MALUKUnews, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota pada 30 Juni 2018. Salah satu isinya, yakni larangan nyaleg eks koruptor di Pemilu 2019.

Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h yang berbunyi, "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."

Dengan ditetapkannya PKPU itu, maka ketentuan tentang larangan nyaleg eks koruptor bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang. Ada pun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018. (liputan6.com)