Oleh: Nardi Maruapey (Mahasiswa Unidar Ambon/ HMI Cabang Ambon )

MALUKUnews: Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk juga Maluku yang merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi di wilayah NKRI. Maluku dikenal sebagai daerah yang mempunyai kekayaan rempah-rempah dan hasil bumi yang sangat besar potensinya. Maluku terletak di bagian timur Indonesia yang berbatasan dengan, sebelah utara berbatasan dengan laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan lautan Indonesia dan laut Arafuru, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Irian, sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi.

Maluku mempunyai Blok Masela yang merupakan salah satu dari sekian banyak SDA-nya. Kekayaan SDA yang dimiliki Maluku membuat Maluku menjadi perhatian bukan hanya bagi Indonesia saja tapi bahkan dunia. Blok Masela terdapat di Maluku Tenggara, Maluku. Kekayaan yang ada pada blok masela adalah terkandungnya migas (minyak dan gas) yang melimpah ruah dan yang terdiri dari 25 blok migas, 15 diantaranya sudah dikelola oleh investor asing dan sisanya 10, masih menunggu investor untuk digarap.

Sehingga disatu sisi, dengan kekayaan yang ada pada blok masela ini juga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kualitas baik bagi Maluku agar asing kemudian tidak mendominasi proses pengelolaannya.

Terkait dengan blok masela, setelah melalui perdebatan panjang, banyak pertimbangan, banyak sekali masukan-masukan, dan silang pendapat perihal keberadaan lokasi eksplorasi blok Masela antara di darat atau laut, maka Jokowi sebagai Presiden memutuskan bahwa pengelolaan blok masela harus dibangun di darat (onshore), melihat besarnya dampak pelaksanaan proyek tersebut dan biaya yang dikeluarkan jikalau dibangun dilaut (offshore).

Menjawab Harapan

Ditengah kondisi Maluku saat ini dengan berbagai masalah sosial, politik dan ekonomi yang sedang berada pada kondisi yang tidak baik, misalkan permasalahan kemiskinan menurut data dari BPS Maluku tercatat, Provinsi yang berpenduduk 1.6 juta ini, 18,84 persen atau 307 ribu jiwa adalah tergolong dalam kategori penduduk miskin dan menempati urutan keempat setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dengan keberadaan blok masela mestinya menjadi sesuatu yang strategis untuk dijadikan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang dimaksud. Dengan melihat potensi migas di 25 Blok itu.

Blok Masela merupakan ladang gas abadi yang dimiliki oleh Indonesia. Cadangan gasnya yang bisa bertahan selama 70 tahun ke depan seperti apa yang pernah disampaikan oleh Rizal Ramli yang saat itu masih menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebelum kemudian di resufle oleh Jokowi pada kabinet ayo kerjanya.

Blok masela adalah sebuah wacana yang sampai hari ini menjadi tidak asing lagi bagi telinga dan nalar pikir kita orang Maluku. Potensi blok masela harus lebih intens diperbincangkan oleh anak bangsa secara umum dan Maluku secara khusus untuk menjadi topic menarik untuk dibahas dan dikaji lebih jauh. Gas buminya yang sangat mungkin untuk dikembangkan menjadi sumber daya terbarukan serta merupakan aset yang harus dijaga.

Tidak hanya dijaga, diharapkan kedepannya blok Masela bisa menjadi rencana jangka panjang bagi pemerintah untuk dioptimalkan. Mengingat potensi yang ada di Maluku masih begitu baru untuk bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Namun, kalau kita lihat secara seksama, dalam kurun waktu belakangan ini, wacana tentang blok masala sudah jarang sekali diwacanakan di ruang publik. Ini tidak boleh terjadi. Hal ini mungkin akibat momentum pemilu serentak pada 2019 ini atau apa? Padahal ini adalah momentum yang paling tepat untuk dihubungkan dengan blok masala dan wacana pemilu yang dimaksud.

Blok masela harus menjadi harapan besar untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana pesan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi, ”Bumi, air, tanah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Modal Bergening

Tentu jika dilihat dari kekayaan yang terkandung pada blok masela akan kemudian bisa menjadi modal bagaimana Maluku bisa punya posisi bergening yang cukup kuat untuk memiliki tempat dijabatan pemerintahan di pusat yakni menteri yang diisi oleh putra daerah asal Maluku. Melihat dari fakta yang selama ini terjadi bahwa dari masa pemerintahan yang satu ke masa pemerintahan yang lain sejak Negara ini melakukan pemilihan kepala Negara (Presiden) melalui sistem pemilihan umum (pemilu) belum pernah orang Maluku menjadi menteri pada kabinet kerja suatu pemerintahan. Apakah ini yang dinamakan dengan Negara Demokrasi? Apakah Maluku mempunyai reprensentasi paling sedikit disetiap proses pemilu Presiden? Padahal Maluku juga bagian terpenting dari Indonesia secara utuh.

Maluku juga melaksanakan perintah konstitusi pada setiap momentum pemilu Presiden yang dimaksud yakni rakyatnya selalu menggunakan hak suara untuk memilih. Karena secara sederhana, untuk membangun Negara-bangsa (nasion state), secara baik membutuhkan keterlibatan seluruh perwakilan anak bangsa di pemerintahan, itu baru dinamakan cara berdemokrasi yang sebenarnya. Demokrasi sangat menjamin yang namanya keadilan, keadilan terhadap individu maupun kelompok.

Kalau kita melihat ulang secara historis, memang secara fakta orang Maluku pernah menjadi menteri yakni Johannes Leimena dan Prof. Dr. Gerrit Agustinus Siwabessy. Jika ditelusuri biografinya, Johannes Leimena adalah orang Maluku pertama yang sudah pernah menjadi menteri saat Indonesia dipimpin oleh Soekarno atau Presiden pertama RI selama 21 tahun berturut-turut dalam 18 kabinet yang berbeda. Jabatan menteri yang beragam beliau emban mulai dari Menteri Kesehatan yang pertama, Wakil Perdana Menteri, dan Wakil Menteri Pertama pada Kabinet Sjahrir II (1946) sampai Kabinet Dwikora 11 (1966).

Tapi saat itu Indonesia belum melaksanakan pemilu yang dimana rakyat yang secara langsung memilih dan itu artinya proses demokratisasi belum mengalami perkembangan seperti sekarang ini. Sedangkan G. A. Siwabessy adalah putera daerah Maluku kelahiran negeri Ullath di Pulau Saparua yang juga dipercaya sebagai ketua tim dokter presiden Soekarno dan presiden Soeharto ini, memimpin departemen kesehatan selama 12 tahun sejak tahun 1966 hingga 1978. Siwabessy diangkat sebagai menteri kesehatan dalam kebinet Ampera. (Lihat buku “Sang Upuleru” penerbit Gramedia, 2010).

Sebagai anak bangsa kita harus mempunyai tekad, komitmen dan keinginan serta cita yang kuat dengan melihat apa yang kita punya sebagai modal, yakni kekayaan SDA, dan semakin baiknya Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi orang Maluku. Berkaca pada Papua yang mempunyai Freeport sebuah perusahaan yang mengelola kandungan tembaga, emas, dan perak sebagai kekayaan SDA daerahnya dan berpengaruh besar terhadap pendapatan dari Negara ini yang sudah ada dan beroperesi sejak tahun 1967. Ini yang hemat saya, suatu kewajaran jika orang Papua pernah dan selalu menjadi Menteri beberapa periode belakangan ini, mereka diantaranya: Yohana Yembise, Balthasar Kambuaya, Freddy Numberi, Manuel Kaisiepo. Sebab Papua punya modal bergening.

Lalu orang Maluku? Ini diakibatkan karena dua hal, Pertama, Maluku belum punya modal yang kuat untuk bergening posisi untuk menjadi menteri. Kedua, orang Maluku belum mempunyai komitmen dan kemauan bersama secar kuat untuk mengusulkan satu atau beberapa nama untuk menjadi menteri. Pada prinsip Maluku harus bisa seperti Papua dengan bentuk kekayaan sumber daya alamnya. Sekarang adalah saatnya bagi Maluku untuk mewujudkan itu.

Pada prinsipnya keberadaan blok masela harus menjadi modal bergening yang kuat dan juga modal perjuangan untuk orang Maluku. Terlepas dari segala bentuk kepentingan yang diinginkan, mengenai blok masela dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya menjadi satu modal bagaimana pemerintah selanjutnya dapat melihat Maluku adalah bagian terpenting dari proses pembangunan bangsa dan Negara mulai dari aspek infrastruktur, kesejahteraan, perekonomian, dan juga untuk kemaslahatan rakyat. Dan yang paling terpenting adalah Maluku tidak boleh dianak tirikan dalam segala bentuk proses berbangsa dan bernegara kita. (***)