MALUKUnews, Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa perlu ada penanaman nilai-nilai anti-korupsi seperti budaya malu untuk melakukan korupsi bagi semua pihak, khususnya kepala daerah.

Hal itu diungkapkan Tjahjo menanggapi kasus terbaru, yakni ditangkapnya Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Perlu membangun budaya dan menginisiasi gerakan anti-korupsi dengan menanamkan nilai-nilai malu, hingga sanksi yang lebih tegas," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Minggu (24/9/2017).

Tjahjo pun mengaku prihatin dengan kasus korupsi yang lagi-lagi menjerat kepala daerah. Apalagi belum lama ini, KPK juga menangkap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko karena dugaan korupsi.

"Mengecewakan, dan saya sebagai Mendagri prihatin, sekaligus ini indikasi perlunya kami lebih kerja keras membenahi berbagai hal," kata Tjahjo.

Karenanya, Tjahjo berjanji pembenahan sistem, penerapan e-government, hingga penguatan kelembagaan inspektorat daerah akan terus dilakukan demi mencegah terjadinya korupsi.

"Korupsi sangat kompleks dan menjadi tanggung jawab kita semua dalam pencegahan maupun penanggulangannya," tutup politisi PDI Perjuangan tersebut.

Terbaru diketahui, Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi resmi ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini telah ditahan oleh KPK. Ia diciduk KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (23/9/2017).

Iman diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari PT Brantas Abipraya dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) untuk pembangunanan Transmart.

Dalam kasus ini, ada juga pihak lain yang ditetapkan tersangka dan ditahan oleh KPK. Antara lain Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira. Legal Manager PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Eka Wandoro, Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo, dan Hendry. Sementara itu, KPK mengimbau Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Tubagus Dony Sugihmukti untuk segera menyerahkan diri kepada KPK. (kompas.com)