MALUKUnews, Ambon: Anggota DPR RI, Mercy Barends, Dapil Maluku dari Partai PDIP ini, pernah bersuara keras terhadap Mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu saat ia masih duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku. Suara keras ia lontarkan terkait inisiatif Ralahalu yang saat itu memindahkan ibu kota provinsi Maluku di Makariki, Pulau Seram, Maluku Tengah.

Karena isu terkait polemik rencana pemindahan ibu kota provinsi ini sedang marak di media, maka Malukunews.co, mencoba menampilkan pernyataan Mercy Barends saat ia masih duduk sebagai anggota DPRD Maluku secara lengkap yang pernah dipublikasikan oleh harian Suara Pembaruan tertanggal 17 September 2013 lalu.

Berikut ini pernyataan Mercy Barend di Harian Suara Pembaruan, koran terbitan Jakarta itu: Wakil ketua DPRD Provinsi Maluku, Mercy Barends mengatakan, inisiatif mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahallu untuk memindahkan ibukota provinsi tak bisa dilakukan secara gegabah, sebab harus juga mendengar aspirasi dari seluruh bupati/walikota.

Inisiatif tersebut tidak bisa hanya menggunakan data awal pemerintah provinsi (pemprov) sebagaimana hasil penelitian ITB.

Namun harus ada data-data pendukung yang juga disertai tingkat persepsi dan tanggapan masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh DPRD atau elemen-elemen masyarakat, termasuk juga seluruh bupati dan walikota se-Maluku ini.

“Memang ini merupakan niat baik mantan gubernur, namun harus dikaji secara baik supaya tidak menimbulkan resistensi dari seluruh elemen masyarakat. Kita ingin apapun keputusan yang dikeluarkan harus didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat di sebelas kabupaten/kota. Rencana ini harus dibahas secara detail karena tidak bisa hanya antara Kota Ambon dan Maluku Tengah, sebab lima daerah yang ada di kawasan tenggara juga sudah bereaksi menolak, karena untuk ke Kota Ambon saja mereka sudah sangat sulit, apalagi jika kemudian diperpanjang lagi ke Pulau Seram,” kata Mercy Barends di Ambon, baru-baru ini di Ambon.

Mercy mengaku, DPRD akan membahas rencana ini melalui Panitia Khusus (Pansus) Kajian, bukan pansus untuk memutuskan pemindahan, karena harus membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Maluku.

Pansus yang dibentuk DPRD baru sebatas pansus kajian dan bukan pansus untuk penetapan. Atas dasar itu, Mercy mengaku, pansus yang nantinya dibentuk baru sebatas melakukan kajian pemindahan ibukota provinsi.

Keinginan sepihak mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu untuk memindahkan ibukota Provinsi Maluku terus ditentang oleh berbagai kalangan, tak terkecuali dari komponen masyarakat Maluku Tenggara.

Pemindahan ibukota ke Desa Makariki, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) justru akan menyulitkan masyarakat, terutama di wilayah Maluku Tenggara (Malra), karena akan memperpanjang rentang kendali.

“Mestinya rentang kendali juga harus dipikirkan oleh gubernur, jangan karena kepentingan pribadi dan golongan sehingga memaksakan kehendak untuk dilakukan pemindahan ibukota. Jangan karena kepentingan pribadi dan kelompok sehingga memaksakan kehendak untuk dilakukan pemindahan ibukota,” ujar Wakil Ketua KNPI Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Jance Laratmasse di Ambon, Selasa (17/9).

Menurut dia, gubernur harus berpikir bahwa pemindahan ibukota akan memperpanjang rentang kendali, dan menyulitkan masyarakat di wilayah Tenggara Raya.

Dirinya menilai pemindahan ibukota sarat dengan kepentingan politik, sehingga gubernur harus rencana ini harus dihentikan. Laratmasse juga meminta DPRD Maluku menolak pemindahan ibukota, karena hal ini bukan kebutuhan mendasar masyarakat. MN/156