MALUKUnews, Ambon: Bawaslu Maluku dimin­ta tidak mencari-cari ala­san untuk mengabaikan laporan tentang kebera­daan sejumlah pejabat Pemprov Maluku dengan cagub Said Assagaff di Rumah Kopi Lela pada Kamis, (29/04) lalu.

Ketua tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ma­luku, Murad Ismail-Bar­nabas Orno, Samson Ata­pary menegaskan, lapo­ran yang disampaikan oleh tim advokasi BAILEO sudah memenuhi unsur formil, sehingga harus ditindaklanjuti.

“Yang pasti dalam laporan kami itu, ada bukti dokumen dan saksi, te­tapi ternyata sampai sekarang Bawaslu belum panggil untuk periksa, namun kita tunggu saja kalau memang tidak ada panggilan untuk klarifikasi maka me­mang Bawaslu tidak memiliki niat baik menin­daklanjutinya,” tan­das Atapary, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Kamis (12/4).

Jika Bawaslu beralasan saksi belum lengkap, maka sesuai de­ngan Peraturan Bawaslu Nomor 74 tahun 2010, Bawaslu berkewajiban untuk melengkapi saksi. “Kita tetap pada komitmen kita untuk mela­porkan Bawaslu ke DKPP, jika me­reka tidak punya niat menindaklanjuti laporan kami,” tegasnya.

Laporan

Seperti diketahui, tim advokasi pasangan BAILEO, Rabu (4/4) melaporkan keterlibatan pejabat Pemprov bersama Said Assagaff berikut pengurus partai pengu­sung yang bersangkutan di Rumah Kopi Lela, Kamis (29/4).

”Jadi kami sudah memasukan laporan secara resmi ke Bawaslu Maluku tadi siang sekitar pukul 14.30 WIT,” kata Ketua tim advokasi pasangan BAILEO, Samson Ata­pary, saat dikonfirmasi Siwalima.

Menurut Atapary, proses pilkada Maluku harus berjalan bermartabat dan dapat menjadi contoh yang baik. ASN dilarang terlibat dalam politik praktis sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang pilkada.

“Bagaimana pilkada mau ber­jalan dengan baik, kalau ada keterlibatan ASN didalamnya. Ini bukan contoh demokrasi yang baik. Karena itu laporan kami ini untuk memberikan pembelajaran kepa­da ASN yang lain untuk tidak ikut-ikutan terlibat dalam politik praktis,” ujar Atapary.

Laporan tak hanya ke Bawaslu Maluku, tetapi juga disampaikan ke Mendagri, KASN, MenpanRB, Bawaslu Pusat dan Ombudsman RI. “Besok (kemarin Red) tim kami berangkat ke Jakarta untuk me­masukan laporan kepada lima instansi tersebut,” tandas Samson.

Keberadaan para pejabat Pem­prov Maluku bersama Said Assagaff dengan pengurus partai pendu­kung di Rumah Kopi Lela itu, kemu­dian berujung tindakan intimidasi dan penganiayaan terhadap Sam Usman Hatuina, wartawan Rakyat Maluku dan Abdul Karim Angko­tasan, Ketua AJI Ambon, ketika mereka hendak mengambil foto para pejabat pemprov tersebut.

Kasus intimidasi dan penga­niayaan itu, kini sementara ber­proses di Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Maluku. (siwalima)