MALUKUnews, Ambon: Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon, Rabu (16/01), kemarin, menerima hasil audit pengelolaan atas pertanggungjawaban pembangunan tahun anggaran 2017/2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Hasil audit ini merupakan laporan hingga 31 Oktober 2018. Jadi ini masih hasil audit sementara," jelas Bupati Fatlolon.

Menurutnya, untuk tahun anggaran 2018 nanti, hasil audit finalnya akan diterima setelah Pemkab MTB berikan laporan pada tanggal 31 Maret 2019. "Jadi kira-kira hasil akhir sekitar bulan Juni baru hasil audit keseluruhan untuk seluruh kegiatan pembangunan 2018," ujarnya.

Bupati mengatakan, sesuai arahan dari BPK perlu ada pembenahan aset daerah dan hutang pihak ke tiga " Jadi ada dua hal yang harus dibenahi. Ini yang menjadi rekomendasi utama dari BPK," katanya.

Mengenai aset-aset daerah, Bupati mengatakan, MTB merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Maluku Tenggara, jadi pembenahan aset yang pertama menyangkut dengan aset-aset berupa bangunan, kemudian aset yang bergerak. " Sudah 19 tahun persoalan aset belum terselesaikan. Tadi kita sudah berkomitmen untuk membenahi masalah aset di MTB secara bertahap," ucapnya.

Bupati Fatlolon menjelasjan, rata-rata kabupaten pemekaran mempunyai persoalan yang sama tentang aset-aset daerah dan hutang pada pihak ketiga. " Kalau kita di MTB, hutang pihak ketiga ini cukup besar. Karena itu harus ada panitia khusus untuk melakukan pelayanan aktif. Kemudian mengakui sebagai hutang daerah. Setelah diakui, kemudian dibicarakan dengan DPRD untuk pembayarannya," tandasnya. (Nona)