MALUKUnews, Masohi: Kepala Kejari Maluku Tengah (Malteng), Ro­binson Sitorus memas­tikan mengeluarkan su­rat perintah penyelidikan dugaan korupsi di Pan­waslu Malteng.

Sitorus mengaku, su­dah menerima kajian dari tim penyelidik terkait penggunaan anggaran pengawasan Pilkada tahun 2017 mencapai Rp 11 miliar oleh Panwaslu Malteng.

Ada bau korupsi di lem­baga yang dipimpin Stenly Maelissa itu. Karena itu, Sitorus akan mengeluarkan surat perintah penyelidikan pada Selasa, (25/4).

“Saya sudah menerima kajian hukum atas dugaan korupsi dana pengawasan Pemilukada Maluku Tengah tahun 2017 ini. Saya pasti­kan, Selasa saya akan tanda tangani surat perintah pe­nyelidikan,” tandas Sitorus kepada wartawan disela-sela peresmian Baileo Negeri Makariki, Jumat (21/4).

Sitorus mengatakan, sete­lah surat perintah dikeluar­kan, pihaknya mempunyai waktu 28 hari untuk mela­kukan penyelidikan.

“Kita punya waktu 14 hari, namun dalam kurun waktu itu apabila tidak ditemukan adanya tambahan bahan keterangan dan data, maka diperpanjang lagi 14 hari sebelum nantinya diekspos, sehingga total waktu yang ada adalah 28 hari,” je­lasnya.

Sitorus melanjutkan, pe­nyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan tambahan bahan keterangan dan data. Ia berjanji serius untuk mengusut kasus ini.

“Setelah surat perintah pe­nyelidikan saya tanda ta­ngani, selanjutnya kita laku­kan puldata dan pulbaket. Kami pastikan kami akan serius mengusut kasus ini,” ujarnya.

Jika dalam penyelidikan ada indikasi korupsi dalam pe­nggunaan anggaran pe­ng­awasan, Sitorus ber­janji menindaklanjutinya hingga tuntas.

“Prinsipnya kami serius tuntaskan dugaan ini, dan kami akan terbuka kepada publik, setelah wilayah internal ini kami lewati dulu. Dengan tidak menuding bahwa korupsi itu benar-benar terjadi, namun jika indikasi itu ada, maka akan kami tuntaskan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Sek­si Intelijen Kejari Malteng, Grabriel A Ubleuw mengaku, pihaknya sedang membidik dugaan korupsi anggaran pengawasan Pilkada Mal­teng tahun 2017.

“Kami sedang mempela­jari informasi yang telah kami peroleh atas dugaan korupsi dana Pengawasan Pemilu Malteng, yang bernilai jumbo itu,” tandasnya, kepada Siwalima, Kamis (20/4).

Ubleuw memastikan akan segera melakukan kajian hukum untuk disampaikan kepada Kajari agar kasus ini segera diselidiki.

“Kami ikuti semua pem­be­ritaan media massa se­belumnya serta yang akhir akhir ini terus beredar di masyarakat. Olehnya indi­kasi itu akan kami perhatikan untuk kemudian kami tindak lanjuti dengan membuat telaan hukum agar sece­patnya di selidiki,” ujarnya.

Ia memastikan, kasus ini menjadi perhatian jaksa, dan akan diselidiki lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Kita akan pelajari semua dugaan yang ada. Prinsip­nya kita harus bekerja sesuai pro­sedur yang ada,” ujarnya lagi.

Mulai Panik

Informasi pengusutan du­gaan korupsi dana peng­a­wasan sampai juga di teli­nga, Ketua Panwaslu Malteng, Stenly Maelissa. Dia mulai panik dengan langkah hukum yang dilaku­kan kejaksaan.

Dia lalu mendatangi Kan­tor Kejari Malteng, Kamis (20/4) dan mengklarifikasi soal pemberitaan di sejum­lah media online terkait du­gaan korupsi pengunaan anggaran pengawasan Pil­kada tahun 2017 senilai Rp 11 miliar.

“Tadi, ketua panwas da­tang kemari. Dia mulai ber­cerita soal pemberitaan di media massa yang membe­ritakan adanya dugaan ko­rupsi di tubuh lembaga ad hoc yang dipimpinnya itu,” kata sumber di Kejari Mal­teng.

Kata sumber itu, Maelissa hanya datang untuk bercerita soal pemberitaan di media massa. “Kami pikir yang bersangkutan sedang ada urusan lain,” ujar sumber itu.

Sebelumnya Maelissa juga mengontak salah satu wartawan lokal di Masohi. Dia curhat. Dia dengan ba­ngga menyatakan bahwa dirinya adalah praktisi hu­kum, dan pastinya tahu hukum.

“Saya juga dikontak sama Pak Stenly. Beliau hanya cuhat, bahwa kami ini sar­jana hukum dan pasti tahu hukum. Selanjutnya saya pikir mau menggelar konfe­rensi pers, namun sampai sekarang tidak ada infor­masi sejak saat itu,” ungkap wartawan itu.

Dugaan Korupsi anggaran pengawasan Pilkada Malteng itu, mencuat setelah ber­edarnya sejumlah foto kebe­radaan istri Maelissa yang sedang mengikuti suatu kegiatan Panwaslu di Bali, pada 22 Maret 2017 lalu.

Walaupun bukan komi­sio­ner, dia memakai tanda pe­ngenal sama seperti yang di­kenakan komisioner. Di­duga ia menggunakan biaya per­jalanan dinas Panwaslu Mal­teng. Belum lagi ada se­jum­lah dugaan penyelewe­ngan yang dicium jaksa. (Siwalima)