MALUKUnews, Ambon: Tim advokasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail-Barnabas Orno mengancam melaporkan Bawaslu Maluku ke De­wan Kehormatan Penye­le­nggara Pemilu (DKPP) jika tidak menindaklanjuti laporan keberadaan se­jumlah pejabat Pemprov Maluku bersama calon gubernur Maluku, Said Assagaff.

Para pejabat pemprov yang selama ini dikenal dekat dengan Assagaff itu, diantaranya Sekda Maluku Hamin bin Thahir, staf ahli gubernur bidang politik, hukum dan pemerin­tahan Husen Marasabessy, Ka­dis Pendidikan dan Ke­budayaan Saleh Thio, dan Kepala Dinas PU Ismael Usemahu.

Mereka bersama Assagaff di Rumah Kopi Lela, Kamis (29/3), bersama sejumlah pengurus partai pendukung calon gubernur petahana ini.

“Kita tidak main-main. Jika lapo­ran kami tidak digubris, kami tentu tempuh laporan ke DKPP. Ini langkah kami untuk memberikan pembelajaran kepada penyele­nggara yang main-main dengan tugas dan tanggung jawabnya,” tandas Ketua Tim Advokasi BAI­LEO, Samson Atapary kepada Siwalima di Ambon, Selasa (10/4).

Atapary mengaku, laporan tidak hanya ditujukan kepada Bawaslu, tapi secara resmi laporan yang sama juga ditujukan kepada Men­dagri, KASN, Menpan-RB, Bawaslu Pusat dan Ombudsman RI.

“Kalau untuk lembaga-lembaga lain yang berkedudukan di Jakarta sudah kami laporkan secara resmi pada Jumat (6/4) dan Senin (9/4). Jadi secara keseluruhan pelapo­ran sudah dimasukan ke lem­baga-lembaga dimaksud,” ujar Atapary.

Dihubungi melalui telepon selulernya Senin (9/4), Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely mengaku pihaknya sementara mempelajari laporan itu.

“Saya saat ini masih di luar kota, memang waktunya lima hari 3 plus 2 untuk memprosesnya. Yang pastinya kita tetap usut,” kata Ely singkat.

Sebelumnya, Ely berjanji segera memproses laporan tim advokasi pasangan BAILEO. Pihaknya akan mempelajari laporan tersebut apakah memenuhi syarat formil dan materil.

“Kita akan pelajari laporan tersebut, apakah penuhi syarat formil dan materil atau tidak. Tapi jika nantinya tidak terpenuhi, kami akan kembalikan kepada pelapor untuk melengkapi,” jelas Ely, kepada Siwalima di Ambon Kamis (5/4).

Menurutnya, tindak lanjut laporan masyarakat tidak hanya dilakukan Bawaslu sendiri, tetapi bersama-sama dengan tim sentra penegakan hukum terpadu. Dalam proses tindaklanjuti laporan masyarakat itu, membutuhkan waktu lima hari.

“Jadi kita butuh waktu lima hari yakni 3 plus 2 untuk memprosesnya. Jika kemudian ada kekurangan ya kita kembalikan untuk dilengkapi. Setelah itu kita proses sesuai pentahapan,” kata Ely.

Laporan

Seperti diketahui, tim advokasi pasangan BAILEO, Rabu (4/4) melaporkan keterlibatan pejabat Pemprov bersama Said Assagaff berikut pengurus partai pengusung yang bersangkutan di Rumah Kopi Lela, Kamis (29/4).

“Jadi kami sudah memasukan laporan secara resmi ke Bawaslu Maluku tadi siang sekitar pukul 14.30 WIT,” kata Ketua tim advokasi pasangan BAILEO, Samson Atapary, saat dikonfirmasi Siwalima.

Menurut Atapary, proses pilkada Maluku harus berjalan bermartabat dan dapat menjadi contoh yang baik. ASN dilarang terlibat dalam politik praktis sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang pilkada.

“Bagaimana pilkada mau berjalan dengan baik, kalau ada keterlibatan ASN didalamnya. Ini bukan contoh demokrasi yang baik. Karena itu laporan kami ini untuk memberikan pembelajaran kepada ASN yang lain untuk tidak ikut-ikutan terlibat dalam politik praktis,” ujar Atapary.

Laporan tak hanya ke Bawaslu Maluku, tetapi juga disampaikan ke Mendagri, KASN, MenpanRB, Bawaslu Pusat dan Ombudsman RI. “Besok (kemarin Red) tim kami berangkat ke Jakarta untuk memasukan laporan kepada lima instansi tersebut,” tandas Samson.

Keberadaan para pejabat Pemprov Maluku bersama Said Assagaff dengan pengurus partai pendukung di Rumah Kopi Lela itu, kemudian berujung tindakan intimidasi dan penganiayaan terhadap Sam Usman Hatuina, wartawan Rakyat Maluku dan Abdul Karim Angkotasan, Ketua AJI Ambon, ketika mereka hendak mengambil foto para pejabat pemprov tersebut.

Kasus intimidasi dan penganiayaan itu, kini sementara berproses di Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Maluku. (Siwalima)