MALUKUnews, Dobo: Walaupun pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 berjalan sukses dan lancar, namun di Kabupaten Kepulauan Aru masih menyisihkan masalah di KPU Aru.

Sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kepulauan Aru mengaku biaya Alat Tulis Kantor (ATK) tersisa dua bulan yaitu, Juni dan Juli tidak diberikan Bendahara KPU dengan alasan perintah dari Sekretaris KPU Aru.

"Kami ketemu bendahara KPU untuk tanyakan sisa ATK yang dua bulan punya, namun bendahara bilang nanti bicarakan dengan bapa Sekretaris KPU. Akhirnya sampai sekarang kami hanya dapat ATK untuk enam bulan saja, pada hal Surat Keputusan pengakatan kami tercatat delapan bulan, " ujar seorang Anggota PPK di Kepulauan Aru yang minta namanya dirahasiakan.

Alat Tulis Kantor (ATK) yang diperuntukan oleh Panitia pemilihan kecamatan dalam rangkah mensukseskan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 diantaranya berupa, ATK, listrik/genset, telepon, air, jaringan internet, sewa komputer, printer, rapat biasa dan sidang, serta transportasi terkait rapat kerja, pelantikan dan lainnya.

Ternyata informasi yang diperoleh media ini, bukan hanya ATK yang diperuntukkan bagi 10 PPK tersisa dua bulan yang belum bibayar oleh Bendahara KPU Kepulauan Aru, tetapi 119 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kepulauan Aru juga mengalami hal yang sama. Mereka mengakui ATK masih tersisa dua bulan yang belum diterima. Artinya masih ada sekitar Rp. 136.200.000 yang harus diterima oleh PPK dan PPS di Kepulauan Aru.

Sekretaris KPU Kepulauan Aru, Drs. Agustinus Ruhulesin saat dikonfirmasi terkait hal ini melalui telepohne selulernya namun diluar jangakauan. (tim)