MALUKUnews, Ambon: Walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemungutan Suara (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2013-2018, namun masyarakat sangat mengharapkan, aparat penyelenggara bertindak profesional.

Pasalnya, berbagai catatan kritis saat Pilkada 11 Juni lalu dan akhirnya MK memutuskan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten SBT, menuntut KPU Maluku untuk bertindak professional pada putaran kedua nantinya setelah adanya keputusan MK. Ketua Walang Aspirasi Rakyat Maluku (WARM) Erick Beruatwarin, seperti dikutif dari Siwalima, kemarin, mengatakan, sesuai dengan aturan negara yang sudah dijalankan dengan hukum yang sudah berlaku, apabila MK sudah memutuskan maka KPU sebagai aparat penyelenggaraan Pilkada tersebut diwajibkan untuk mengamankan keputusan tersebut.

“Jika MK sudah memutuskan, maka otomatis kita semua tidak bisa merubah lagi, baik itu pasangan kandidat maupun masyarakat Maluku karena ini aturan yang harus dijalankan sebagaimana hukum yang berlaku di negara Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan, Putusan MK telah memiliki kekuataan hukum tetap dan KPU sebagai penyelenggara harus mengeksekusi putusan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. “Regulasi putusan MK sudah dijalankan, otomatis KPU sebagi fungsi penyelenggara harus bisa eksekusi, yakni fungsi eksekusinya berdasarkan aturan yang dijatuhi oleh MK tersebut,”katanya.

Ia berharap, KPU sebagai lembaga independen tetap menjaga independensinya saat pelaksanaan putaran kedua nantinya, dan dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Dikatakan, masyarakat Maluku saat ini sedang menunggu putusan MK, dan apapun putusan tersebut, semua pihak harus legowo menerimanya termasuk kandidat, tim pemenangan dan partai pengusung.

“Masyarakat Maluku saat ini sangat menunggu hasil dari pada putusan MK tersebut tetapi, kalau saja putusan sudah diumumkan oleh MK, namun ada permainan dari KPU Maluku itu berarti Pilkada Maluku ini tidak akan terselesaikan dengan baik ditahun 2013 ini sebab, ada permainan dari pihak terkait,” tandas dia.

Namun ia yakin, KPU Maluku sebagai aparat penyelenggara dapat bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. (S5)