MALUKUnews, Ambon: Batas akhir penyerahan aset kampus Universitas Darussalam (Unidar) di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berakhir kemarin.

Meski demikian, Pengadilan Negeri Ambon belum dapat memastikan rencana eksekusi seluruh aset milik Yayasan Darussalam Maluku (YDM) yang masih dikuasai Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (YPDM).

Putusan inkrah Mahkamah Agung (MA) telah jelas. Tapi PN Ambon beralasan, akan mempelajari data yang baru dimasukan YPDM dalam pertemuan akhir di PN Ambon, Kamis (3/8).

“Tadi dong (YPDM) sudah memasukan pandangan mereka. Ketua pengadilan tanya dari pihak YDM (bagaimana), lalu katong (YDM) katakan semua sudah kita serahkan kepada pengadilan sebagaimana keputusan MA yang sudah inkrah. Saya tanya ke hakim yang juga ketua PN Ambon, berapa hari (mempelajari untuk eksekusi), tapi dijawab lihat saja nanti,” kata Ketua YDM, dr. A.R. Polanunu kepada Kabar Timur, tadi malam.

Batas akhir almaning atau penyerahan aset sudah berakhir. Di penghujung batas waktu yang diberikan PN Ambon, belum dipenuhi YPDM, malah memasukan data pandangan untuk meminta islah.

“(Eksekusi) sudah dua kali tertunda, ini kali ketiga. Beta kira sudah cukup banyak. Keputusan atasan (MA) sudah ada, tapi bagaimana (PN Ambon) punya pandangan sebagai seorang hakim. Kami tidak melawan hukum tapi tolong taat keputusan (MA) saja,” harap Polanunu.

Soal permintaan islah YPDM, Polanunu mengatakan pihaknya sudah menawarkan perihal itu saat kasus ini mulai merebak. Islah sudah disampaikan sejak tahun 2010 silam. Tapi, permintaan islah selalu ditolak hingga kasus ini bergulir di ranah hukum.

“Islah yang bagaimana, katong susdah berperkara kok ada kata islah. Dari tahun 2010 sampai dengan pengadilan mulai berjalan beta sudah berteriak (menyuarakan) islah, teriak rukun dan damai, tapi mereka tidak mau. Tawaran islah juga sudah disampaikan melalui surat kabar, televisi, bahkan pertemuan langsung dengan Ibrahim (ketua YPDM) tapi semua menolak. Lalu sudah kalah baru mau minta islah, bagaimana itu,” herannya.

Sebelumnya, juru bicara PN Ambon, H. Setyobudi kepada Kabar Timur membenarkan bahwa batas almaning berakhir kemarin.

“Almaning itu adalah memanggil pihak tereksekusi (YPDM) untuk diberitau apakah kamu mau keluar sendiri. Kalau tidak mau, harus dieksekusi reall (nyata) atau eksekusi paksa atau diambil oleh negara,” terangnya.

Bila sampai batas waktu almaning tidak juga tercapai adanya penyerahan secara damai, lanjut Setyobudi, PN Ambon akan menempuh proses hukum selanjutnya dengan melakukan upaya paksa atau eksekusi.

“Batas almaningnya itu n sampai tanggal 3 Agustus. Kalau sampai tanggal ini mereka tetap tidak bisa bertemu damai ya sudah, mungkin tanggal 19, atau setelah tanggal 19 Agustus baru dieksekusi,” tegasnya.

Dikatakan, dalam proses eksekusi apalagi berbicara aset itu tidak gampang. Olehnya itu, PN Ambon akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian sebagai alat negara.

“Karena yang dieksekusi ini adalah aset memang tidak mudah. Kalau melakukan eksekusi itu ada dua metode. Kalau dia (YPDM) keluar dengan sendirinya tidak perlu dengan (menggunakan) aparat. Tapi kalau dia tidak mau, ya terpaksa dikeluarkan dengan paksa, istilahnya begitu. Dikeluarkan dengan paksa itulah yang menggunakan kekuatan aparat kepolisian,” jelasnya. (CR1)

Sumber: Koran Kabar Timur