MALUKUnews, Ambon: Langkah Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak membuat KPU Maluku gentar.

KPU Maluku sangat siap untuk menghadapi guga­tan pasangan dengan jargon HEBAT itu.

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rivan Kubangun mengaku, KPU RI melalui Biro Hukum telah me­nyampaikan kepada KPU Maluku, tentang akta pen­daftaran perkara perselisi­han hasil pemilihan kepala daerah, yang terdaftar tanggal 10 Juli 2018, pukul 16.36 WIB dengan pemohon pasangan HEBAT melalui kuasa hukum­nya, Henry Lusikooy, dkk.

“Prinsipnya, KPU sebagai termohon akan selalu siap dan menyiapkan hal-hal yang ber­kaitan dengan gugatan seng­keta hasil pilkada itu. Jadi MK itu adalah salah satu lem­baga yang diberikan kewena­ngan konstitusi memeriksa per­kara perselisihan hasil pil­kada. Dan kami KPU Maluku siap untuk menghadapi perse­lisihan pil­kada itu karena sejak awal, kami sudah memper­siapkan hal-hal yang berkai­tan dengan potensi sengketa yang bakal terjadi,” tandas Kuba­ngun, kepada wartawan, di Kan­tor KPU Maluku, Rabu (11/7).

Ia mengaku hingga kini, KPU Maluku belum mendapat­kan registrasi permohonan gugatan itu. Setelah dicatat dalam buku register perkara, barulah KPU Maluku dipanggil.

“Berdasarkan pengalaman pilkada di tahun 2013 lalu, nanti KPU RI yang akan mengkon­so­lidasikan berkaitan dengan selu­ruh sengketa pemilihan sehingga akan ada SOP yang akan dibe­rikan oleh KPU RI untuk bagaimana kita menyiap­kan kronologisnya, menyiap­kan ja­wa­ban dan alat bukti dan sebagainya dan beberapa wak­tu lalu juga, teman-teman komi­sioner telah mengikuti bimtek di MK untuk menge­tahui taha­pan-tahapannya mau­pun ba­gai­mana menjawab jawaban dari pemo­hon,” papar Kuba­ngun.

Pokok Gugatan

Sementara itu, berdasarkan pokok permohonan gugatan HEBAT yang disampaikan ke MK, yang ditandatangani oleh Yani Tuhurima dan Anthoni Hatane, disebutkan sangat ber­keberatan atas keputu­san KPU Maluku selaku termohon terta­nggal 9 Juli 2018 Nomor: 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi penghitungan per­olehan suara pemilihan guber­nur dan wakil guber­nur Ma­luku tahun 2018.

HEBAT mengklaim hasil pemungutan suara dan hasil penghtiungan suara yang di­lakukan oleh KPPS, sebagai­ma­na yang tertuang dalam for­mu­lir CI- KWK-KPU, kemudian dilakukan rekapitulasi hasil pe­ng­hitungan perolehan suara oleh PPS, PPK sesuai Formu­lir DA - KWK.KPU dan For­mulir Model DAI - KWK. KPU serta rekapitulasi peng­hitungan suara di KPU Malaku sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB - KWK. KPU dan Formulir Model Mo­del DBl - KWK. KPU pada enam kabupaten di Provinsi Maluku mengandung pelang­ga­ran hukum yang sistimatis, penggelembungan suara, poli­tik uang dan berbagai ke­cu­rangan lainnya untuk meng­hi­langkan hak suara dari pemilih.

Pelanggaran itu dapat di­kua­lifikasikan sebagai perbuatan termohon yang dilakukan se­cara terstruktur, sistematis dan masif sehingga telah me­ngurangkan suara dari pemo­hon dan menguntungkan pasa­ngan calon lainnya.

Berdasarkan uraian-urai­an, pemohon meminta kepada majelis hakim MK agar men­jatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut; per­tama, mengabulkan permoho­nan keberatan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruh­nya. Dua, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai ke­kuatan hu­kum mengikat kepu­tusan termo­hon dan memerin­tahkan termo­hon untuk mela­kukan pemungu­tan suara ula­ng di seluruh TPS pada enam ka­bupaten, yaitu Ka­bupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Buru Selatan, Buru dan Kabu­paten Maluku Barat Daya, serta me­merintahkan Bawaslu Maluku mengawasi pemungutan suara ulang tersebut. (siwalima)