MALUKUnews, Ambon: Banyak kalangan akademisi mengkritisi langkah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath ke Mahkamah Konstitusi.

Pasangan dengan jargon HEBAT ini, harusnya tidak memaksakan diri untuk menggugat penetapan hasil pilkada Maluku.

Dari sisi aturan gugatan itu cacat formil, karena ti­dak memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 157 UU Nomor 10 tahun 2016.

“Semua pasangan yang mengikuti pilkada ini harus taat hukum, jangan paksakan untuk gugat kalau cacat demi hukum,” kata Akademisi Fakultas Hukum Unpatti, Ronny Titaheluw, kepada Siwalima, Minggu (15/7) melalui telepon selulernya.

Titaheluw meminta semua pihak harus menerima penetapan hasil pilkada Maluku.

“Jangan mau menang saja, tetapi kalau kalah tidak terima dan langsung mengajukan gugatan ke MK. Mestinya legowo dan menerima kekalahan itu, karena masyarakat Maluku sudah menentukan pilihannya untuk Maluku,” ujarnya. (S5)