MALUKUnews, Ambon: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan KPU dan Bawaslu Maluku, untuk serius memastikan Parpol Peserta Pemilu 2019 harus menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye.

Kordinator JPPR Maluku, Lutfi Abdullah Wael, dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Jumat (04/01), bahwa sesuai PKPU RI No. 5 Tahun 2018, tentang perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019, khusus berkaitan dengan tahapan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu 2019 dan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan Parpol Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) wajib dilaporkan kepada KPU setempat paling lambat 2 Januari 2019 pukul 18.00 WITA, kemarin. Pelaporan LPSDK dilakukan masing-masing caleg yang secara kolektif dilakukan oleh partai politik.

JPPR Maluku, mengingatkan kepada KPU untuk harus Transparan dalam mengumumkan Dana kampanye peserta Pemilu 2019 Khusus berkaitan dengan LPSDK ini baik dari Parpol maupun masing-masing calon legislatif sesuai tingkatannya harus dilaporkan di Kantor KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Sebab Peserta pemilu 2019 ini dipastikan harus melaporkan sumbangan dana kampanyenya tidak melebihi tanggal dan jam tersebut. KPU Maluku dan Bawaslu Maluku diminta harus memastikan hal ini, karena jika melewati tanggal dan jam yang ditentukan akan ada sanksinya.

JPPR berharap, Transparasi dan Akuntabilitas LPPDK Pemilu 2019 tidak terlambat dan harus transparan sehingga publik bisa mengawasi proses demokrasi ini dengan baik. (Qin)