MALUKUnews, Ambon: Gubernur Maluku, Said Assagaff sudah mengeluarkan izin pemeriksaan Wakil Ketua DPRD MBD, Hermanus Lekipera terkait dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2009-2010 senilai Rp 3 milyar.

Saat pengelolaan dana BOS tahun 2009-2010, Hermanus Lekipera menjabat manajer dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten MBD. Surat persetujuan izin pemeriksaan Lekipera tersebut sudah diterima penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) MTB di Wonreli.

“Kita sudah terima izin pemerik­saan wakil ketua DPRD MBD dari Gubernur. Izin itu kita terima bebe­rapa hari lalu, namun bertepatan dengan liburan sehingga untuk pemeriksaan baru akan diagenda­kan,” jelas Kacabjari Saumlaki di Wonreli, Hendrik Sikteubun Kepada Siwalima, di Kejati Maluku, Kamis (14/7).

Siketubun mengatakan, panggilan untuk pemeriksaan segera dikirim kepada yang bersangkutan untuk diperiksa selaku saksi atas dugaan tersebut, karena saat itu yang ber­sangkutan bertanggung jawab atas semua dana BOS di Kabupaten MBD.

“Saat itu beliau (Lekipera Red) sebagai manager dana BOS. Jadi semua dana BOS itu beliau yang kelola. Kita jadwalkan setelah pelaksanaan Hari Bhakti Adhyaksa dalam bulan ini,” akui Sikteubun.

Untuk diketahui, bantuan dana BOS tahun 2009-2010 diperuntukan bagi 297 sekolah SD-SMP di Kabupaten MBD. Diduga ada sisa dana yang harusnya dikembalikan ke rekening penampungan Provinsi Maluku, tetapi tidak dilakukan.

“Dari hasil pemeriksaan tim penyidik ditemukan ada dana yang tidak dikembalikan ke rekening penampungan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 400 juta lebih,” jelas Sikteubun.

Dikatakan, sudah sebanyak 150 saksi yang diperiksa. Bukti rekening koran juga disita. “Kami sudah sita semua rekening koran. Saksi 150 orang dari semua kepsek SD, SMP se-Kabupaten MBD telah diperiksa. Kita optimis bulan Juni ini juga tersangka ditetapkan,” tandas Sikteubun. (S5)