MALUKUnews, Ambon: Hasil analisa kimia lingkungan terhadap aktivitas tambang di Pulau Romang, Maluku Barat Daya mencengangkan. PT Gemala Borneo Utama (GBU) sebagai perusahaan pengelola, terbukti menggunakan merkuri (Hg). Prosentasinya sudah melebihi ambang batas dan berpotensi mencemari lingkungan. Analisa ini juga membuktikan PT. GBU telah melakukan pengelolaan berkedok eksplorasi.

Hasil analisa labotoratorium ini dipaparkan oleh ahli kimia lingkungan yang juga anggota Tim Universitas Pattimura (Unpatti) DR. Netty dihadapan Direktur Pencegahan, Penindakan dan Pemberian Sanksi Administrasi, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati dan Komisi Amdal provinsi Maluku di ruang rapat pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Unpatti (PGSD), Senin (30/1). Penggunaan merkuri, kata Netty sudah mencapai 69.79 miligram/kilogram.

“Jadi, limbah yang GBU punya, Hg sangat besar. Melebihi Minamata, yaitu 69.79 Mg/L. Artinya pencemaran akan terdistribusi sampai ke mana-mana,”papar Netty. Tim menggunakan tanah pada 7 titik bor (lubang bor) di Desa Hila sebagai sampel untuk menganalisa logam berat. Analisa dilakukan di Laboratorium MIPA Unpatti dan Laboratorum Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Sulawesi Tengah.

Netty menjelaskan, kandungan merkuri yang digunakan tersebut, sudah melebihi 60 kali lipat dari standar yang ditetapkan. Sehingga, sangat berpotensi untuk mencemari ekosistem di Romang.

Hal ini disebabkan, urai dia, merkuri merupakan jenis logam berat yang tidak menyebar atau bersifat bioakumulasi. Manusia atau hewan dapat terpapar melalui sistem rantai makanan di laut.

“Dampaknya terhadap manusia jika terpapar, yakni Kanker, DAD, mutasi gen. Kalau merkuri sudah masuk ke dalam jaringan makanan (rantai makanan), maka bioakumulasinya terjadi dari Fitoplankton, ikan kecil, ikan besar dan manusia. Konsentrasinya semakin besar sampai dia menumpuk terus,”katanya.

Selain berpotensi mencemari lingkungan, lanjut dia, temuan merkuri itu sudah menunjukkan telah terjadi pengolahan yang dilakukan oleh PT.GBU di lokasi pengeboran. Sebab, pada tahap eksplorasi, seharusnya perusahaan hanya bisa mengambil sampel dan mengujinya di laboratorium untuk mendapatkan emas dan logam turunan atau bawahannya.

“Kenapa mesti ada merkuri? Kalau mereka eksplorasi saja dan tidak boleh ada merkuri. Tapi berdasarkan hasil analisi logam, ada kandungan merkuri. Maka indikasinya, sudah ada pengolahan di tempat. Artinya, mereka sudah tidak melakukan eksplorasi, tapi pengelolahan sudah terjadi di tempat. Jadi, berlindung dibalik kata eksplorasi tapi sudah terjadi pengolahan,”ungkap dia.

Melebihi Nilai Ambang Batas Selain merkuri, tim juga menemukan sejumlah logam berat lainnya yang sudah melebihi nilai ambang batas sesuai. Antara lain Besi (Fe), Kadmium (Cd), Zeng (Zn), Timbang (Pb),Krom (Cr), Mangan (Mn),Tembaga (Cu), Kobalt (Co), dan Aurum/Emas (Au). Dengan rincian, Cd berkisar 11,09-56,92 ppm (melebihi nilai ambang batas), logam Cr 8,3– 35,35 ppm (aman bagi lingkungan).

Kemudian, Zn 8,954-4366,04 ppm (berbahaya bagi lingkungan), logam Cu 17,19-921,88 ppm, (diduga dapat mencemari lingkungan), Konsentrasi Pb 25,65- 2379,3 ppm, (melebihi nilai ambang batas bagi lingungan) dan konsentrasi logam mangan (Mn) 5,48-921,88 ppm (harus menjadi perhatian).

Selanjutnya sampel air di dusun Tapal Kuda dan Yaru dsea Jerusu, terdapat lima parameter yang sudah tercemar. Salag salah satunya, Ph sangat asam yakni Yaru 7,74 Mg/L) dan Tapal Kuda 7,13 Mg/L) Ini sudah melebihi Baku Mutu Air berdasarkan Peraturan Kementrian LH yang hanya berkisar antara 6,5–8,5 Mg/L.

Analisa dan perhitungan kader logam berat merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran air Presiden Republik Indonesia dan dua aturan lainnya.

Logam berat tersebut disimpulkan sudah masuk ke perairan pesisir desa Solat. Indikasinya, rumput laut mati. Padahal, sebelum PT. GBU melakukan pengeboran, rumput laut tumbuh subur di perairan Solat.

“Kami mengindikasikan semua logam yang sudah masuk pada posisi H7 (lubang bor ke-7) melebihi nilai ambang batas yangs sangat berbahaya. Indikatornya, rumput laut mati,”paparnya.

Dia melanjutkan, pencemaran laut oleh logam berat menjadi ancaman bagi warga setempat. Olehnya itu, ia berharap agar pengelolaan lingkungan dari aktivitas tambang di Pulau Romang harus dilakukan secara baik dan benar.

“Pengolahan lingkungan harus dilakukan dengan baik. Logam ini tidak masalah jika berada di lingkungan. Tetapi jika masuk di dalam rantai makan, maka itu bahaya. Entah itu hewan atau manusia lewat makan, ya sudah, maka kerucunana akan terjadi. Anak cucu akan habis, karena mutasi gen,”jelasnya lagi.

Dikatakan, tim belum bisa melakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan dugaan terkontaminasinya ikan atau biota serta manusia akibat logam berat itu. Namun, tim terkendala dana.

Berdasarkan temuan dan analisa, tim membuat empat butir. Pertama, pencabutan ijin operasi PT GBU dan melarang seluruh aktifitas tambang di Pulau Romang sebagai pulau kecil, kedua memperbaiki lingkungan yang telah tercemar oleh PT GBU, ketiga, pemerintah daerah mengupayakan resolusi konflik yng terjadi dalam masyarakat selama sepuluh tahun terakhir, untuk menghindari konflik yang lebih besar dan keempat, meningkatkan sumberdaya manusia Pulau Romang untuk pengelolaan sumber sumber daya alam darat maupun laut yang berkelanjutan.

Hasil kerja tim beserta rekomendasi telah diberikan gubernur Maluku, Said Assagaff. Hari ini, tim akan menggelar rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Ketua Tim Lingkungan Unpatti, Profesor Agus Kastanya mengatakan, dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tambang bagi warga di tiga desa tersebut sangat buruk, jika tidak segera diatasi. Baik dampak kerusakan lingkungan maupun konflik.

Olehnya itu, dia meminta semua elemen untuk mengawal persoalan Romang. “Karena sudah banyak contoh di mana-mana soal dampak pertambangan. Misalnya, tragedi Minamata di Jepang. Apalagi kita ini merasa enak-enak saja. Nanti kena dampak, baru kita cari jalan,”katanya.

Kastanya memastikan, tim Unpatti bekerja secara profesional dan independen. Sehingga tidak akan diintervensi oleh pihak manapun, meski akui dia, ada upaya dari pihak perusahaan untuk tidak mempercayai hasil penelitian tim Unpatti.

“Dia (pihak PT.GBU) seakan-akan tidak percaya ya. Ada isu seperti pengambilan sampel tidak benar. Ya, memang ada orang begitu. Tapi prinsipnya di dalam tim, sebelum kita mulai, kita tegaskan bahwa ini tim ilmiah yang independen. Tidak boleh diitervensi oleh siapa pun. Nilai-nilai kebenaran dan etika mesti dijaga,”tegasnya.

Public Relation (PR) PT.GBU Budi yang dimintai tanggapan terkait temuan tim Unpatti, belum memberikan jawaban. Sms yang dilayangkan, belum berbalas hingga berita ini naik cetak.

Sanksi Sementara itu, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, hasil penelitian dan analisa tim Unpatti menjadi acuan bagi KLHK untuk mengambil keputusan. Namun, untuk memastikan hal itu, ia dan beberapa stafnya sudah ke Romang kemarin sore.

Kedatang KLHK berdasarkan laporan dari sejumlah elemen masyarakat yang berkoalisi dalam Save Romang Island sekitar Oktober 2016 lalu. Selain melihat kondisi lapangan, KLHK juga akan meminta data dan dokumen dari PT.GBU. Termasuk mengecek izin lingkungan dan Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) perusahaan.

“Tugas kami sesuai UU adalah mengecek izin lingkungannya. Kewajiban dan ketaatan. Sebagian besar perusahaan di seluruh Indonesia, mereka tidak melihat ini. Mereka hanya melihat ini (izin) sebagai dokumen administratif. Yang kedua, izin PPLH dan ketiga peraturan perundang-undangan,”kata Vivien.

Dia menjelaskan, pihak perusahaaan, dalam hal ini PT.GBU bisa dikenai sanksi jika terbukti bersalah. Baik sanksi administrasi, pidana maupun perdana.

“Jika terdapat pelanggaran, pasti akan dilakukan tindakan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan itu ada tiga. Bisa sanksi administrasi, pidana dan perdata. Tiga ini nanti kita lihat, karena masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan, tiga perangkat penegakan hukum juga bisa digunakan bareng-bareng,”tukasnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri aktivis Save Romang dan sejumlah perwakilan tokoh masyarakat penolak tambang. Pihak keamanan dari Kodam IVX Pattimura dan Polda Maluku juga hadir.(TAB)

Sumber: Ameks