Oleh: Johan Suneth (Wakil Ketua Forum Pemuda Tala-Batai)

MALUKUnews: Lembaga penyambung suara rakyat DPRD dalam merumuskan tataaturan yang kemudian disebut Perda, harusnya mempertimbangkan asal usul, hak ulayat, batas wilayah dan lain-lain. Hal ini agar bisa menjadi pijakan berharga bagi semua pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, dan bisa diketahui oleh semua masyarakat dan harus secepatnya di finalkan.

Sejenak kita tengok ke belakang, maka yang terjadi dari proses perencanaan pemekaran desa sering dilakukan, hanya dengan bentuk rekayasa dan mendramatisir segala situasi dan kondisi. Seharusnya pemekaran atau bahkan perluasan daerah dalam hal ini Dusun / Desa itu adalah sesuatu yang bersifat alami tanpa ada paksaan dari pihak manapun, melainkan semua itu hadir sesuai dengan tuntunan kondisi atau realitas yang terjadi.

Bukan kemudian dipaksakan dengan berbagai macam isu murahan, seperti yang berkembang sekarang ini. Karna rasionalnya, apabila semuanya dilakukan dengan unsur paksaan, dengan situasi dan kondisi yang didramatisir, maka tak bisa dihindari akhir dari pada proses itu, adalah menjadikan daerah (Dusun/Desa) tersebut menjadi tidak berkembang. Hal ini kemudian, sangat perlu ditanggapi secara serius agar kiranya emosi untuk memperluas suatu daerah dalam artian keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah, tidak hanya sekedar memperjuangkan kepentingan yang bersifat “sesaat” dan bahkan menyuarakan keinginan sekelompok atau kepentingan-kepentingan politik semata. Pada akhirnya muaranya hanya sekedar untuk membagi-bagi kekuasaan yang nantinya berujung pada kesenangan kaum-kaum dan kelompok-kelompok tertentu saja.

Inilah yang kamudian harus difikir matang2 oleh sebagian kawan-kawan, sekelompok orang, para politisi, pemegang kendali pada wilah yang terkecil di dalam masyarakat. Pasalnya, pemekaran dusun menjadi desa yang merupakan perwujudan dari pada serapan suara hati masyarakat terkait dengan masalah kesenjangan baik dalam hal pembangunan maupun pelayanan, ini idealnya bukan hanya untuk menjadi keuntungan, ataupun modal bagi para orang-orang, kelompok-kelompok, maupun para politisi-politisi tertentu saja, yang kemudian pada akhirnya hal yang lebih mendasar dan atau substansi dari pemekaraan itu tak di rasakan oleh keseluruhan masyarakat.

Terlepas dari semua itu, hal yang paling penting terkait dengan pemekaran Dusun itu adalah kesediaan dari pemilik wilayah dalam hal ini pemerintah negeri setempat. Meskipun secara jelas telah tercaver pada lembaran negara, dalam hal ini Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014, sebagimana diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2015, khususnya yang mengatur tentang mekanisme pembentukan sebuah desa (UU Desa/ pasal 8 huruf b. (3) harus memenuhi syarat terpenuhinya jumlah penduduk.

Namun dewasanya, semua penjabaran dari UU dan PP itu bukan menjadi pendasaran mutlak yang secara langsung harus dijalankan, tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi dari setiap masing-masing daerah yang ada di Negara ini. Dengan demikian untuk mengimplementasikan UU dan PP tersebut, maka sangat rasional kiranya dibentuk dalam sebuah “Regulasi” Dengan merujuk kepada lembaran Negara yaitu UU dan PP yang memuat berbagai macam redaksi bahasa dan membentuk paragraf hingga kepada bab dan pasal serta poin-poin yang mengatur dan bahkan yang sifatnya mengikat sesuai dengan kondisi dari daerah tersebut. Baik dari aspek adat, budaya, letak geografis, sosial, politik, ekonimi, pendidikan dan lainnya. Bukan cuman sekedar teriakan-teriakan kosong dengan paksaan dari kelompok-kelompok tertentu yang harus menjadi dasar untuk pemekaran. Bukan juga kemudian kita saling menyalahkan untuk adanya perluasan wilayah dalam konteks Dusun dan Desa dikabupaten dengan julukan Saka Mese Nusa ini.

Sangat disayangkan jika tujuan teriakan kawan-kawan yang hanya stuck pada konsep aturan UU, PP, dan juga masalah pembangunan yang tidak sinergi / tidak merata / tidak adil dan lain-lain sebagainya.

Kalau memang demikian, pertanyaannya kemudian adalah, apakah dengan perluasan, dalam hal pemekaran lalu kalian akan sejahtera ?. Jangan syahwat dengan santunan pemerintah lalu berteriak untuk hal-hal yang diluar logika. Setiap Daerah punya aturan main masing-masing yang merupakan regulasi dari UU dan PP.

Perubahan Sistem/aturan itulah jalan yang sangat cepat dan tepat untuk menjemput adilnya pembangunan yang berujung pada kesejahteran sebagaimana yang kalian inginkan dan kalian teriakan. memperkuat komunikasi antara dusun dengan desa, harusnya dusun punya misi dan harapan untuk pembangunan demi kemajuan masyarakatnya.

Manfaatkan potensi yang ada pada Dusun, yang kemudian harus di persentaesakan kepada pihak Desa dengan dalil manfaatnya sangat menunjang bagi pendapatan dusun,baik secara perorangan maupun kelompok. System ini yang kemudian harus dibangun dan bina dengan baik.

Bukan kemudian harus menuntut mekar yang tujuannya hanya untuk mendapatkan santunan dari pemerintah, yang mungkin saja, tak jelas gimana realisasinya untuk menopang ekonomi kreatif masyarakat. Tanpa bisa mampu untuk mengelola potensi sumber daya alam, maupun sumber daya manusia yang ada pada wilayah setempat demi kemajuan dan kesejahteraan wilayah tersebut. (***)