MALUKUnews: Pilkada serentak disusul dengaan Pileg dan Pilpres menyebabkan tahun ini disebut tahun politik. Dalam era baru munculnya revolusi industri 4.0, pemilu sebagai perhelatan demokrasi tidak terlepas dari pengaruh teknologi digital. Itu berarti bahwa peta kompetisi dalam pesta demokrasi kali ini sangat bergantung pada akses masyarakat terhadap media sosial dan kecerdasan tim sukses berkampanye di dalamnya. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya bahwa demokrasi melibatkan rakyat sebagai peran utamanya dan dimana setiap warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan warga negara dan kebijakan di Indonesia. Demokrasi dilakukan langsung dan tidak langsung, mencakupannya meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Seiring perkembangan zaman, demokrasi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi, masyarakat Indonesia saat ini adalah masyarakat yang dimudahkan oleh teknologi seperti internet yang dapat diakses setiap orang dan terdapat berbagai informasi di dalamnya, tetapi terkadang informasi yang didapat melalui internet belum tentu kebenarannya atau biasa disebut dengan berita hoax.

Dalam masyarakat kontemporer, kita dapat mengidentifikasi eskalasi hoax disebab beberapa kondisi yang fenomenal. Pertama masyarakat yang bermental serba instan, tidak suka membaca berita secara kritis. Mental instan menyebabkan masyarakat malas mencari kebenaran atas berita-berita yang diterima. Akibatnya, suatu berita mudah diterima begitu saja lalu memengaruhi pandangan mereka tentang sesuatu, seseorang, atau kelompok etnis/agama tertentu. Hal ini amat berbahaya mengingat cernaan berita yang tidak kritis dapat menimbulkan arogansi dan kekerasan pada taraf tertentu.

Kedua, pesatnya perkembangan teknologi informasi yang tidak dibarengi oleh kecerdasan masyarakat pengguna sehingga masyarakat hanya menjadi konsumen produk teknologi yang pada gilirannya instrumen tersebut tidak menimbulkan sikap sebagai warga negara yang berwawasan toleransi Oleh karena itu dibutuhkan pencerdasan demokrasi digital. Demokrasi digital merupakan keharusan di zaman Naw. Jika tidak, politik hanya akan menjadi mainan usang yang tidak lagi dihiraukan generasi milenial yang sedang berkembang saat ini. Menurut data yang ada, tahun 2016, dari 259 juta populasi di Indonesia, 88 juta warga adalah pengguna internet aktif, dan dari 88 juta tersebut, sebanyak 79 juta adalah pengguna aktif media sosial. Era krisis kebenaran atau hoax yang menjadi petaka bagi demokrasi digital mestinya tidak menjadi halangan berarti bagi materialisasi ide digitalisasi ini. Oleh karena itu, demokrasi digital memerlukan pencerdasan. Dalam hal ini, pencerdasan demokrasi adalah identik dengan pencerdasan subjek politik demokrasi.

Hoax menjadi viral bukan hanya karena pesonanya, melainkan juga karena para penikmatnya tidak rasional. Penikmat hoax seringkali adalah masyarakat yang tidak memiliki budaya literasi. Maka, pencerdasan demokrasi digital dapat dilakukan dengan menumbuhkan budaya literasi di kalangan masyarakat.

Budaya literasi mengajarkan kebiasaan membaca yang membantu masyarakat mencerna berita-berita secara kritis dan rasional, dapat menumbuhkan semangat untuk melakukan verifikasi atas berita dengan membaca berbagai macam sumber sampai akhirnya mendapat sumber yang terpercaya dan memuaskan.

Lebih jauh, budaya baca akan membantu penikmat berita melakukan bedah ideologis atas teks berita untuk mengetahui muatan politik di belakang teks yang akan disampaikan Hoax adalah informasi atau berita yang tidak benar, yang biasanya digunakan oleh seseorang mulai dari lelucon sampai suatu hal yang serius seperti politik, yang digunakan sebagai alat untuk menghancurkan kesatuan. Berita hoax sekarang ini banyak disebarkan melalui media sosial seperti aplikasi-aplikasi chatting, instagram, facebook dan twitter. Para pengguna media sosial banyak yang menerima berita-berita hoax, ada yang langsung mempercayai berita yang diterima tersebut ada juga yang mencari tahu kebenaran berita tersebut.

Di Indonesia sendiri saat ini banyak sekali orang-orang yang menyebarkan berita hoax, di dalam berpolitik berita hoax digunakan oleh orang-orang yang mencari kesempatan untuk mengadu domba, memecah belah persatuan masyarakat, jika dalam momen demokrasi, berita hoax disebarkan untuk mengfitnah lawan calon pasangan/politik hitam atau lawan tanding, yang biasanya berita hoax itu disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dalam perspektif tertentu, hoax yang disebarkan tersebut dapat menyebabkan ancaman bagi demokrasi di Indonesia, karena demokrasi yang dilandasi oleh berita hoax akan mengakibat kehancuran. Di Indonesia fenomena hoax sudah ada sejak tahun 2014 tepatnya saat pemilih presiden, kita dapat melihat pada saat itu banyak kebohongan muncul untuk memfitnah lawan politik. Pada momen politik itu, berita hoax yang disebarkan mengandung isu-isu sensitive seperti: rasiolisme, ideology, maupun unsur agama, serta SARA, padahal berita tersebut tidak memiliki fakta sosial yang kuat, tetapi memberikan efek berupa serangan dan penolakan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, juga membuat keberagaman, toleransi dan multikulturalisme di Indonesia melemah di terpa berita hoax.

Jika berita-berita hoax terus dibiarkan di Indonesia hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap demokrasi Indonesia apalagi berita-berita hoax biasanya muncul di saat momen-momen demokrasi seperti saat pilkada/Pileg/Pilpres dimana kedua kubu atau lebih saling serang dan saling menujukan keunggulan masing-masing, yang diwarnai dengan konflik berbagai kepentingan termasuk SARA dan seterusnya, membuat sebagian orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen itu untuk membuat berita-berita hoax yang akhirnya memyebabkan keributan antara pendukung, momen seperti itu lah berita hoax tersebar luas sehingga mengakibatkan perdebatan dan perpecahan antara pendukung masing-masing kubu atau kelompok dan berita hoax pengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah masyarakat akan berpikir buruk karena berita tersebut padahal berita tersebut belum tentu benar faktanya.

Jika kondisi tersebut berlarut terus dibiarkan akan mengakibatkan kecemasan dan dapat menjadi ancaman dalam berdemokrasi dan berpolitik masyarakat. Demokrasi yang seharusnya menjadi ajang masyarakat untuk menciptakan suatu langkah baru untuk politik Indonesia kedepannya justru menjadi suatu menghancur masyarakat Indonesia. Di tengah kecemasan masyarakat akan berita berita hoax yang mengancam demokrasi di Indonesia, hoax dimanfaatkan oleh kaum elite sebagai yang mengklaim mengatasnamakan kecemasan sosial, ketika fakta yang ada tidak dapat menunjang klaim permasalahan yang di ciptakan, hoax menjadi ancaman di tengah masyarakat yang semakin kehilangan rasa demokrasinya dan semakin melemahnya budaya literasi.

Dengan demikian sebagai masyarakat Indonesia kita sendiri yang harus memperjuangkan melawan berita-berita hoax yang ada, dimana prinsip-prinsip kemerdekaan, demokratisasi pengetahuan, dan partisipasi public yang setara adalah cara yang tepat untuk mencegah fenomena hoax di Indonesia.

Lalu aksi dan beragam faktor di atas akan kehilangan nilai jika akhirnya demokrasi tidak disertai oleh partisipasi publik. Oleh karena itu, keterbukaan akses, informasi yang memadai, terbukanya ruang-ruang diskusi, dan tersedianya beragam pilihan, pada ujungnya adalah sarana bagi masyarakat untuk “beraksi” dan berpartisipasi dan mengawal ruang-ruang demokrasi dengan literasi. Perlu upaya mengisi ruang-runag di Internet dengan konten yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan efek positif bagi keberlangsungan demokrasi sehat dan membumihanguskan hoax.

Dengan demikian keterbukaan akses informasi saat ini bagi setiap orang maupun kelompok sangat bergantung pada upaya kita memanfaatkannya. Sehingga menjadi tantangan sendiri bagi masyarkat dan khususnya pemerintah untuk menjalankan iklim demokrasi yang sehat, berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Proses hukum memang perlu sebagai upaya mengerem terjadinya bentuk-bentuk kejahatan berbasis internet namun lebih penting adalah proses penyadaran untuk mengembangkan nilai nilai luhur demokrasi kindonesiaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai kebinekaan dalam wadah NKRI. (***)