MALUKUnews, Ambon: PLT Gubernur Ma­luku, Zeth Sahu­bu­rua meng­ingat­kan KPU dan Bawaslu sebagai pe­nye­lenggara untuk menjaga independensi.

Sikap mandiri penyelenggara pilkada dan tidak diinter­vensi, akan mela­hirkan pemimpin daerah yang memi­liki legalitas kuat.

“Independen KPU dan juga Bawaslu men­jadi pintu masuk bagi hadirnya kepemimpinan dengan lega­litas kuat dan benar-benar berasal dari rakyat,” tandas Sahuburua saat memimpin rapat koor­dinasi persiapan pelaksa­naan pilkada serentak Tahun 2018 di Provinsi Maluku, di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (4/6)

Turut mendampingi Sahu­burua, Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Ku­bangun, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Ely, Ka­polda Maluku Irjen Andap Budi Revianto dan Pangdam XVI Patti­mura Mayjen Suko Pranoto.

Selain itu, turut hadir 11 kepala daerah kabupaten/kota beserta masing-masing ketua KPU dan panwaslu kabupaten/kota, dan Polres setempat serta Forkopimda Pemprov dan Kabupaten/Kota.

Sahuburua dalam rapat tersebut meminta semua pihak agar men­jamin terselenggaranya pilkada yang berintegritas, aman dan demokratis.

“Kita juga mintakan agar masa­lah anomali cuaca di Maluku harus diantisipasi terkait dengan dis­tribusi logistik pilkada sampai ke TPS-TPS dan distribusi balik pasca pilkada. Karena itu KPU selaku pe­nyelenggara pilkada dapat mem­bangun komunikasi lebih intens dengan Dishub Provinsi dan kabu­paten/kota, dalam rangka kesiapan armada transportasi pada daerah-daerah yang rawan transportasi maupun daerah terjauh atau terluar,” kata gubernur

Selain itu, lanjut gubernur, masalah daftar pemilih tetap (DPT) perlu juga mendapat perhatian khusus, karena memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, akibat masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Karena itu, koordinasi harus mesti ditingkatkan antara KPU, Ba­waslu/Panwaslu dengan Duk­capil Kabupaten/Kota se Maluku.

“Kita juga mengharapkan agar nantinya bupati/walikota mengaktif­kan desk pilkada kabupaten/kota, sebagimana diatur dalam Permen­dagri Nomor 9 Tahun 2005, dan ju­ga diwajibkan untuk menyam­pai­kan laporan-laporan secara ber­kala terkait dengan pilkada mau­pun situasi keamanan dan keter­tiban di daerah,” tandas Sahuburua.

Sahuburua juga mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil ne­gara (ASN) di lingkup Pemprov Ma­luku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Pemerintah Kota Tual tetap menjaga netralitas dengan tidak berpolitik praktis, karena ada konsekuensinya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

Minggu-minggu ini, menurut Sahuburua, adalah waktu menuju akhir masa kampanye. Artinya, konsentrasi dan fokus kampanye akan semakin meningkat dan makin intens. Diingatkan, agar seluruh jajaran ASN di lingkup Pemprov Maluku maupun kabu­paten/kota agar tetap menjaga netralitas diri.

“Jangan berpolitik praktis, ka­rena itu dilarang keras oleh UU dan ada konsekuensi yang harus dihadapi,” tegasnya.

Sahuburua lantas mengingat­kan, pencideraan atas perhelatan Pilkada Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tenggara dan Walikota Tual harus dihindarkan. Begitu juga, berbagai bentuk penyimpa­ngan dan pelanggaran pilkada harus dicegah.

“Upaya untuk menemu-kenali ber­bagai persoalan, sedini mung­kin mesti dilakukan. Saudara-sau­dara mesti mengidentifikasi titik-titik masalah yang krusial. Cari solusi yang tepat lakukan koordi­nasi dengan berbagai pihak sesuai kewenangan yang dimiliki. Yang pasti ada aturan-aturan, dan ada regulasi yang bersifat teknis yang bisa dipedomani,” ujarnya.

Sahuburua juga mengharapkan media massa menjunjung tinggi profesionalisme kerja. Saat ini, suhu politik di Maluku sedang meningkat dan cenderung rentan terhadap berita sensitif.

Ia juga mengingatkan hal penting lainnya dalam mengawal pelaksa­naan pilkada, yang berkualitas ada­lah pemberitaan media massa. Itu sebabnya dia berharap kepada awak media untuk tetap menjun­jung tinggi profesionalisme kerja.

“Sajikanlah informasi yang be­nar, akurat dan dapat dipertang­gungjawabkan. Perhatikanlah se­lalu konstruksi masyarakat kita yang sementara mengalami pe­ningkatan suhu politik, dan cenderung rentan terhadap berita-berita sensitif,” tandas Sahuburua.

Sahuburua memahami kinerja pekerja media massa yang harus mendapatkan berita terkini, dan memiliki nilai jual tinggi. Namun demikian, etika jurnalistik harus dijunjung tinggi dalam menyam­paikan pemberitaan yang berke­adilan dan kebenaran.

“Saya sangat memahami bahwa ukuran kinerja saudara-saudara adalah mendapatkan berita yang update, memiliki trend dan nilai jual tinggi. Tetapi mesti juga diingat bahwa saudara-saudara terkait pada etika-etika jurnalistik, yang menjaga marwah profesionalitas seorang wartawan dalam me­nyam­paikan pemberitaan yang beretika dan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran,” tuturnya.

Di saat yang sama, politisi senior Partai Golkar ini meminta semua pihak agar dapat bersama berperan dan bertanggungjawab dalam perhelatan pilkada. Pilkada adalah ajang mencari satu pasang pemimpin. Olehnya, pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Kesiapan untuk menang dan kalah inilah harus dimiliki.

“Hindari kampanye hitam, pro­vokasi dan agitasi yang berpotensi membuat kegaduhan dalam masyarakat. Ajang ini adalah ajang untuk menjadi pemimpin. Di ujungnya hanya akan diperoleh satu pasang pemimpin saja. Itu artinya kesiapan untuk bertarung dalam Pilkada harus seimbang antara siap untuk menang, tetapi juga siap mengakui kemenangan orang lain,” kata Sahuburua. (siwalima)