MALUKUnews, Ambon: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mendistribusikan sejumlah logistik pemilihan umum (Pemilu) 2019 ke beberapa kabupaten/kota yang sulit dijangkau.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan logistik yang didistribusikan saat ini diantaranya adalah kotak dan bilik suara yang telah selesai diproduksi.

"Produksi kotak suara dan bilik suara itu mulai tanggal 4 Oktober, itu sudah mulai ada yang bisa didistribusikan. Jadi yang selesai diproduksi tanggal 30 September tidak ditumpuk di pabrik, tapi dikirimkan ke daerah-daerah yang terjauh dulu dan sulit dijangkau," kata Pramono di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/10).

Sejumlah daerah yang menjadi prioritas pengiriman logistik saat ini, diantaranya Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Sumatera Utara.

Daerah tersebut menjadi prioritas pengiriman lebih awal karena dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di sana.

"Katakanlah Papua Barat itu dikirim tanggal 5 Oktober tapi sampainya 18 Oktober," kata Pramono.

Ia memastikan pengepakan logistik dilakukan dengan aman, sehingga kecil kemungkinan bahwa logistik tersebut rusak selama proses pengiriman.

"Kalau kotak ini kan kita kirim dalam kondisi terlipat dan dikirim dalam 10 item dibungkus plastik. Dari sisi keamanan relatif aman, enggak jamuran atau lembab, itu cukup," kata dia. Pramono juga menjelaskan perihal logistik lainnya, seperti sampul, amplop dan tinta akan mulai diproduksi pada 12 Oktober 2018.

Sementara itu, logistik seperti surat suara dan berbagai formulir lainnya akan diproduksi pada awal tahun 2019.

"Surat suara, formulir-formulir lalu kemudian alat pencoblosnya, bantalannya itu semua kan harus ada semua. Itu baru diproduksi di 2019," kata Pramono.

Pramono mengatakan logistik yang dikirimkan akan diterima oleh KPU tingkat Kabupaten. KPU sudah mengimbau agar penyimpanan logistik dilakukan di tempat yang aman.

"Kalau KPU-nya punya gudang yang representatif, maka ditempatkan di gudang KPU. Tapi kalau enggak ada, nanti kami sewakan gudang hingga jelang pemilihan," kata Pramono.

Pramono mengatakan pihaknya juga sudah meminta KPU daerah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat menunjang distribusi logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini mengantisipasi kendala jelang pemilihan.

"Itu jadi tanggung jawab KPU (setempat) biasanya mereka kerjasama dengan pihak-pihak yang punya fasilitas khusus sepetti kapal-kapal kecil, dan lainnya, termasuk kerjasama dengan TNI," kata Pramono.

Pemilu 2019 akan digelar 17 April 2019. Masa kampanye tertutup akan berlangsung 23 September-13 April 2019. Namun untuk kampanye di ruang terbuka seperti di lapangan, baru bisa dilakukan pada 24 Maret-13 April 2019.

Kemudian, tahap masa tenang akan berlangsung selama tiga hari, yakni 14-16 April 2019. (cnnindonesia.com)