MALUKUnews, Ambon: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malteng, Nova Anakotta mengancam akan memproses hukum pelaku pemalsuan Surat Keterangan (Suket) domisili.

“Saya pastikan Disdukcapil Malteng tidak pernah menge­luarkan surat keterangan do­misili warga untuk kepenti­ngan politik bakal pasangan calon tertentu. Saya pastikan kita akan mengambil jalur hukum,” tandas Anakotta kepada wartawan di Masohi seperti diberitakan Siwalima hari ini, Jumat (05/01).

Anakotta menjelaskan pe­nerbitan suket penganti KTP sementara tidak seenaknya dikeluarkan oleh petugas, se­bab semua dokumen kepen­dudukan, terutama KTP atau pengganti KTP harus melalui proses foto dan terekam se­cara online di bank data Pen­catatan Sipil dan Kependu­dukan Kemendagri.

“Kerja kita terekam secara online dengan Kemendagri. Mana mungkin kita dapat me­nerbitkan suket warga peng­ganti KTP itu dalam jumlah ribuan dalam sehari,” jelasnya.

Dikatakan bahwa surat kete­rangan yang di terbitkan Dis­dukcapil Malteng, sejak Sep­tem­ber - Desember 2017 lalu berjumlah kurang dari 500 suket.

“Untuk menerbitkan suket yang jumlahnya 300 dalam sehari saja, mungkin server kita langsung rusak. Terhitung September-Desember 2017 saja, kita baru menerbitkan sekitar 500 suket. Jadi tidak mungkin kita bisa menerbitkan suket itu yang mencapai ribuan dalam sehari,” katanya.

Menurut Anakotta, pihaknya siap memberikan keterangan bahkan siap membuktikan tidak pernah mengeluarkan suket jika diminta oleh pihak manapun yang berwenang.

“Saya tidak gila melakukan hal ini. Silakan dicek. Prin­sipnya jika kemudian hal ini merugikan kita, maka jelas langkah hukum akan kita tempuh,” ujarnya. (S5)