Oleh: Fahri Bachmid,SH, MH ( Kuasa Hukum M.Saleh Thio )

MALUKUnews: Dengan secara cermat serta hati-hati, kami mencoba untuk mengikuti perkembangan pemberitaan melalui media massa yang ahir-akhir ini telah menjurus pada pembentukan opini serta berorientasi pada pembunuhan karakter (character assatianation), berkaitan dengan kasus hukum SPPD Fiktif Tahun 2011 di Kabupaten Buru Selatan.

Untuk untuk menghindari kesesatan serta penyajian informasi yang distorsif, perlu kami tanggapi serta luruskan beberapa hal sebagai berikut : (1). Bahwa sejak awal perkara ini mulai ditangani oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku sekitar tahun 2015, kami selaku Kuasa Hukum tentu sangat mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut secara detail dan menyeluruh. Bahkan kami yang mendampingi proses pemeriksaan Mantan Caretaker Bupati Bursel Bpk M.Saleh Thio pada saat diperiksa di Rekrimsus Polda Maluku pada aaat itu. Beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, sehingga segala dinamika hukum maupun fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap, tentu kami rekam secara baik dan prudent, dan kami pun telah melakukan telaah yang mendalam berdasarkan fakta-fakta hukum sepanjang berkaitan dengan proses penanganan perkara tersebut pada saat itu.

(2). Bahwa, atas dasar pemeriksaan serta pendalaman atas peran dan keterlibatan pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab secara hukum, pada saat itu telah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan segenap kecermatan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada saat itu. Tentu dengan menggunakan kriteria yuridis dan alat bukti sesuai dgn hukum acara yang berlaku, yaitu UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Hal itu dapat dilihat dengan sering dilakukanya proses eksposes/gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda pada saat itu. Tujuannya adalah agar semua alat bukti, dan tersangka serta peran pihak lain dapat ditetapkan secara bertanggung jawab serta “Form”secara yuridis, dan tidak asal asalan, dan pada saat penanganan perkara ini pada saat itu,hemat kami penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah bekerja secara profesional dan kredibel.

(3). Bahwa pelu kami luruskan bhwa Caretaker Bupati Bursel M.Saleh Thio pada tahun 2011, bukan berkedudukan sebagai KPA sebagaimana diberitakan, krna yang bertindak sebagai KPA adalah Sekda Buba Masbait, sehingga dri sisi tugas dan tanggung jawab hukum sesuai Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara teknis adalah Sekda,dan bukan Caretaker Bupati. Secara hukum Caretaker tidak mengurus hal-hal teknis keuangan, apalagi mengurus SPPD, itu adalah urusan KPA. Caretaker urusan ya adalah kebijakan umum pemerintahan. Sedangkan Sekda adalah organ pemerintahan yang memberikan dukungan teknis serta administratif kepada Caretaker Bupati.

(4). Bahwa secara teknis hukum, bahwa keseluruhan rangkaian proses hukum perkara SPPD Fiktif ini telah di uji secara berjenjang sesuai prinsip “Integrated Criminal Justice System”, artinya semua proses ini telah diuji secara ketat, mulai dari proses penyelidikan, kemudian dinaikan menjadi penyidikan pada Ditreskrimsus Polda Maluku. Kemudian secara horizontal melalui proses dan tahapan pengawasan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku sepanjang proses penyidikan tersebut. Bahkan JPU Kejati Maluku telah secara berulang-ulang telah melakukan telaah secara mendalam atas berkas perkara yang dilimpahkan dari Penyidik ke Kejati dan telah di ikuti dengan pemberian petunjuk teknis hukum atas berkas tersebut dri jaksa kepada penyidik. Dan hal itu berlangsung cukup lama. Sampai pada ahirnya berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap, kemudian dilakukan proses tahap dua, setelah itu ditelaah lebih mendalam lagi sebelum berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke Pengadilan TIPIKOR Ambon untuk diperiksa dan diadili,artinya semua proses itu dilakukan secara benar dan falid,serta secara hukum harus memenuhi unsur2 serta standar yuridis yang tidak mudah,dan secara faktual untuk perkara SPPD Fiktif telah melalui tahapa-tahap yang cukup panjang serta kredibel.

(5). Bahwa setelah perkara itu sampai kepengadilan TIPIKOR Ambon, maka telah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan peradilan dengan diuji secara mendalam, sehingga perkara ini telah terkonfirmasi secara hukum, dan telah ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht). Sebab KPA yang juga adalah Sekda Bursel telah di vonis bersalah dengan ancaman pidana 5 tahun, dan dalam pertimbangan hukum hakim TIPIKOR Ambon yang mengadili perkara tersebut, tdk sama sekali menyebut keterlibatan M.Saleh Thio dalm perkara itu, dan tdk terdapat petunjuk apapun sepanjang mengenai keterlibatan M.Saleh Thio. Dengan demikian, maka berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut,maka kami nyatakan bahwa klien kami sdr.M.Saleh Thio bersih dari segala persangkaan hukum untuk perkara SPPD Fiktif,beliau “clear and cliin”untuk perkara tersebut. (***)