MALUKUnews, Ambon: Komisi Pemiliahan Umum (KPU) Maluku Tenggara Barat (MTB), bersama Panitia Pengawas MTB, resmi masuk bidikan Dewan Kehormatan Peenyelenggara Pemulu (DKPP). Hal ini terlihat dalam publikasi dari DKPP terkait hasil verifikasi materil pengaduan melalui sistem informasi pengaduan e-Pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di websitenya, dkkp.go.id.

Dalam hasil verifikasi materil pengaduan, dengan Nomor: 71/VI-P/L-DKPP/2017, tanggal 03-03-2017 atas nama teradu delapan anggota KPU dan Panwas MTB, dengan pengadu Lodwyk Wessy, SH (Advokat), Elia Ronny Sianressy, SH (Advokat) dan Deni Frankli Sianressy, SH (Advokat), kausa dari Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimella (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat)

sumber Malukunews.co, Senin (27/03), menyebutkan, sidang DKPP terkait kasus Pilkada MTB ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Berikit ini Hasil Verifikasi Materi Pengaduan dari DKKP atas KPU dan Panwas MTB yang dikutif lengkap Malukunews.co dari website resmi DKKP itu.

Nomor, Tanggal : No. 71/VI-P/L-DKPP/2017, Tanggal : 03-03-2017

Teradu :

  1. Ir. Yohana Lololuan (Ketua KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)

  2. Paulus Jambormias, S.Sos. (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat)

  3. Hendrikus Serin, SH (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat

  4. Petrus R. Lartutul, S.Sos (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat

  5. Marthen Kanikir (Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat

  6. Drs. Gerson Lambiombir (Ketua Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)

  7. Heri Lerebulan, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat)

  8. Tomas Wakano, SH (Anggota Panwas Kab. Maluku Tenggara Barat

Pengadu :

  1. Lodwyk Wessy, SH (Advokat)

  2. Elia Ronny Sianressy, SH (Advokat)

  3. Deni Frankli Sianressy, SH (Advokat)

Kuasa Dari :

  1. Dharma Oratmangun (Pasangan Calon Bupati Maluku Tenggara Barat)

  2. Markus Faraknimella (Pasangan Calon Wakil Bupati)

Pokok Perkara :

  1. Bahwa dalam proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat yang dimana penyelenggara KPU dan Panwaslu Maluku tenggara Barat yakni Teradu , I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, tidak menerapkan asas mandiri, Jujur, adil, Kepastian Hukum, tertib, kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, sehingga KPU dan Panwaslu Kab. Maluku Tenggara barat tidak menunjukan sifat yang domokratis, sehingga smua tahapan pemilu yang terjadi di Kab. Maluku Tenggara Barat terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang;

  2. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 KPU Kab. MTB, melakukan rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2017 berjumlah 73.000.;

  3. Bahwa dari (DPS) yang berjumlah 73.000, yang ditetapkan pada tgl 6 Desember 2016, maka menuru KPU Kab. MTB telah dilakukan pemutahiran data akan tetapi tanpa menjelaskan dan merincikan tata cara dan metode yang digunakan dalam pemutahiran data pemilihan dan tetap melanjutkan tahapan dengan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maluku tenggara barat berjumlah 72.091 dan dijadikan dasar dilakukan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017;

  4. Bahwa terdapat DPT yang ditetapkan oleh KPU MTB tersebut terjadi pengurangan jumlah pemilih dari jumlah daftar pemilih sementara (DPS) 73.000 menjadi 72.091 maka terjadi pengurangan sebesar 1.091 pemilih tanpa merincikan dan menjelaskan sebab dan alasan alasan yang argumentative kenapa terjadi pengurangan jumlah pemilih;

  5. Bahwa penetapan daftar pemilihan tetap yang dilakukan di dalam rapat pleno KPU Kab. MTB yang dihadiri oleh Panwas, Gakumdu, Tim Pemenangan Pasangan Calon, yang dimana terjadi perbedaan menyangkut DPT tersebut sehingga Panwas Kab. MTB sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalanya tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati MTB akan tetapi Panwas Kab. MTB tidak menandatangani Berita Acara Penetapan DPS ke DPT yang dilakukan oleh KPU Kab. MTB;

  6. Bahwa alasan tidak dilaksanakan penandatanganan berita acara Penetapan DPT tersebut diakibatkan karena menurut data yang dimiliki oleh Panwas Kab. MTB ada sekitar 40.000 pemilih yang belum memiliki eKTP dan dari 40.000 pemilih tersebut ada sekitar 16.000 pemilih yang belum melakukan rekaman identitas di Dinas kependudukan dan catatan sipil di Kab. MTB;

  7. Bahwa penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan pada pemungutan suara pada tanggal 15 februari 2017, sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU MTB dan penyelenggara lain dibawahnya pada setiap TPS yang tersebar di Desa/Kelurahan di Kab.MTB, dengan cara menghalang halangi dan membatasi para pemilih untuk tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati di TPS yang telah ditentukan;

  8. Bahwa dari jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 72.091 pemilih hanya terdapat 56.114 pemilih yang menggunakan hak suara pada hari pemungutan suara pada tgl 15 Februari 2017, sedangkan yang tidak menggunakan hak suara pada hari pemungutan suara berjumlah 15.886 pemilih.

  9. Bahwa pelanggaran secara terstruktur yang dilakukan oleh KPU Kab. MTB diduga adalah tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh KPU Kab. MTB dengan tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas pada saat Pleno Penetapan DPT sebagai akibat dari pengurangan jumlah suara secara signifikan dari DPS menjadi DPT, yang mengakibatkan terjadi pengurangan secara besar besaran partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya, yaitu dari jumlah DPT sebesar 72.091 Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya Sebesar 56.114 pemilih, tetapi dari total pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagian besar para pemilih datang ketempat pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya akan tetapi tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan;

Alat Bukti :

  1. Keputusan KPU Kab. MTB nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/tahun 2016; tentang penetapan pasangan Calon bupati dan wakil bupati;
  2. Rekomendasi Nomor 074/Panwaslih-Tansel/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan Kepada Ketua PPK Tansel; untuk melaksankan pengutan suara ulang pada TPS 4;
  3. Rekomendasi Panwas nomor 075/Panwaslih-Tnasel/II/2017 tggl 20 Februari 2017;

  4. Rekomendasi nomor 076/panwaslih-tansel/II/2017 tgl 20 februari 2017;

  5. Rekomendasi nomor 08/LP/Pilbup/II/2016 tentang laporan terhadap calon bupati Kab. MTB no urut 1 yang memberikan uang (Politik);

  6. Surat keputusan KPU Kab. MTB Nomor 01/TM/Pilbup-tansel/II/2017 tentang tanggapan dan keputusan terhadap Rekomendasi Panwas Nomor 074/Panwas-tanse/II/2017;

  7. Keptusan KPU kab. NTB nomor 04/KPTS/KPU-kab. MTB/II/tahun 2017 tantang Hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati;

(Qin)