MALUKUnews, Ambon: Kejaksaaan Negeri (Kajari) Kabupaten Maluku Tengah, mulai bidik adanya dugaan tindak pidana korupsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Maluku Tengah pada Pilkada 2017.

Ada indikasi korupsi di Panwaslu terjadi saat Pilkada Malteng tahun 2017 kemarin. Penyelidikan kasus korupsi itu diakui Kepala Kejari Malteng Robinson Sitorus, seperti diberitakan koran Kabar Timur, kemarin.

Orang nomor satu di korps Adhyaksa Malteng itu telah meneken surat perintah penyelidikan kasus dugaan korupsi di tubuh Panwas Malteng. Surat panggilan telah dilayangkan tim jaksa.

Dalam waktu dekat, puluhan orang, diantaranta staf dan anggota Panwas akan dipanggil untuk dikorek keterangannya. Anggota Panwas Kecamatan (Panwas) juga akan diperiksa dalam kasus ini.

Jaksa juga akan memeriksa rekanan Panwas, yaitu biro jasa travel yang menjual tiket pesawat. Travel di Masohi itu menjadi langganan pembelian tiket saat staf dan anggota Panwas Malteng berangkat keluar daerah. Rekanan lain yang akan diperiksa adalah pengusaha rental mobil. Mobil carteran digunakan Panwas untuk operasional Pilkada Malteng.

Upaya Kejari Malteng mengungkap borok di Panwas Malteng coba dihambat sejumlah pihak. Mereka sempat melobi dan siap menyuap Kejari Malteng untuk menghentikan proses penyelidikan. Namun Kajari Robinson dikabarkan marah dan menolak upaya suap tersebut.

“Iya benar saya sempat mau dida­tangi untuk menghentikan pro­ses penyelidikan PANWAS Mal­teng, namum saya marah. Dan menolak,” tegas Robinson yang meno­lak menyebutkan identitas calon penyuap tersebut.

Robinson memastikan proses hukum terhadap dugaan penyele­we­ngan anggaran di tiga lembaga tersebut dimulai pekan ini. “Pekan depan (pekan) ini kita akan me­mang­gil sejumlah orang untuk dimintai keterangan,” tandasnya.

Pemanggilan sejumlah pihak itu untuk pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). (Qin/KTM)