MALUKUnews, Ambon: Dari berita yang dilansir beberapa media cetak dan online terkait proses hukum yang kini menanti Bupati MTB, Petrus Fatlolon, setelah sejumlah kasus korupsi masuk ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Ketidak harmonisnya eksekutif dan legislatif di Kabupaten MTB pada awal 2018. Membuka kotak pandora korupsi di tubuh Pemerintah Kabupaten MTB. Lima anggota DPRD MTB juga melaporkan dugaan korupsi anggaran ke institusi penegak hukum.

Korupsi yang kini dibidik korps Adhyaksa, di antaranya kasus dugaan korupsi 40 ton beras sejahtera (Rastra) yang tidak sampai ke tangan kelompok masyarakat penerima. Pembengkakan anggaran operasional bupati dari Rp.3 miliar menjadi Rp10 miliar. Korupsi anggaran sejumlah proyek di Dinas PU MTB. Penyelewengan anggaran taktis, dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dana rawan pangan. Seluruh kasus yang terindikasi dikorupsi ini terjadi tahun anggaran 2017.

Terkait dengan berbagai dugaan korupsi itu, Bupati MTB Petrus Fatlolon pun angkat bicara. Ia bersama para SKPD-nya, dihadapan wartawan di Ambon, Kamis (25/10), mengatakan, atas nama pemerintah daerah ia menghimbau, kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing dan tidak terprovokasi dengan isue berita-berita yang seolah-olah di Pemda Kabupaten MTB melakukan praktek korupsi besar-besaran. “ Saya pastikan tidak ada korupsi, dan kita limpahkan seluruhnya kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan,” ujar Bupati. (Sia)