4 provinsi termiskin tidaklah mengherankan. Masalahnya tidak hanya masih tingginya angka kemiskinan tetapi juga kenapa laju percepatan pengurangannya berjalan lambat pada hal program pembiayaan pengentasan kemiskinan cukup besar dan massif.

Jika ditinjau lebih spesifik mengenai kemiskinan antar kabupaten, ternyata ada kesenjangan angka persentase kemiskinan antara kota Ambon dan kabupaten/kota lain. Pertama, kemiskinan.

Bagaimana Karakteristik kemiskinan di Maluku…??

Berdasarkan observasi dan kajian lapangan, ada beberapa faktor penyebab kemiskinan di provinsi kepulauan Maluku yang dikenal memiliki kekayaan sumberdaya alam yang cukup melimpah. Pertama, petani Maluku tergantung pada teknologi konvensional dan belum menguasai teknologi, modal dan ketrampilan baru yang adaptif dan inovatif untuk mengoptimalkan sumberdaya alam lokal. Kedua, sebagai akibat yang pertama maka, walaupun pertanian memberikan kontribusi terbesar (37%) terhadap PDRB Maluku, petani dan nelayan Maluku tidak berdaya (tidak memiliki posisi tawar yang kuat) menghadapi monopoli sub-sistem distribusi input produksi di hulu maupun sub-sistem pemasaran di hilir yang dikuasai sepenuhnya oleh elit kapitalis lokal dan nasional. Petani hanya menerima harga rendah yang ditentukan sepihak oleh pedagang antar pulau.

Ketiga, sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian dengan kecenderungan menurun yakni 77% tahun 2003 dan 74% tahun 2004, sementara jumlah penduduk miskin di luar pertanian cenderung meningkat dari 23% ke 26% pada waktu yang sama. Namun demikian sektor pertanian masih menjadi tumpuan harapan 60% rakyat Maluku dan 42% angkatan kerja Indonesia sementara sektor industri dan jasa belum siap menampung luapan atau limpahan tenaga kerja dari pertanian dan pedesaan. Intinya, investasi industri berbasis pertanian (agroindustri) diikuti perbaikan lapangan kerja dan upah (Tambunan, 2010) di pedesaan merupakan kunci mengurangi kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.

Keempat, berdasarkan status dan tempat bekerja penduduk miskin di provinsi Maluku, ternyata 83% bekerja di sektor informal, 13% di sektor formal dan 4% tidak bekerja. Tumbuhnya sektor informal di pusat kota yang cenderung meningkat, khususnya kota Ambon, merupakan cermin rendahnya investasi padat tenaga kerja dan terbatasnya daya tampung pekerjaan di sektor formal. Sektor informal yang banyak digeluti masyarakat adalah pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung makan, dan jasa transportasi. Kelima, oleh karena biaya hidup yang tinggi di perkotaan, ada dugaan pendapatan di sektor informal tidak jauh berbeda dari pendapatan pertanian di pedesaan sehingga berakibat pada terciptanya kantong kemiskinan perkotaan.

Tuna wisma, pekerja anak, pengemis, sektor informal seperti pedagang kaki lima dan tukang ojek. Slum area dan polusi serta penduduk yang semakin padat di kota Ambon merupakan bukti adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Keenam, kemiskinan di pulau-pulau kecil Maluku juga berkaitan dengan rentang kendali alam laut-pulau yang cukup luas, isolasi karena keterbatasan akssessibilitas serta rentan bencana alam dan konflik sosial. Pulau kecil juga memiliki budaya berorientasi pulau yang sering disebut memiliki budaya kebersamaan yang tinggi tetapi juga menyimpan potensi konflik laten karena kecemburuan sosial dan ketidakadilan. Budaya agraris-gotong royong dan rasa berbagi (reciprocity) masih dominan ditemukan di pedesaan Maluku tetapi juga lemah dalam budaya industri yang berorientasi etos kerja keras serta menghargai kemauan, keberhasilan dan prestasi individu (needs of achievement). Dalam hal ini ada social capital yang memiliki sisi positif sekaligus negatif yakni menyukai kebersamaan dan berbagi tetapi tidak menyukai adanya persaingan dan penghargaan prestasi individu.

Ketujuh, ciri kemiskinan di Maluku juga ditandai oleh banyaknya pembangunan berorientasi proyek dan ego sektoral pada tiap Dinas/SKPD yang sangat kuat, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam hal ini ada istilah ‘memproyekkan orang miskin yang masih aktif secara ekonomi (economical active poor)’. Pembangunan sarana dan prasarana fisik memang syarat keharusan dalam pembangunan ekonomi daerah sekaligus insentif menarik modal dari investor, tetapi berbagai proyek fisik rentan salah sasaran dan lebih dinikmati oleh pelaksana proyek daripada penduduk miskin.

Kedelapan, belum ada keterkaitan pembangunan industri berbasis pertanian yang organisasinya terkait dengan bahan baku dan tenaga kerja dari pedesaan. Disamping itu, ada program panataan sektor informal di perkotaan dengan menghentikan pedagang kaki lima yang sebenarnya menciptakan lapangan kerja sendiri dan telah menyumbang kepada penciptaan kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk miskin.

Apa saja Kesenjangan budaya kota dan desa..???

Pemikiran dominasi kota atas desa sebenarnya bukan hal baru. Dalam hal ini budaya memiliki tiga unsur penting dan saling terkait: pola pikir, pola sikap dan pola sarana atau teknologi (Redfield, dalam Sajogyo, 2001). Dalam konteks dan pemahaman demikian, maka budaya desa adalah subordinasi budaya kota. Artinya budaya kota dipersepsi masyarakat lebih tinggi dari budaya desa. Kota adalah model idaman bagi orang desa. Maka seseorang dianggap rendah derajat dan harga dirinya jika disebut ‘kampungan’ walaupun banyak budaya di desa yang relevan dengan pembangunan.

Lebih jauh, budaya kota yang didominasi budaya materil makin merasuk ke desa melalui monetisasi dan komersialisasi serta efisiensi. Maka nilai kapital berubah menjadi capitalism, manusia dinilai dari materi yang dimiliki. Nilai-nilai budaya immateril di desa seperti kejujuran, solidaritas, kebersamaan, masohi, pela-gandong, saling percaya (trust), sasi, kewang, termasuk kebanggaan pangan lokal dan kearifan pertanian lokal sedang menghadapi ancaman dari dunia budaya kota atas nama efisiensi, komersialisasi dan daya saing. Pada era globalisasi maka efisiensi menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan untuk mempertahankan atau meninggalkan nilai-nilai budaya lama.

Hal yang pasti adalah bahwa status miskin menjadikan orang tidak memiliki posisi tawar, tak berdaya, apatis dan kehilangan martabat dan kemandirian. Desa juga sering dianggap tempat penduduk miskin sekaligus menjadi simbol stabilitas tanpa gejolak politik karena orang desa tidak dididik memiliki kapasitas mengorganisasikan diri dan menyusun argumen berdebat apalagi melawan penguasa seperti yang pernah diusulkan Karl Marx yakni mendorong kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Selanjutnya, posisi tawar masyarakat desa yang lemah itu mengakibatkan mereka tidak memiliki kuasa atas sumberdaya, tidak peduli soal kelestarian dan keberlanjutan. Akibatnya sumberdaya di desa dieksploitasi dan dikuras oleh pemilik modal dan teknologi yang mendapat legitimasi politik dan ekonomi dari para politisi dan pengambil kebijakan.

Kita bisa melihat betapa melimpahnya sumberdaya alam Maluku tetapi sistem distribusi hasil pertanian (pala, cengkeh dan kopra, hasil hutan berupa kayu dan non kayu) dan hasil perikanan (tripang, ikan tuna, udang, dan sebagainya) tidak dikuasai petani dan nelayan. Keuntungan eksploitasi sumberdaya alam itu lebih dikuasai oleh pemilik modal elit minoritas yang memiliki jaringan gurita bisnis di berbagai sektor. Petani dan nelayan hanya produsen penerima harga yang sepenuhnya dikontrol oleh para pemilik modal dan tengkulak lokal.

Di Maluku, kehadiran industri perkebunan dan perikanan swasta besar juga tidak terkait dengan usaha perkebunan atau perikanan rakyat. Perusahaan besar baik perkebunan swasta maupun perikanan laut dikelola dengan teknologi tinggi dan orientasi ekspor sedangkan usaha rakyat dikelola dengan teknologi konvensional dan berorientasi pasar lokal yang dimonopoli oleh pedagang antar pulau atau agen metro-kapitalis. Dalam transaksi perdagangan petani menerima harga rendah karen posisi tawar yang lemah. Pemikiran ini menambah pemahaman mengenai interaksi desa-kota yang makin lama saling melemahkan, bukan saling menguatkan. Jika demikian, kemiskinan di Maluku akan sulit dikurangi tanpa rencana strategis dan kerjasama antara politisi maupun pemerintah kota dan desa.

Bagaimana Peran pemerintah dan politisi…??? Interaksi desa-kota yang saling melemahkan akan berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan di Maluku. Dampak yang dimaksud adalah rendahnya penciptaan peluang bekerja dan berusaha di desa sehingga mendorong urbanisasi yang selanjutnya menciptakan kantong kemiskinan baru di kota. Jika hal ini berlangsung terus tanpa upaya menghentikannya, maka disatu sisi pemerintah mempunyai program mengurangi kemiskinan tetapi disisi lain mesin produksi kemiskinan terus berlangsung. Pada umumnya para pengambil kebijakan memberikan illustrasi bahwa memberikan ikan kepada rumah tangga miskin adalah tidak baik karena menciptakan ketergantungan. Oleh karena itu lebih baik memberikan pancing dan ilmu memancing agar mereka dapat mandiri menghasilkan ikan. Namun demikian, sering terlupakan bahwa memberikan pancing dan ilmu memancing pun tidak ada gunanya jika tidak ada lagi ikan di sungai, apalagi sungainya sudah kering. Maka pendekatan program kemiskinan perlu komprehensif. Sebenarnya para politisi mempunyai peran penting dalam 3 hal: legislasi, anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, menurut Miriam Budiardjo, partai politik berperan penting melakukan pencerahan masyarakat melalui komunikasi politik, sosialisasi politik, termasuk menyelesaikan (potensi) konflik sosial. Partai politik dituntut mampu menggabungkan semua kepentingan beragam stakeholder yang berbeda secara harmonis. Kecuali itu, partai politik dituntut mampu menyusun konsep dan solusi atas potensi dan masalah konflik sosial. Dengan demikian, partai politik hadir sebagai mitra pemerintah dan para profesional.

Kenyataannya, partai politik lebih banyak melakukan sosialisasi, komunikasi dan solusi konflik yang berkaitan dengan kepentingan kelompok dan partai. Produktifitas DPR RI, misalnya, masih rendah dimana hanya 14 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dihasilkan dari 70 RUU yang ditargetkan tahun 2010, pada hal anggaran legislasi naik 76 kali lipat selama 2005-2010 (Reza Syawawi, Kompas, 13/1/2011). Lebih jauh, dalam hal anggaran, pemerintah dan DPR mengeluarkan anggaran 19,5 triliun tahun 2010 untuk biaya studi banding, perjalanan, pakaian dan sebagainya, jauh lebih rendah dari biaya pelayanan publik seperti jaminan kesehatan masyarakat miskin senilai Rp4,5 triliun. Ada dugaan politisi telah dikendalikan atau satu hati dengan pengusaha, patronasi bisnis, dan kadang di back-up preman untuk memburu rente (Gordon, T., 1967; Anne Krueger, 1973, dalam Reza S, Hendardi, Kompas, 13/1/2011). Jika demikian maka status wakil rakyat hanya simbol karena lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi, kelompok dan partai. Kasus masa pemilihan calon legislatif (Caleg), 9 April 2009 yang lalu di Maluku, misalnya, membuktikan bahwa seorang politisi tidak bisa dicetak dalam semalam melalui foto dan iklan. Politisi perlu menjual track record, visi, dukungan finansial dan akuntabilitas kinerja. Kenyataannya ada fenomena memperebutkan sekitar 35 kursi Caleg di kota Ambon oleh 835 orang yang menunjukkan menjadi Caleg memang mencari pekerjaan/kekayaan, bukan pengabdian. Memang partisipasi masyarakat dalam mengikuti kampanye sering terjadi bukan karena motif cinta pemimpin, tetapi bisa saja karena kaos partai, karpet, bantuan fasilitas, iming-iming hadiah, upah sehari, hubungan kekerabatan, transportasi gratis, daya tarik hiburan artis kota atau/dan nasi bungkus serta menjadi obyek ajang perang iklan, bukan adu program bermutu. Oleh karena itu jumlah massa yang ikut dalam kampanye tidak bisa dijadikan indikator banyaknya pendukung partai dan Caleg. Motivasi para Caleg kemudian terlihat ketika mereka kalah dalam pemilihan dan meminta kembali bantuan yang pernah mereka berikan kepada masyarakat. (***)