Oleh: Komarudin Watubun ( Anggota DPR RI )

MALUKUnews: Sejak akhir abad 20 hingga awal abad 21, revolusi teknologi informasi (IT) menciptakan peluang-peluang baru bagi berbagai sektor usaha kreasi (industri kreatif), produk budaya (cultural goods), dan inovasi Rakyat di seluruh dunia, termasuk Negara RI.

Paolo Sigismondi (2011:2) melabel sektor industri berbasis IT ini : “Soft Economy”. Karena modal utamanya bukan lagi lahan (land), modal fisik dan keuangan (capital) dan tenaga kerja (SDM), tetapi imajinasi, inovasi, keahlian, pengetahuan, kreasi, dan tradisi SDM yang bernilai ekonomis di berbagai Negara.

Presiden RI Joko Widodo menyebut arus baru ekonomi dunia berbasis IT itu : “digital evonomy”. “Ke depan digital economy memberikan kesempatan kepada anak muda. Lima tahun ke depan, ada peluang 130 miliar dollar AS di negara kita!” papar Presiden Joko Widodo kepada sekitar 1.000 generasi muda millenial pada acara ‘Enterpreneurs Wanted’ Senin pagi Senin 18 Desember 2017 di Gedung Sabuga, Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung, Jawa Barat (Setkab RI, 18/12/2017).

IT menciptakan peluang dan tantangan abad 21 bagi setiap Pemerintah dan Rakyat berbagai negara. Misalnya, lahir peluang demokratisasi kultur, bisnis, kesetaraan, dan e-commerce (niaga-elektronik). Di sisi lain, lahir pula perbuatan hukum baru karena karakter dasar e-commerce ialah “global, boderless, virtual, and anonymous” yang tentu saja mempengaruhi hukum pajak, hukum kontrak, hukum hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Selama ini, negara berdaulat seperti Negara RI, selalu memiliki batas wilayah kedaulatan dengan yurisdiksi hukumnya sebagai wujud kehadiran fisik suatu Negara-Bangsa. Revolusi teknologi IT juga melahirkan kultur baru seperti niaga-elektronik melalui proses pembelian, tukar-menukar produk dan jasa, atau informasi melalui jaringan komputer dan internet. Berikutnya, lahir dan berkembang pula tender elektronik (e- procurement), belanja via elektronik (e-shops) dan lelang via elektronik (e-auctions) (Louis Gerstner, 2002:172; Beynon-Davies P., 2004).

Tercipta pula pola hubungan baru konsumen dan produsen, antara masyarakat, dan sektor bisnis seperti bisnis dengan bisnis melalui elektronik (B2), bisnis dengan konsumen (B2C), bisnis dengan karyawan (B2E), relasi bisnis dengan badan usaha negara (B2G), pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan Rakyat (G2C), konsumen dengan konsumen (C2C), dan konsumen dengan sektor bisnis (C2B) (Paul Timmers, 2000:31). Tahun 2025 diperkirakan bahwa Negara RI menjadi negara digital-economy terbesar di zona Asia Tenggara. Namun, tren itu masih terkendala oleh hambatan fisik dan non- fisik, seperti terbatasnya akses Internet; isu coverage, speed (kecepatan), privasi, keamanan, pendidikan, dan kesenjangan berbagai zona dan kelompok masyarakat merupakan tantangan dan isu yang perlu ditangani terlebih dahulu oleh para pelaku digital economy. Tanggal 21 Juli 2017, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019. Peraturan ini diundangkan tanggal 3 Agustus 2017 di Jakarta dan menjadi dasar hukum bagi program pendanaan, pajak, logistik, infrastruktur, keamanan siber, dan pendidikan dan sumber daya manusia.

Penjabaran dan pemanfaatan peraturan tersebut di atas harus dimulai dari pembentukan karakter SDM berdasarkan Pancasila untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Ini hal sangat pokok dan mendasar dalam kehidupan ber-Bangsa dan ber-Negara RI sejak awal abad 21. Program-program teknologi komunikasi dan informasi (ITC) harus dapat melipat-gandakan kapital dan perlindungan hak-hak dasar Rakyat berbasis pengetahuan, keahlian, inovasi, hak cipta, nilai budaya, tradisi, dan lain-lain. Pertama-tama ICT Negara RI harus mencerdaskan kehidupan Bangsa. Jika gagal, maka Rakyat sulit sejahtera. (***)