MALUKUNEWS,Ambon: Sempat disoroti karena kualitas pekerjaan yang rendah, karena talut penghubung dermaga yang campurannya menggunakan air laut. Adalah dermaga Lirang yang terletak di Desa Ustutun dan kini menjadi ibukota Kecamatan Wetar Barat, Maluku Barat Daya (MBD) masih saja bermasalah.

Bagaimana tidak, sudah dua tahun selesai dibangun, dermaga yang menelan biaya ratusan milyar rupiah ini belum bisa digunakan, karena kapal perintis yang meyinggahi pelabuhan itu tidak bisa merapat diakibatkan atol atau karang yang melintang di depan dermaga.

Kondisi ini disampaikan Ketua Perhimpunan Pemuda Pelajar Wetar dan Lirang (P3WL) Achel Maatetu, kemarin.

”Kami dari P3WL sangat menyayangkan pembangunan dermaga yang tidak didahuli dengan perencanaan yang matang sehingga kendati selesai dikerjakan, fasilitas itu belum bisa diguanakan,” kata putra Wetar Barat ini.

Dikatakan, awalnya ada informasi bahwa akan dilakukan pengerukan atol atau karang yang berada di depan dermaga agar kapal bisa merapat, tetapi hingga saat ini hal itu belum juga dilakukan.

‘ ‘Ingat kita ini masih toleransi sehingga kendati kualitas pekerjaan sangat rendah karena campuran semen yang menggunakan air laut khusus untuk qasway-nya sehingga saat ini sudah banyak bagian yang rusak. Jangan lagi mau jadikan dermaga itu sebagai pot bunga semata,” paparnya.

Ia mengakui, boleh dikata proyek dermaga itu sudah rampung karena sudah dibangun ruang tunggu dan kantor, tetapi semua itu hanya menjadi ‘pot bunga’ semata.

”Kita prihatin, Pulau Lirang adalah pulau yang paling ujung dari Maluku, bahkan berdekatan dengan Tomor Leste. Apa kata basudara kita dari Timor Leste yang sering datang ke lirang ketika melihat dermaga yang terkesan asal-asalan ini,” kesalnya.

Ia mengancam akan melayangkan surat ke Kementrian Perhubungan untuk melaporkan ketidakberesan pembangunan dermaga tersebut bahkan melaporkan pimpro maupun kontraktor yang terkesan melakukan pekerjaan asal-asalan di sana.

”Jika tidak ditanggapi, kita akan melaporkan persoalan ini ke Kementrian Perhubungan. Kita juga akan melaporkan dugaan ketidakberesan dalam pekerjaan proyek di lapangan,” kata Acel Maatetu.

Ketua P3WL ini menambahkan, kini wilayah itu sudah dimekarkan menjadi kecamatan sendiri, bahkan Ustutun sudah ditetapkan sebagai ibu kota kecamatan sehingga fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan umum seperti ini mestinya sudah harus mendapat perhatian pemerintah.

”P3WL akan mengawal semua proses pembangunan di Wetar. Sudah cukup masyarakat kita dibodohi berpuluh-puluh tahun lamanya. Kita juga punya hak untuk menikmati pembangunan sebagaimana wilayah lain di Indonesia. Apalagi sebagai wilayah perbatasan yang adalah beranda NKRI, pemerintah wajib membuat cantik daerah itu,” demikian Maatetu. (MN)